Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Exco FIFA dari berbagai negara di Tokyo untuk memberikan penjelasan terkait kondisi sebenarnya yang terjadi di pentas sepakbolaan Indonesia, sebagai upaya agar Indonesia terhindar dari sanksi.

"Umumnya mereka mendapatkan informasi yang salah tentang kondisi persepakbolaan kita. Hal ini dapat dimaklumi karena informasi yang salah nemang terus mereka dapatkan dari dalam negeri," kata Djohar seperti dikutip dari Humas PSSI, Kamis.

Dengan informasi seperti yang diterima oleh sejumlah anggota Exco FIFA tersebut, Djohar pun mengaku sudah menyampaikan kepada semua anggota delegasi Indonesia untuk bekerja keras berpacu dengan waktu.

"Terlalu besar fitnah yang dilontarkan, karena memang ada keinginan besar dari Tanah air agar Indonesia di sanksi. Bahkan salah satu tokoh sepakbola Asia yang kami temui mengatakan kuat sekali kekuatan untuk menghukum Indonesia," kata Djohar.

"Mohon doa masyarakat Indonesia agar sanksi dari FIFA tidak sampai turun. Kami juga berusaha menjelaskan bahwa PSSI sebagai anggota FIFA yang resmi sedang diganggu oleh kelompok pengacau, sehingga meminta agar diprotek dan dibantu bukan sebaliknya dihukum," kata Mantan Sekjen KONI Pusat ini.

Soal tim Task Force, Djohar menyatakan pembentukan Task Force oleh pemerintah melalui Menpora, untuk membantu menyelamatkan sepakbola Indonesia dari ancaman FIFA, jelas bukan solusi terbaik.

Menurut Djohar, salah seorang Vice President FIFA David Chung yang juga presiden sepakbola negara-negara Oceania, yang sempat ditemui, menyampaikan bahwa pembentukan Task Force oleh pemerintah Indonesia justru malah memperburuk posisi Indonesia di mata FIFA.

Dengan begitu, peluang Indonesia untuk mendapatkan sanksi pun semakin besar, karena FIFA menilai hal tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah.

"Pasalnya, FIFA sangat alergi terhadap campur tangan pemerintah di negara manapun terhadap anggotanya," kata Djohar yang sudah berada di Tokyo, sejak Rabu.

Surat FIFA kepada Menpora baru-baru ini, lanjutnya, justru untuk memberitahukan sekaligus menegaskan bahwa Indonesia akan mendapatkan hukuman, karena adanya pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu untuk menggulirkan pertandingan sepakbola, meski di luar kontrol PSSI selaku federasi resmi.

Djohar pun meminta pemerintah agar tidak memperburuk keadaan dengan mengedepankan legalitas. Sebab FIFA hanya mengakui PSSI, sehingga pemerintah harus melarang organisasi yang tidak diakui FIFA untuk terus menjalankan aktivitas.

"Jika ini dijalankan pemerintah, sudah pasti ribut-ribut yang ada sekarang ini tak akan terjadi. Pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang kepada organisai illegal," kata Djohar sembari mengatakan sudah sepatutnya pemerintah menjalankan UU no 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai satu-satinya solusi untuk mengakhiri keributan yang terjadi di pentas sepakbola nasional.

"Hal ini pun bisa menjadi penentu tidak jatuhnya sanksi FIFA kepada Indonesia," tegas Djoharsumber
ternyata kpsi itu komite pengacau sepakbola ina itu benar adanya ya..pa lagi menjelang pilpres 2014 nieh..hati2 si 'koening' mulai beraksi pelan.pelan tp pasti dan tanpa terdeteksi...