alexa-tracking

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581b730fe052271b088b4571/perjuangan-keyakinan-sunda-wiwitan-lewat-film-dokumenter-karatagan-ciremai
Penghayat Sunda Wiwitan Desak Kemendagri Cepat Benahi Aplikasi SIAK

Reporter: Felix Nathaniel

08 November 2017

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    

tirto.id - Salah satu warga penghayat Sunda Wiwitan, Dewi Kanti meminta Kemendagri segera melakukan pembenahan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan jenis aliran kepercayaan boleh dicantumkan dalam kolom "agama" di dokumen administrasi kependudukan.  

Pembenahan SIAK itu terkait dengan memasukkan data semua aliran kepercayaan ke dalam sistem administrasi kependudukan. Dengan begitu, para penganut aliran kepercayaan segera bisa mencantumkan jenis keyakinannya di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya. 

Baca Juga: Putusan MK dan Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Dewi memaklumi pembenahan SIAK tentu memerlukan waktu. Tapi pada prinsipnya, putusan MK tetap harus menjadi acuan Kemendagri. Dia berharap pembenahan sistem tidak menjadi alasan kelambanan perbaikan SIAK.

Dia menuturkan, sudah 72 tahun, para warga penghayat kepercayaan tidak mendapatkan keadilan berupa pengakuan negara dalam administrasi kependudukan. Menurut Dewi, hak konstitusional para para penghayat kepercayaan selama ini dilanggar, padahal mereka ikut dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Dewi menuntut pemenuhan hak konstitusional itu dalam sistem administrasi kependudukan segera dipenuhi oleh pemerintah.

“Unsur keadilan yang harus ditegakkan. Mau nunggu berapa puluh tahun lagi? Kami sudah menunggu 72 tahun. Ini bukan soal pertanyaan urgensi, ini persoalan mendesak, ini utang peradaban,” kata dia kepada tirto pada Rabu (8/11/2017).

Ia berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan pembenahan sistem administrasi kependudukan. Waktu 1 bulan, menurut dia, cukup untuk pembenahan sistem itu karena teknologi maju di SIAK. 

Dewi juga menegaskan bahwa putusan MK harus ditaati semua pihak. Ia berharap tidak ada pihak yang mempersulit penghayat kepercayaan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga lain.

“Iya harus. Tidak ada istilah kendala teknis atau apapun karena itu kan sudah keputusan hukum yang mengikat ya,” ujar Dewi.

Bukan tanpa alasan Dewi menuntut perbaikan segera sistem SIAK. Fakta-fakta kerugian materiil dan imateriil telah dipaparkan oleh warga Sunda Wiwitan dalam persidangan gugatan di MK. 

Dalam beberapa kesempatan, warga yang menganut kepercayaan berbeda dengan mayoritas ini tidak mendapat fasilitas yang setara. Pada saat pembuatan KTP misalnya, warga dipaksa untuk memilih di antara 6 agama yang diakui di Indonesia, padahal mereka berkepercayaan berbeda.

“Ketika itu tidak dilakukan (mencantumkan agama resmi di kolom KTP), kami kesulitan untuk mencari pekerjaan, bahkan masuk kuliah,” kata dia.

Pada Selasa kemarin, tak lama usai putusan MK muncul, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji kementeriannya akan segera melaksanakan amanat putusan MK.

"Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia," kata Tjahjo seperti dilansir laman Kemendagri. 

Dia menambahkanDitjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan memasukan data aliran kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan. Setelah data itu diperoleh, maka Kemendagri akan memperbaiki aplikasi SIAK dan aplikasi data base, serta melakukan sosialisasi ke 514 kabupaten dan kota.

Kemendagri, menurut Tjahjo, juga akan mengajukan usulan revisi kedua UU Administrasi Kependudukan. Revisi diperlukan untuk mengakomodir putusan MK itu. 

https://tirto.id/penghayat-sunda-wiw...kasi-siak-czQn
Keragaman Agama Lokal di Borobudur Writers & Cultural Festival 2017

Reporter: Dipna Videlia Putsanra

26 November 2017

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Salah satu pembicara di BWCF 2017, Laura Romano, menarik perhatian peserta dengan kisahnya menemukan kepercayaan pada Sumarah, sistem meditasi yang akarnya berasal dari Kejawen. 

    

tirto.id - Salah satu tema yang diangkat dalam Borobudur Writers & Cultural Festival (BWCF) yang digelar di Hotel Manohara Borobudur pada Sabtu (25/11/2017) adalah “Pengalaman Ketuhanan Penghayat dan Religi Nusantara”. Sesi seminar ini membahas tentang agama-agama lokal yang ada di Indonesia dan pengalaman penghayatannya. 

