Sumber : http://www.rumah.com/berita-properti

Ketidakpastian legalitas kepemilikan properti oleh asing ditengarai banyak merugikan pemerintah. Pengamat mendorong agar pemerintah segera menetapkan aturan terkait kepemilikan properti asing.

Pakar properti Panangian Simanungkalit mengatakan, saat ini semakin marak terjadi penyelundupan hukum di sektor properti. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya properti yang secara faktual dimiliki oleh orang asing, tetapi legalitasnya dimiliki oleh warga pribumi.

"Itu berarti membohongi hukum atau dengan kata lain sudah terjadi penyelundupan hukum," kata Panangian di Jakarta, hari Selasa (18/12).

Menurut Panangian, hal ini terjadi akibat tidak jelasnya kebijakan yang mengatur tentang kepemilikan oleh asing. Panangian melanjutkan, pemerintah tidak perlu alergi dalam memberikan legalitas kepemilikan properti oleh asing, karena ada manfaat-manfat yang bisa didapat.

Pertama, hukum akan diluruskan. "Kalau yang terjadi sekarang kan kewibawaan pemerintah dan negara menjadi tidak ada, karena pihak asing itu berlomba menyiasati kebijakan pemerintah," ungkap Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) ini.

Kedua, akan memberikan pemasukan tambahan bagi negara. "Pemerintah berhak menetapkan batasan harga properti yang dapat dimiliki dan pajak-pajak yang mengikutinya bisa dijadikan pemasukan bagi negara," terang dia.

Manfaat ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan pemasukan tambahan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. "Uangnya bisa digunakan untuk membiayai pembentukan bank tabungan perumahan nasional, jadi seperti subsidi silang. Ini kan sederhana, seperti mengaplikasikan teori pengeluaran dan pemasukan," ujar dia.

SOURCE