JAKARTA - Wakil Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen sangat menyayangkan polisi wanita (polwan) tidak boleh mengenakan jilbab.

Menurut dia, polwan di Aceh saja diwajibkan mengenakan jilbab. ''Mengapa hal itu bisa terjadi hanya di provinsi tersebut dan bukan pada seluruh wilayah Indonesia. Jika alasannya mengenai kebijakan otonomi daerah khusus, mengapa tidak bisa diperlebar kebijakan ini pada tingkat nasional,'' ujar Tengku.

Tengku menegaskan, mayoritas penduduk Indonesia, yang juga beberapa diantaranya bekerja sebagai polisi wanita, adalah muslim, yang wajib mengenakan jilbab.

Ia berharap jika memang ada kesadaran dari para polwan untuk mengenakan jilbab, sebaiknya tidak ada pelarangan dalam hal ini.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima laporan dari salah seorang polisi wanita (polwan) yang dilarang mengenakan jilbab. Laporan tersebut pun, segera ditanggapi MUI.

Wakil Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen, menilai larangan berjilbab bagi polwan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, pada pasal 29 UUD 1945, tersirat adanya jaminan kebebasan untuk menjalankan syariat sesuai kepercayaan agamanya. Dalam Islam, mengenakan jilbab bagi perempuan hukumnya wajib.

"Seandainya Kepolisian Indonesia melakukan pelarangan pada pemakaian jilbab tersebut, tentu ini berarti Polri telah melanggar UUD 1945," ujarnya Selasa (4/6).

Menurutnya, polisi bukanlah bagian dari militer lagi. Polisi telah keluar dari TNI dan membuat citra yang baru, yang lebih mendekatkan diri pada masyarakat yang dilindunginya. Polisi kini merupakan bagian dari pegawai negeri sipil bersenjata.(sumber)

Polwan lebih cantik kalau pakai jilbab,,,,