RUU ASN Segera Dibahas dalam Sidang Kabinet
Minggu, 28 April 2013 , 01:11:00

JAKARTA - RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dibahas dalam sidang kabinet. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Eko Prasojo, para menteri terkait sudah menyepakati beberapa persoalan krusial. “Diharapkan dalam waktu dekat dapat dibicarakan dalam sidang kabinet,” ujar Eko Prasojo dalam keterangan persnya, Sabtu (27/4). Dikatakannya, pemerintah bersama DPR dalam kesepahaman untuk memberikan dasar yang kuat bagi profesi aparatur sipil negara dalam rangka membangun sosok aparatur yang bersih profesional dan melayani. Sementara itu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi meyakinkan RUU ASN akan segera masuk ke pembahasan dengan DPR, dan dapat secepatnya disahkan. “RUU ASN optimis dapat diselesaikan dalam masa sidang DPR 2012-2013,” ucapnya.

Taufiq Effendi yang juga Ketua Panja RUU ASN mengatakan, RUU ASN merupakan prioritas yang harus diselesaikan. “Saya mendengar pada internal pemerintah juga selesai membahas masalah antardepartemen, sehingga pembahasan dapat kita lanjutkan," terangnya.Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, RUU ASN harus sudah disahkan dalam semester I tahun 2013 ini. Bila RUU itu belum terbit tahun ini, dikhawatirkan akan menggantung lagi pada tahun 2014, saat semua orang sibuk dengan urusan politik. Padahal, UU itu diperlukan oleh Presiden terpilih tahun 2014 dalam penataan pemerintahan, serta pemberantasan korupsi di tanah air.
http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/...idang-Kabinet-

Pensiun PNS, POLRI dan TNI Akan Dihapus?
Senin, 27 Agu 2012 - 09:45:40 WIB

Sumber terpercaya kami di DPR RI menyebut Pemerintah / Menteri Keuangan sedang merencankan menghapus program pensiun bagi pegawai negri,TNI dan POLRI. Biaya pensiun PNS,TNI dan POLRI menurut pemerintah / Menteri keuangan dianggap membuat kondisi keuangan negara beresiko. Ini agenda terbaru efisiensi ekonomi yang sedang didengungkan oleh antek-antek neolib di pemerintahan.

Yang saya ketahui adalah pensiun akan dihilangkan dan diganti dengan pembayaran "lumpsum", yaitu pembayaran suatu jumlah tertentu pada saat pensiun, ini diterapkan Amerika, tapi harus diingat, di negara tersebut jaminan kesehatan telah sempurna dan pensiunan yg dinamakan "senor citizen" kalau berpergian hanya bayar 50%. Di Eropa, sistem pensiun masih diterapkan, di Indonesia sistem pensiun merupakan pelaksanaan dari "azas kekeluargaan" sebagaimana diamanatkan dlm UUD. Rasanya, kita terlalu terburu buru, lihat di Singapura, dana pensiun masih ada namanya CPF, (Central Profident Funds), dan memiliki dana yg sangat besar, pendekatan itu lebih baik. Dirikan dulu semacam CPF di indonesia, dan CPF tersebut mengakusisi dana pensiun yang ada di negeri ini. bisa saja menggunakan Jamsostek sebagai core dalam program ini.
http://satunegeri.com/pensiun-pns-po...n-dihapus.html

Sistem pembayaran pensiun PNS belum akan berubah
Kamis, 13 Desember 2012 20:41:10

Kementerian Keuangan menegaskan, perubahan skema pemberian dana pensiun masih dalam kajian dan belum akan berubah dalam waktu dekat. Pemerintah masih nyaman menggunakan sistem pemberian dana pensiun pay as you go seperti saat ini."Kemenkeu dan KemenPAN masih akan diskusikan itu. Dan belum ada keputusan (perubahan di 2015) untuk dana pensiun atau tunjangan hari tua," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/12). Agus melanjutkan, tidak ada yang salah dengan konsep pay as you go, sehingga tingkat urgensi perubahan belum mendesak. Konsep ini, kata dia, juga digunakan oleh negara maju. "Jadi saya jawab tidak ada keputusan kita akan langsung fully funded," tuturnya.

Di tempat terpisah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, selesainya kajian perubahan dan rencana implementasi akan dilakukan pada 2015. "Ini kita buat grand design saya harap segera dibuat roadmap-nya," ucapnya. Azwar berharap, semakin cepat rencana perubahan ini dilakukan, beban fiskal negara dari dana pensiun akan semakin ringan. "Sekarang ini menurut Taspen iuran dari yang diterima sekitar Rp 10 triliun per tahun tapi yang Taspen keluarkan Rp 60 triliun jadi jomplang Rp 50 triliun itu ditanggung pemerintah, makanya kita akan ubah mau dapat banyak tabung banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Azwar mengatakan bahwa beban pensiun dalam APBN rata-rata naik sekitar Rp 5 triliun tiap tahunnya. Di mana pada 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun dan 2013 sekitar Rp 74 triliun.

