langsung aja gan dibaca...



TEMPO.CO, Jakarta - Di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.

"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014. (baca: Temuan BPK, Ahok: Ada Pencairan ke Rekening Pejabat).

Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan. (baca: Temuan BPK, Ahok Ingin Inspektorat Dicopot)

Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.

BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.

Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.

Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.

"Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 miliar," kata Firman. Ada pula indikasi kerugian Rp 4,49 miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai. (baca: Jokowi Janji Kampung Deret Bertambah Tahun Depan)

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofian mengaku tidak menyangka rapor keuangan DKI Jakarta bakal merosot pada tahun ini. "Saya juga kaget," ujar Ferrial seusai rapat paripurna luar biasa dengan agenda mendengarkan hasil pemeriksaan oleh BPK. "Ini kado pahit untuk ulang tahun Jakarta," ujar dia.

ANGGRITA DESYANI

sesudah itu ane dapet reaksi ahok gan..

RMOL. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama geram dengan temuan BPK mengenai indikasi korupsi di Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Ahok menyatakan akan melakukan sejumlah langkah sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.

"Ada beberapa (SKPD) yang harus kami ganti," kata Ahok di kantornya, Jakarta (Jumat, 20/6).

Ahok mengatakan tak bisa membiarkan SKPD alias Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedapatan melakukan penyelewengan anggaran.Namun sayangnya, Ahok tak bisa memecat SKPD bermasalah dalam waktu dekat ini. Surat pemecatan mesti diteken Jokowi yang saat ini sedang mengambil cuti untuk berkeliling Indonesia melakukan kampanye pencapresan dirinya.

"Tunggu Pak Gubernur kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang masih menantang kami," demikian Ahok.

Sebelumnya diberitakan, BPK menemukan indikasi korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Anggota V BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan pihaknya menemukan kerugian negara dalam proyek pengadaan bus Transjakarta oleh Dinas Perhubungan DKI sebesar Rp 4,49 miliar.

Dia menjelaskan dari total kerugian itu, biaya sebesar Rp 2,24 miliar yang digunakan dibawah kontrol Dinas Perhubungan DKI diantaranya tidak disertai bukti pertanggungjawaban.

Selain terkait proyek pengadaan bus Transjakarta, BPK juga menemukan indikasi korupsi dari Dinas Pekerjaan Umum DKI. Ada dua yang disorot BPK, yakni transaksi keuangan Dinas PU DKI sebesar Rp 110,04 miliar pada tahun 2013, sebanyak Rp 104,62 miliar diantaranya ditransfer langsung ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi duku dinas dan kepala bidang pemeliharaan jalan.

"Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. ," paparnya lagi.[dem]



semoga tidak ada yang tersinggung dengan trit saya ini, dari pihak JASMEV maupun PANABUNG
memang info yang saya sampaikan terkesan timpang, menyudutkan jokowi, atau apalah. terserah persepsi kaskuser masing..
mau bata silahkan, kalo cendol juga gpp

ini saya ambil sumbernya bukan dari media ga objektif (metro, tv one, kompas, viva, voaislam, pkspiyungan, dsb)
ini langsung dari BPK RI, jadi kalo ada yang mau bilang ini black campaign, silahkan tuntut tempo, rmol beserta BPK RI yang memberi pernyataan, jangan ane.
ane cuma menyampaikan aja pada temen2 kaskuser

salam damai gan


sumber


update :
karena sebagian kaskuser berpendapat kalo tulisan merah ane menjurus ke salah satu calon, ane ganti ke item warnanya..

jadi ini bukan red campaign, tapi black campaign