Munculnya wacana mengusulkan penundaan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 22 Juli 2014 mendatang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap oleh pengamat sebagai bentuk

Kubu Prabowo meminta pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 22 Juli 2014 ditunda. Permintaan ini dianggap menyesatkan dan membuat situasi tidak kondusif.

"Tindakan dari kubu Prabowo-Hatta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda sidang rekapitulasi. Menurut saya sebuah wacana yang menyesatkan karena rekap sudah dilakukan perjenjang secara sistem kepemiluan di Indonesia," kata Pengamat Politik Keamanan Aceh, Aryos Nivada di Banda Aceh, Sabtu (19/7).

Menurutnya, usulan dari kubu Prabowo Hatta bentuk mengintervensi hasil putusan KPU dan telah melakukan pendelegitimasian peran dan fungsi KPU. Hal ini menurutnya, tidak boleh terjadi, biarkan KPU memutuskan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Anehnya lagi, katanya, usulan penundaan tersebut tidak masuk akal, karena rekap nasional belum berlangsung sehingga mekanisme keberatan tersebut tidak memberikan kepastian legal.

Menurut Aryos, tindakan penundaan menunjukan sikap berlebihan tanpa landasan rasional dan legalitas hukum yang kuat. Cenderung dipengaruhi untuk memberikan ruang agar memberikan waktu untuk melakukan strategi politik lainnya.

"Jika secara institusi KPU mengikuti usulan dari kubu Prabowo dan Hatta untuk penundaan maka berpeluang KPU dikontrol sehingga menghilangkan atau melunturkan sikap independen dan profesional dari institusi KPU tersebut," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta meminta KPU untuk melakukan penundaan pengumunan perhitungan perolehan suara pada tanggal 22 Juli mendatang. Menurut mereka ada banyak kecurangan yang didapatkan selama pantauan kubu Prabowo-Hatta di lapangan, sehingga meminta untuk dilakukan penundaan. Reporter : Afif

http://www.merdeka.com/politik/permi...nyesatkan.html