Sistem pembayaran pensiunan dengan konsep pay as you go dinilai turut andil dalam membebani anggaran pensiun. Saat ini pemerintah masih memberi subsidi dana pensiun PNS meski para pelayan negara tersebut juga telah dipotong gajinya per bulan untuk tunjangan hari tua. Maka dari itu, pemerintah berencana mengubah kebijakan ini dengan sistem fully funded, di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni dari PNS tersebut. "Apalagi saat ini telah ada sistim remunerasi. Maka ke depan besaran pemotongan gaji oleh PNS untuk membayar iuran pensiun bisa lebih besar," tuturnya.

Cara ini diyakini dapat menghemat anggaran negara baik dari tanggungan kewajiban pembayaran anggaran pensiun maupun potensi kebocoran anggaran subsidi pensiun. Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemotongan gaji PNS saat ini sebesar 10 persen. Di mana 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun. Jumlah pensiunan pada 2015 diprediksi mencapai 2,7 juta orang sementara PNS aktif pada tahun tersebut adalah 4,3 juta orang. Yang artinya pada 2015 jumlah pensiun mencapai 62 persen dibanding yang masih aktif
http://www.merdeka.com/uang/sistim-p...n-berubah.html

------------------------------------

Idea penghapusan dana pensiunan PNS di pos APBN, [URL="http://news.detik..com/read/2006/11/27/185627/713229/10/dana-pensiun-pns-bulanan-direncanakan-dihapus"]mulai bergulir sejak tahun 2006 lalu[/URL], kayaknya dalam rangka mengikuti anjuran dari IMF dan atau World Bank. Dua Lembaga Dunia itu sudah berhasil memaksa Yunani memangkas PNS-nya serta menghapuskan pensiunan untuk PNS dalam rangka penyehatan perekonomian negeri itu dari krisis utang yang berat. Negara terakhir yang melakukan kebijakan penghapusan pensiunan PNS itu adalah Singapore, yang bulan lalu mengumumkan kebijakan itu alam rangka mengurangi tekanan APBN-nya akibat krisis ekonomi yang melanda negeri Singa itu, dampak krisis AS dan Eropa yang belum juga pulih.

Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani (mantan Menkeu RI), dalam sebuah artikel yang di muat di koran Wall Street Journal minggu lalu, bahkan menyebutkan bahwa negara-negara ASIA harus mau belajar dari krisis Eropa, yang kini mengalami krisis ekonomi gara-gara pengeluaran untuk 'social welfare' untuk penduduknya sangat tinggi, sehingga menyebabkan defisit anggaran yang sangat besar. Defisit anggaran akibat ketidak-seimbangan anggaran itu, pada akhirnya mereka tutupi dengan menerbitkan surat utang negara (obligasi), soalnya kalau hanya mengandalkan pajak saja, tarif pajaknya sudah terlanjur sedemikian tingginya sehingga rakyat mereka mereasa dicekik habis batang lehernya. Tingginya utang Pemerintah di Eropa dengan mencetak SUN yang besar itu, pada akhirnya semakin menekan defisit anggaran ketika obligasi itu mulai jatuh tempo. Makanya kemudian Sri Mulyani 'mengajarkan' kepada negara-negara Asia, termasuk Indonesia, agar mau berhemat dalam pengeluaran yang berkaitan 'social welfare' itu, agar tidak terus menambah utang baru dengan mencetak SUN atau meminjam ke IMF dan WorldBank atau ke "G to G" atau ke Bank Komersiel/ Lembaga Keuangan Komersiel Dunia lainnya. Penghematan itu antara lain seperti penghapusan pensiunan PNS, pengurangan subsidi energi yang signifikan, dan mengurangi proyek-proyek mercu suar yang tak memberikan 'return' untuk negara.

Indonesia sendiri kini beban utangnya sudah mendekati Rp 2.000 triliun dan terus membengkak. Meskipun total utang itu baru sekitar 25% dari total GNP Indonesia, toh tekanan beban pembayaran utang berupa cicilan pokok dan bunganya itu, cukup kuat pada struktur APBN saat ini, dimana sekitar 30% lebih dana APBN itu habis untuk mencicil utang dan bunganya yang jatuh tempo (termasuk Rp 60 triliun untuk membayar cicilan dana BLBI dulu). Meski pajak masih bisa digenjot, penghematan dari sisi pengeluaran tetaplah perlu demi prinsip kehati-hatian di dalam mengelola anggaran (prudential budget). Penghematan pengeluaran APBN itu, mengikuti saran seperti yang diberi Sri Mulyani diatas, antara lain yaaa itu, pensiunan PNS dihapus dan moratorium PNS diteruskan hingga tertinggal 50%-nya dibanding saat ini di masa depan. Penghapusan atau pengurangan dana untuk subsidi energi, otomatis menyebabkan harga BBM akan naik dan begitu pula dengan gas dan listrik. Yang kagak berani dilakukan oleh Pemerintah itu adalah, menegosiasikan ulang uatng RI dengan IMF, World Bank dan negara-negara kreditor lainnya (seperti jepang, Eropa dan AS), agar beban utang Indonesia di masa lalu itu bisa dirundingkan kembali pembayarannya, dengan penjadwalan dan cicilan yang lebih adil.