alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/59b74e9a582b2eae718b4567/ada-ketimpangan-pemerintah-berbuat-apa
Ada Ketimpangan, Pemerintah Berbuat Apa?
Ada Ketimpangan, Pemerintah Berbuat Apa?
JPP JAKARTA - "Sampai dengan hari ini ketimpangan ekonomi dan sosial masih terjadi di negeri ini. Kendati dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,64 persen, angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan.

Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393, sebagai imbas dari booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Menghadapi hal itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen populasi yang masuk dalam kategori kelompok berpenghasilan terendah.

Strategi pertama terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

Menghadapi hal itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen populasi yang masuk dalam kategori kelompok berpenghasilan terendah.
Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.

Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru.

Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan.Terkait itu pajak dipandang penting tidak hanya mengurus yang miskin tapi harus “perhatikan” yang kaya. Di mana kelompok terkaya ini belum menjalankan kewajibannya 100 persen.

Sedangkan strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea Selatan, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Seiring implementasi strategi itu, ditemukan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Lantaran itulah, diperlukan harmonisasi yang merdu, antara unsur-unsur di dalam pemerintah sendiri. Selain itu pemerintah juga menyadari, diperlukan pula adanya peran serta dari unsur di masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, LSM dan akademisi.

Lantas dari semua upaya yang telah dilakukan selama ini, bagaimana sesungguhnya hasil kajian pemerintah atas keberhasilan upaya penurunan ketimpangan di negeri ini? Seberapa besar pula potensi pelibatan masyarakat, atau kalangan usaha, dalam mengatasi persoalan ketimpangan di Indonesia? Dan yang terpenting seberapa efektif harmonisasi program pemerintah dan unsur masyarakat dalam menurunkan ketimpangan?

Saksikan penjelasan lengkap dan tuntas dari pemerintah di Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Gedung Kemenkominfo, Jl Medan Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, pada pukul 14.00 WIB, Jumat (7/9/2017).

Narasumber perhelatan ini adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb Achmad Choesni MA, MPhil dan pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono serta Sugeng Bahagijo (Direktur INFID). (nur)
Sumber