Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) seperti Amnesty International, Free West Papua Campaign, Survival International dan Tapol Internasional akan menginisiasi aksi demonstrasi pada 2 April 2014 lusa di 5 negara.

Dalam keterangan yang diterima majalahselangkah.com, Senin, (31/03/14) malam, demonstrasi akan digelar Skotlandia, Belanda, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Demonstrasi dilangsungkan di luar gedung Kedutaan Besar Indonesia di negara-negara itu.

Mereka akan menyoroti dan mendesak pembebasan 76 tahanan politik Papua di tanah Papua.

Koordinator Kampanye Tapol, Esther Cann mengatakan, Pemilu Legislatif Indonesia akan digelar di seluruh Indonesia, termasuk tanah Papua pada 9 April 2014 mendatang. Tetapi, demokrasi bagi orang Papua semakin sempit, ada penangkapan pada aksi-aksi damai dan semakin banyak tahanan politik.

"Tahanan politik Papua menderita. Kami akan soroti itu," katanya.

Dijelaskan, aksi yang akan dilakukan itu unik. Para demonstran akan memborgol tangan dan mulut, akan ditempel tertutup.

"Tentu, ini adalah cara Tapol untuk kasih tahu kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati kebebasan berkekspresi di Papua Barat dan membebaskan tahanan politik segera dan tanpa syarat," kata Esther dalam keterangan itu.

Tapol International telah memiliki data jumlah Tapol Papua terus meningkat 2 kali lipat dari tahun lalu dan laporan-laporan dugaan penganiayaan terhadap Tapol Papua juga meningkat.

Esther mengatakan, para Tapol Papua yang terus meningkat ini karena mereka melakukan kegiatan pengibaran bendera Bintang Kejora dan demonstrasi menentang kebijakan negara secara damai. (GE/003/MS)

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Calon-calon Presiden Republik Indonesia mendapat kesempatan, dalam sebuah survei, untuk menjelaskan kepada jutaan pemilih posisi mereka soal hak asasi manusia (HAM), dari kebebasan beragama sampai Papua.

Demikian keterangan yang diterima majalahselangkah.com dari Human Rights Watch Asia, Selasa, (25/03/14).

Pada 21 Maret 2014 lalu, Human Rights Watch telah mengirimkan sebuah kuisioner kepada beberapa politisi yang kemungkinan akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang.

"Isinya, sembilan pertanyaan soal hak asasi manusia yang paling mendesak untuk dilindungi di Indonesia. Human Rights Watch akan menerbitkan semua jawaban mereka awal Juni. Deadline untuk setiap calon menjawabnya adalah 16 Mei," tulis keterangan Human Rights Watch itu.

"Presiden Indonesia yang akan datang akan mewarisi persoalan-persoalan HAM yang rumit dan sulit. Ia menuntut kepemimpinan dan komitmen soal hak-hak asasi manusia," kata Phelim Kine, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch dalam laporan itu.

Dikatakan, "Warga Indonesia harus menuntut para calon presiden untuk secara tersurat menjabarkan janji-janji mereka dalam melindungi hak asasi manusia."

Indonesia akan memilih presiden baru pada 9 Juli 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terpilih sejak 2004, menyelesaikan masa jabatan kedua dan dilarang oleh hukum untuk mencalonkan diri lagi.

Setidaknya ada lima partai politik dengan masing-masing tokoh mereka, yang secara terbuka sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Resminya, tergantung hasil pemilihan legislatif pada 9 April 2014. Calon presiden lain mungkin saja muncul berdasarkan hasil perhitungan suara.

Menurut hukum Indonesia, sebuah partai atau koalisi partai minimal menang 20 persen kursi dari total 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25 persen total suara, untuk mencalonkan presiden. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan legislatif pada 6 Mei 2014.

Kuisioner Human Rights Watch minta para calon menjelaskan posisi mereka soal hak minoritas agama beribadah, hak perempuan, persoalan tanah, masalah di Papua, reformasi sistem peradilan maupun soal pengungsi dan pencari suaka. (Yermias Degei/MS)

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Hari ini, 2 April 2014, 100 orang demonstan meminta pembebasan segera terhadap tahanan politik di Papua dalam sebuah demonstrasi damai di luar Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris yang diselenggarakan TAPOL, Survival Internasional, dan Amnesty Internasional Inggris.

Demonstrasi serupa juga diselenggarakan di Skotlandia, Belanda, Australia, Selandia Baru, Australia, dan Papua. Di Jayapura, sekitar pukul 10:00 pagi hari ini, polisi melepaskan tembakan kepada peserta aksi damai yang meminta pembebasan terhadap tahanan politik Papua. Polisi menyebut mereka "monyet" dan dua orang telah ditangkap. (GE/MS)

Fiji, MAJALAH SELANGKAH -- Dirilis Fiji Times Online pada 8 Maret 2014, King Vude Seru Serevi, musisi terkenal Fiji menunjukan dukungannya terhadap kemerdekaan bangsa Papua untuk lepas dari negara Indonesia.

Hal ini ditandai dengan diluncurkannya sebuah persembahan lagu untuk bangsa Papua, berjudul Rise Morning Star pada sebuah upacara di kantor Fiji Performing Rights Association di Suva, Fiji.

"Rise Morning Star adalah lagu yang menyerukan kebebasan orang Papua Barat dan bagi negara untuk diakui sebagai sebuah negara sendiri," begitu ucap musisi Fiji yang tampil kembali setelah 15 tahun lamanya undur diri dari panggung musik.

Lagu ini menyentak publik Fiji, Indonesia dan dunia, bahwa sementara pemerintah Fiji mendukung Indonesia agar Papua tetap menjadi bagian dari Indoensia, Serevi justru mendukung Papua agar lepas dari negara RI, dengan mempersembahkan lagu Rise Morning Star.

"Inspirasi untuk menulis lagu ini mulai hampir 20 tahun yang lalu ketika saya bertemu anggota band Papua Barat yang sangat populer, Black Brothers," kata Serevi.

"Selama bertahun-tahun kami terus berhubungan dan mereka meminta kami untuk mendukung perjuangan mereka dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka," jelasnya.

Dalam acara yang juga menandai kembalinya Serevi ke studio setelah 15 tahun ini, Serevi juga merilis album barunya.

Sementara Jim Ratusila, musisi lainnya dari Fiji juga mendukung dukungan Serevi terhadap bangsa Papua melalui lagu.

Diketahui, Ratusila pernah mengeluarkan album berjudul Kila, dengan judul lagunya, Power For The People, pada 2002 lalu. Lagu itu berisi seruan untuk pembebasan bangsa-bangsa Melanesia yang terjajah di Pasifik, salah satunya bangsa Papua. (Topilus B. Tebai/MS)