Dugaan makelaran jabatan dan posisi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun mulai babak baru, Pasalnya ijazah yang dikeluarkan Universitas 17 Agustus ( Untag) tidak diakui oleh BKD. Padahal, pemberdayaan SDM melalui jenjang pendididikan S-1 dan S-2 itu adalah salah satu Program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan Universitas 17 Agustus Surabaya (Untag) sebagaimana naskah kerjasama Nomor : 30 A /K/II/2000.

Kepala Bidang Mutasi BKD Kabupaten Madiun Dyah Nurhajati tetap berdalih bahwa ijazah itu menyalahi aturan Kopertis yang sejak tahun 1997 sudah melarang adanya kuliah kelas jauh dan kelas Saptu-Minggu dipertegas lagi aturan dari Dijen Dikti Nomor : 595 /D5.1/T/2007.

“Ada aturan bahwa kelas jauh dan saptu-minggu ijasah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap kepangkatan maupun pembinaan jejang karir bagi pegawai negeri.” Tegasnya. Senin, (26/3)

Lalu, bagaimana nasib para pegawai yang mengikuti perogram pemberdayaan SDM itu?. Pastinya mereka kecewa ijasah yang mereka dapatkan cuma kertas yang tak berharga padahal mereka sudah menempuh pendidikan dan mengeluarkan biaya sendiri yang tentunya tidak sedikit. Menurut sumber yang dihimpun @dakita para pemilik ijasah Untag disarankan untuk melanjutkan ke Universitas Merdeka Madiun.

Ternyata permasalahan tidak hanya sampai disini, pada penyesuaian ijasah pada 5 Desember 2011 yang lalu, ijasah Untag yang tidak diangap oleh BKD ternyata bisa lolos dan tentunya bukan untuk semua pegawai. Di komfirmasi hai ini Kepala Bidang Mutasi BKD Kabupaten Madiun Dyah Nurhajati beralasan bahwa mereka belum resmi naik golongan, baru menyerahkan ijazah dan bulan April ini baru ditetapkan.

Ada apa dengan BKD Kabupaten Madiun? Mungkin hanya BKD Pemkab Madiun dan Tuhan saja yang tahu.

http://adakita.com/article-1116-ijaz...en-madiun.html