Migrant Care mengecam tindakan Polisi Diraja Malaysia yang menembak mati tiga orang pekerja migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, peristiwa itu terjadi pada 11 Januari 2014. Anis mencatat ketiga korban adalah Wahab (buruh perkebunan sawit), Sudarsono (bekerja di pabrik besi), dan Gusti Randa (pekerja konstruksi).

Anis menjelaskan, kakak Sudarsono bernama Saopi mengatakan keluarga baru mendapat informasi tentang kematian itu sehari setelah peristiwa terjadi. Informasi yang diterima keluarga Sudarsono pada 12 Januari 2014 disampaikan oleh anggota keluarga yang kebetulan bekerja di Malaysia. Saat itu dia menyaksikan berita di televisi Malaysia yang memberitakan tentang penembakan tiga pekerja migran Indonesia.

Keluarga Gusti Randa, masih menurut Anis, mendapat informasi dari KJRI Johor Baru, Malaysia. KJRI menyampaikan bahwa Polisi Diraja Malaysia melakukan penembakan kepada tiga korban pada 11 Januari 2014. Versi polisi Malaysia, sehari sebelum penembakan terjadi perampokan. Ketiga korban dicurigai sebagai pelaku. Petugas patroli Malaysia karena menuduh ketiga TKI melawan.

Ironisnya, kepulangan jenazah ketiga korban diurus lewat jasa sebuah perusahaan dan keluarga harus membayar Rp15 juta untuk setiap jenazah. Anis menjelaskan dengan susah payah, keluarga korban menebus biaya itu dengan cara berhutang dan sebagian dari iuran keluarga. Ketiga jenazah itu diantar ke rumah keluarga dengan didampingi staf KJRI Johor Baru dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri. Pada 18 Januari 2012 jenazah dimakamkan di kampung halaman masing-masing.

Migrant Care mengecam keras penembakan yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia. Serta menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang hanya mengantar pemulangan jenazah korban ke kampung halaman. Tapi tidak melakukan protes dan pengusutan atas peristiwa penembakan tersebut. Padahal, tembak mati dilakukan hanya berdasarkan pada dugaan bahwa para korban akan melakukan kejahatan.

“Menurut Migrant Care penembakan ini merupakan extra judiciary killing yang melanggar HAM. Polisi semestinya tidak boleh melakukan tembak mati terhadap sipil,” kata Anis dalam keterangan pers yang diterima hukumonline.

Bagi Anis di tengah situasi muram atas penyksaan keji terhadap Erwiana Sulistyaningsih oleh majikannya di Hongkong. Lalu Satinah yang menunggu eksekusi hukuman mati di Arab Saudi karena pemerintah Indonesia tak kunjung membayar diyat. Sekarang tiga pekerja migran Indonesia asal Lombok ditembak mati Polisi Diraja Malaysia.

“Kasus ini menambah rentetan panjang jumlah TKI yang menjadi korban tembak mati Polisi Diraja Malaysia, dimana sepanjang tahun 2007-2014 setidaknya 164 TKI menjadi korban tembak mati Polisi Malaysia dan tak satu pun tuntas secara hukum,” kecam Anis.

Kasus ini di mata Wakil Ketua Timwas Penempatan TKI DPR, Poempida Hidayatulloh, semakin menunjukkan tidak ada itikad baik Polisi Malaysia dalam menangani masalah pendatang asing tanpa izin. Ia mencatat peristiwa itu sudah terjadi untuk kesekian kalinya, namun tidak ada tindak lanjut secara hukum terhadap oknum Polisi.

Anehnya, dikatakan Poempida, Presiden cenderung berdiam diri melihat berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap bangsa Indonesia. Padahal ketika disadap Australia, Presiden marah marah dan bertindak keras terhadap Australia. Mengapa dalam hal ini Presiden tidak tanggap sedikitpun,” tandasnya.

Poempida berjanji akan meminta keterangan pemerintah pada rapat Timwas Kamis (23/1) besok. Ia berharap pemerintah menyadari bahwa persoalan yang dihadapi TKI Malaysia itu sangat serius. Sehingga dpat merespon dengan tegas dan keras kepada pemerintah Malaysia.


SUMBER: http://www.hukumonline.com/berita/ba...ng-di-malaysia

Bila berkenan minta cendolnyagan

Komen:

Baru dituduh aja udah main pistol.

Ane heran, kok pemerintah diam aja sih. apalagi pak beye

Apa nunggu negara kita dikebiri dulu baru bertindak?