Golkar Tolak Pemotongan Gaji Anggota DPR Pembolos Rp 2 Juta/Hari
Elvan Dany Sutrisno - detikNews


FOTO: detikcom
Jakarta Partai Golkar kurang sepakat dengan sanksi pemotongan gaji Rp 2 juta/hari kepada anggota DPR pembolos rapat. Golkar memandang aturan tersebut tidak relevan diterapkan di DPR RI.

"Itu kan persoalan moral, jangan diberi sanksi materi. Kalau persoalannya seperti ini kok sanksinya materi, persoalan moral itu mengatasinya tidak dengan dipotong gajinya," kata Sekjen Golkar Idrus Marham, kepada detikcom, Selasa (4/9/2012).

Jika ada masalah dengan komitmen anggota DPR, menurut Idrus, fraksi bisa melaporkannya ke partai. Selanjutnya partai yang akan memberikan tindakan.

"Mestinya dilaporkan, nanti partai yang mengambil tindakan. Di DPR diberi sanksi apa, jangan dipotong gajinya. Nanti kalau dia bolos dipotong Rp 2 juta, tapi di luar dia dapat Rp 10 juta kan berarti dia untung banyak," kata Idrus.

Sanksi yang cocok, menurut Idrus, adalah mengumumkan nama-nama anggota DPR yang hobi membolos rapat ini ke publik. "Mestinya diumumkan dong, tahap awal itu, bukan memotong gaji," tegas Idrus.

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana mendorong CCTV yang terpasang di lingkungan DPR harus diarahkan untuk memantau kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat. Kemudian setiap bulan harus ada laporannya, anggota pembolos harus dipotong gajinya Rp 2 juta per hari.

"Dipotong gajinya sesuai dengan per harinya berapa dia dibayar. Katakanlah per hari dipotong Rp 2 juta. Ini perlu diterapkan dalam rapat komisi dan rapat paripurna, itu diadakan baru ngeper," ujar politisi yang terkenal dengan ungkapan "ngeri-ngeri sedap" ini.



Buset dah....
Kesalahan moral jangan dihukum secara Materi ? Bos ente nyusahin orang se Porong secara materi trus kaga boleh dihukum materi ?

Super sekali :...