BANGKAPOS.COM, JAKARTA — Tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo dapat memperburuk citra Polri setelah dikabarkan berpoligami. Sebagai jenderal bintang dua, ia pun telah merusak wibawanya sebagai atasan.

"Secara personal, tersangka Djoko Susilo telah mencederai citra Polri dan merusak wibawa atasan. Seorang jenderal polisi seharusnya memberikan keteladanan yang baik agar disegani dan ditiru bawahan," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, di Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Hal ini menunjukkan pengawasan maupun pembinaan di Korps Bhayangkara itu lemah. Tak menutup kemungkinan, oknum polisi lain melakukan hal serupa. "Secara organisasi, ada kelemahan dalam pembinaan personel atau pengawasan di lingkungan Polri. Bisa jadi tindakan serupa tidak hanya dilakukan oleh Djoko, tetapi mungkin ada petinggi-petinggi atau anggota polisi lainnya, terutama yang berlimpah harta," terangnya.

Bambang mengatakan, masyarakat dapat ikut andil melaporkan oknum polisi yang menikah tanpa seizin istri pertama. Jika hal itu benar dilakukan Djoko, Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus menindak tegas. "Adanya penyimpangan tersebut, Kapolri harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar," ujarnya.

Pada Rabu (13/2/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dipta Anindita karena dianggap tahu seputar aset yang dimiliki Djoko. KPK juga menyelidiki kedekatan Djoko dengan Dipta. Hasilnya, KPK telah menyita dokumen surat nikah keduanya. Namun, ada yang aneh dalam data di surat nikah tersebut. Nama Djoko ditulis tanpa huruf ’d’ menjadi Joko. Selain itu, tahun lahir Joko ini pun tertulis 1970. Padahal, Djoko lahir tahun 1960.

Tak kurang akal, KPK coba mengonfirmasi soal kebenaran pernikahan Dipta ini kepada orangtuanya. Namun, saat dimintai keterangan, orangtua Dipta menjelaskan bahwa suami anaknya seorang lelaki etnis Tionghoa yang memang bernama Joko. Hingga akhirnya, KPK menemukan dokumen surat nikah Dipta dengan Joko. Foto suami Dipta dalam surat nikah tersebut mirip dengan wajah Djoko.

Terkait hal ini, Polri mengaku belum mengetahui soal isu poligami.

"Kami belum tahu (soal poligami Djoko). Belum ada laporan. Nanti kalau istri pertama melapor, baru akan ramai lagi," ujar Irwasum Komisaris Jenderal Fajar Prihantoro seusai rapat kerja dengan Komisi III di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/2/2013).

Namun, Fajar mengatakan bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan poligami.
http://bangka.tribunnews.com/2013/02...uk-citra-polri

BOLD: pasti ibunya sudah di kasih tahu, apa yang mesti dijawab jika ditanya kpk. kalau kpk perlu, tanya dan hadirkan suami dari anak nya. jika tidak bisa, kaskuser siap menghujat apalagi TNI/POLRI itu tidak boleh poligami