DPR Gempur KPK Lewat Audit
Jum''at, 28 September 2012 | 08:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Hukum DPR Gede Pasek Suardika mengatakan audit kinerja dini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian anggaran dengan kinerja KPK. “Kami tak bisa menilai penggunaan anggaran di KPK sudah tepat atau belum hanya dari standar wajar atau tak wajar dari BPK,” kata Pasek seusai rapat tertutup dengan BPK kemarin, Kamis, 27 September 2012.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya sudah mengaudit keuangan lembaga antirasuah ini. Hasilnya, wajar tanpa syarat atau tak ada masalah. Namun, kini para politikus Senayan ribut lagi soal audit.

Politikus Partai Demokrat ini menilai hasil audit BPK yang diserahkan ke DPR selama ini tak cukup berarti untuk mengetahui efektivitas anggaran KPK. Salah satu audit yang diminta berkaitan dengan penggunaan anggaran penyidikan. ”Kami ingin mengetahui anggaran penyidikan yang digunakan KPK sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan,” katanya. Pasek menyatakan permintaan audit itu sudah disetujui semua pimpinan fraksi dan pimpinan DPR.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...PK-Lewat-Audit


KPK Jadi Lembaga Hukum Pertama yang Diaudit BPK
Jum''at, 28 September 2012 | 10:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengakui audit kinerja yang akan dilakukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah audit pertama untuk lembaga penegak hukum. Audit kinerja, yang biasanya dilakukan setiap tahun terhadap kementerian dan lembaga, bertujuan menilai keberhasilan institusi itu dalam menjalankan program kerjanya. Audit macam ini tak dilakukan di seluruh lembaga negara dan kementerian. "Hanya beberapa saja. Berbeda dengan audit keuangan, itu semuanya," kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, Kamis, 27 September 2012.

Berdasarkan catatan BPK, DPR belum pernah sekali pun meminta audit terhadap lembaga hukum lain, seperti kejaksaan, kepolisian, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. KPK bakal menjadi lembaga hukum pertama yang akan diaudit kinerjanya oleh BPK. Audit ini dilakukan atas permintaan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. "Seingat saya, baru KPK," kata Hasan.

BPK, kata Hasan, datang ke DPR untuk mengklarifikasi apa saja yang hendak ditekankan dalam pemeriksaan KPK. "Klarifikasi itu perlu agar ada kesepahaman indikator. Nanti kami juga akan mengklarifikasi ke KPK," kata dia. Materi pemeriksaan itu akan disesuaikan dengan rencana kerja strategis (lima tahun), rencana kerja tahunan, dan prosedur operasional standar berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam proses audit tersebut, BPK tak akan masuk ke materi perkara yang ditangani KPK. "Kalau manajemen perkara, bisa jadi." Hasan belum memastikan kapan audit selesai. Namun, audit akan dilakukan terhadap periode tiga tahun sebelumnya. "Mungkin dari 2009-2011," kata Hasan.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ng-Diaudit-BPK


Rencana Audit KPK Dinilai Akal-akalan
Jum''at, 28 September 2012 | 08:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemerhati lembaga antikorupsi menilai rencana audit Komisi Pemberantasan Korupsi oleh BPK cuma akal-akalan DPR untuk melemahkan komisi antirasuah itu. Ketika dihubungi pada Kamis, 27 September 2012, semua kompak berpendapat demikian. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, misalnya, menilai alasan audit itu mengada-ada. Pasalnya, selama ini BPK sudah melakukan audit anggaran atas KPK dan hasilnya selalu wajar tanpa pengecualian. Justru banyak lembaga penegak hukum lain yang hasil auditnya tidak wajar, tapi tidak ditindaklanjuti oleh DPR.

Pendapat senada disampaikan oleh peneliti Indonesia Budget Center, Laode Roy Salam. Dia menduga audit kinerja itu untuk memberi kesan seolah-olah dalam penggunaan anggaran di KPK ada penyimpangan. Semua tudingan itu dibantah oleh Ketua Komisi Hukum DPR, politikus Fraksi Partai Demokrat Pasek Suardika. “Ini untuk tujuan baik, meningkatkan efisiensi,” katanya.

Ditemui usai rapat dengan DPR kemarin, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan lembaganya segera menyerahkan hasil audit kinerja KPK atas laporan semester pertama tahun ini. Menurut dia, BPK tak akan gegabah mengaudit kinerja komisi antikorupsi. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya siap diaudit oleh BPK. Menurut Johan, hasil audit BPK selama ini menunjukkan kinerja lembaganya tergolong baik.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ai-Akal-akalan

-----------------------------

Kalau BPK dalam menjalankan tugasnya seperti yang di amanahkan oleh UUD 1945 (atas saran DPR diatas sebenarnya hanya mekanisme teknis saja), lalu ternyata BPK misalnya saja ... menemukan penyelewengan penggunanaan uang Negara atau ditemukan kasus korupsi diantara pegawai atau Pimpinan KPK, maka solusinya gampang saja ... kita gantung saja si Abraham Somad beserta jajaran pimpinan KPK di Tugu MONAS. Setuju?l