Negara Indonesia telah mengalami perubahan besar dari era orde baru menjadi era reformasi. Gong reformasi di republik ini ternyata tidak diimbangi dengan reformasi hukum, tidak membuat perubahan bangsa ini menuju seperti apa yang di cita-citakan oleh founding father bangsa ini. Masalah penegakan hukum masih mandul, suatu hal yang sangat menyedihkan. Rendahnya komitmen penagakan hukum adalah di karenakan para penegak hukum tidak menjadi orang-orang yang menunjukkan dirinya taat kepada hukum atau bahkan para penegak hukum tidak memiliki komitmen moral yang tinggi.
Hanya dengan tegaknya hukum, keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dapat terus berlangsung aman , tertib, dalam suasana yang damai, namun sebaliknya, bila hukum tidak ditegakkan suasana damai , aman, tertib sulit tercipta. Penegak hukum ( Polisi, hakim, jaksa ) harus bisa berkomitmen , konsisten dan peka dalam menangani dugaan kasus yang melibatkan “ Mafia “ Aparat penegak hukum harus mempunyai nyali dalam mengusut kasus-kasus, jangan ada tebang pilih dan harus menyentuh aktor utama.
Rendahnya komitmen hukum di republik ini juga di picu oleh kurangnya pendisiplinan dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Kemudian hal lain yang mempengaruhi rendahnya komitmen penegakan hukum ialah tidak adanya integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus -kasus , kurangnya maksimalisasi peran-peran dalam peradilan dan yang paling utama adalah dibutuhkan kesamaan visi, kerjasama yang sinergis diantara aparat penegak hukum ( polisi, hakim , jaksa, lembaga peradilan hukum di indonesia ) dalam upaya pemberantasan dan penyelesaian kasus-kasus hukum .
Namun dari rendahya komitmen hukum yang ditegakkan oleh pemerintah tidak semua institusi penegak hukum yang tidak menegakkan keadilan. Masih ada para pejabat hukum yang masih mempunyai integritas dalam menegakkan hukum keadilan. Walau hanya segelintir pejabat hukum yang masih menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang tetapi kita patut juga apresiasi dan kinerja beliau. Bila di lihat perkembangannya pada dewasa ini, lembaga penegakkan hukum seperti KPK dan Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum keadilan yang ada di indonesia.
Kasus terakhir, KPK dan Mahkamah Agung telah membuktikan kerja sama yang baik dalam memberantas korupsi. KPK telah menangkap tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Angelina Sondakh, yang sebelumnya sudah divonis 4,5 tahun penjara oleh kejaksaan tetapi kini diperberat masa hukumannya menjadi 12 tahun penjara di tambah denda 500 juta serta diharuskan mengembalikan uang negara kurang lebih 23 Miliar.
Ini menandakan institusi kedua lembaga ini saling bersinergi dalam memberantas korupsi. Menegakkan hukum keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan keadilan hukum yang ditegakkan seperti kasus korupsi di atas, masyarakat akan menilai hukuman yang diberikan oleh MA setimpal dan adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka korupsi.
Oleh karena itu, mari kita dukung terus institusi penegak hukum untuk melawan, membasmi dan menekan aksi kejahatan yang merugikan negara dan bangsa indonesia. Dengan berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila yang kita junjung tinggi.