INGET YA GAN BUKANNYA ANE IRI TAPI PEDULI TERHADAP LENGAHNYA PEMERINTAH TERHADAP KJP YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN AWAL

Skalanews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), membantah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicanangkannya tidak tepat sasaran.
Menurutnya selama dirinya melakukan pengecekan, dana yang disalurkan Pemerintah DKI kepada warga digunakan untuk keperluan yang tepat.
"Selama pengecekan saya dipakai terus beli buku. Saya kan ngecek,"ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/12).
Namun Jokowi tidak menganggap masalah, apabila dana yang diberikan untuk membantu pendidikan anak yang orang tuanya tidak mampu dipakai untuk membeli kebutuhan si orang tua.
"Gak masalah, kalau cuma satu atau dua, jangan dibesar-besarkan lah yang kayak gitu," terang Jokowi.
Menurut Jokowi, jumlah penerima pemegang KJP itu mencapai 381 ribu. Sehingga jika masih ada yang menyelewengkan peruntukan KJP dirinya dapat memaklumi.
"Dari 381 ribu orang, terus ada satu atau dua orang yang menyalahgunakan, ya manusiawi lah yang seperti itu," terang Jokowi.
sumber

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih banyak kelemahan dalam penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dia mengakui banyak kesalahan dalam penyaluran KJP sehingga tidak tepat sasaran.

"Masih banyak yang dobel-dobel, satu siswa dapat dua kartu. Jadi, banyak siswa yang enggak bisa dapat KJP,"kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Pihak sekolah, lanjutnya, kerap salah memberikan data kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baru-baru ini, Basuki memberi contoh, siswa di salah satu SD negeri mendapatkan KJP, dan saat melanjutkan ke sebuah SMP negeri, siswa itu tidak mendapat KJP.

Akhirnya, siswa itu memilih untuk melanjutkan studi di sekolah swasta. Seharusnya, semua siswa yang semasa SD mendapat KJP tetap mendapatkan bantuan itu hingga ke bangku SMA/SMK.

Sistem validasi data siswa sekolah itulah yang belum dimiliki Pemprov DKI Jakarta. "Mungkin sistem cara penyalurannya bisa dikunci. Sekarang bagi kita yang penting penyalurannya tepat sasaran, jangan sampai anak tidak mampu tidak dapat KJP," ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Wahyu Wijayanto mengatakan, sektor pendidikan tak lagi menjadi prioritas dalam APBD DKI 2014.

Sebab, lanjut dia, siswa penerima KJP kini semakin berkurang. Sejak daftar siswa penerima KJP ditempel di kantor kelurahan, kecamatan, dan berbagai sekolah, banyak siswa yang merasa mampu memilih tidak menerima KJP.

Wahyu menambahkan, salah satu penyebab banyaknya siswa memilih tidak menerima KJP adalah karena rasa malu. "Pada awalnya, antusiasme masih tinggi. Untuk jumlah detailnya silakan tanya ke Dinas Pendidikan," kata Wahyu.

Pada tahun anggaran 2013, total anggaran yang dialokasikan untuk KJP sebesar Rp 843 miliar. Sementara pada RAPBD 2014, anggaran yang dialokasikan untuk KJP sekitar Rp 799,81 miliar.

Syarat untuk mendapatkan KJP sangat mudah, yaitu cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu. Besaran yang diberikan adalah untuk siswa SMA/SM/MA Rp 240.000; SMP/MTs Rp 210.000; dan SD/MI Rp 180.000 per bulan.
sumber

dan semoga ini juga bisa bener2 ada tindakan