Beberapa pembicara yang turut membagi pengalaman dalam seminar ini di antaranya, Romo Michael Keraf, yang mengangkat soal aspek Ketuhanan Merapu dan hak-hak adatnya; Teddy Kholiludin dengan pembahasan soal pengalaman beragama Samin; dan Sapto Darmo; kemudian Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan, dan Laura Romano, penganut Kejawen-Sumarah. 

Dewi, sebagai penganut Sunda Wiwitan bercerita soal kepercayaannya dan pengalamannya selama ini sebagai penganut salah satu agama lokal. Ia pun bersyukur karena saat ini pemerintah melalui putusan MK sudah mengakui mereka. 

"Kami bersyukur bisa sampai tahap ini [pengakuan], sayangnya masih ada dikotomi agama dan aliran kepercayaan. Pejabat setingkat menteri masih menyebut kami sebagai 'aliran', yang berarti bukan dari sumbernya, padahal kami tumbuh dan berkembang di Indonesia, bukan 'aliran' yang berarti mengalir dari tempat lain," kata Dewi. 

Ia pun menjelaskan, bahwa yang utama dari agama-agama lokal di Nusantara adalah pada pola tuntutan laku, namun tidak memperebutkan kelembagaan. 

Sementara itu, Laura Romano, menarik perhatian peserta dengan kisahnya menemukan kepercayaan pada Sumarah, sistem meditasi yang akarnya berasal dari Kejawen. 

Laura dulunya merupakan warga negara Italia yang kemudian menjadi WNI setelah menemukan kepercayaan Sumarah, yang menurutnya lain daripada apa yang selama ini ia rasakan di Barat. 

"Sumarah tidak ada ritual, salah satu aspek yang membuat orang Barat tertarik. Fokusnya adalah pada kondisi di 'dalam', tidak penting berapa lama Anda bermeditasi, yang penting itu apa yang Anda rasakan di 'dalam'," kata Laura. 

Ia mengaku pertama kali menemukan Kejawen ketika ia berusia 24 tahun. Kini empat puluh tahun sudah ia menetap di Indonesia dan menemukan 'rasa' dalam kepercayaan Sumarah, yang berarti pasrah. 

Selama menetap di Indonesia, Laura menyatakan tak pernah berhenti mengagumi kekayaan budaya, agama, dan suku di Indonesia. "Kekayaan ini harus kita jaga," katanya. 

BWCF berlangsung selama tiga hari mulai Kamis (23/11/2017) hingga Sabtu (25/11/2017). Acara ini diawali di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya di Hotel Manohara, dan pentas seni di Taman Aksobya, Lapangan Kenari di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, dan diakhiri di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. 

Di ujung perhelatan BWCF 2017 akan diserahkan Sang Hyang Kamahayanikan Award kepada Nurhadi Magetsari yang mendedikasikan diri dalam penelitian Candi Borobudur, tempat Gandawyuha terpatri 1.000 tahun lebih. 

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada mereka yang dengan setia melakukan penelitian Candi Borobudur. Penelitian ini dianggap menambah khazanah berharga bagi peradaban nusantara. 

Setiap perhelatan BWCF selalu hadir tidak kurang 350 orang untuk saling bertukar pemikiran, bertukar karya buku, dan yang tidak kalah penting adalah memperkukuh persahabatan di antara sesama. 

https://tirto.id/keragaman-agama-lok...ival-2017-cAFj
Dewi Kanti: Agama Leluhur Bukan Ancaman

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Pada 7 November lalu, Mahkamah Kon-stitusi mengabulkan gugatan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk diisi dengan agama yang diakui negara. Setelah putusan ini, kolom agama di KTP dapat diisi dengan keterangan "penghayat kepercayaan".

Juru bicara Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih, yang ikut menjadi saksi dalam sidang uji materi tersebut, menyatakan putusan ini membuka gerbang...

https://koran.tempo.co/konten/2017/1...-Bukan-Ancaman

#dewikanti #sundawiwitan #kuningan #cigugur #masyarakatadat #penghayatkepercayaan #kolomagama #ktp
Dewi Kanti Setianingsih

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, menunjukkan cara bermeditasi saat ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111608]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111614]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, saat ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111604]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, didampingi suami saat ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111603]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, menunjukkan cara bermeditasi saat ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111609]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111613]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111610]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, menunjukkan KTP-nya dengan kolom agama tidak terisi, saat ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111617]

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih, penghayat Sunda Wiwitan, ditemui Tempo di kediamannya, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 9 November 2017. [TEMPO/STR/Nurdiansah; ND2017111615]

https://store.tempo.co/search?catego...i+Setianingsih
Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

By Thowik SEJUK

Posted on 15/12/2017


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersatuan Indonesia agar jangan sampai dirusak oleh gerakan radikalisme seperti yang terjadi di Suriah dan Irak. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog “Membumikan Wacana Kebinekaan Kita” sebagai rangkaian December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity di Graha Pos Kota Bandung, Jawa Barat (15/12/2017).

Di tengah-tengah para peserta dialog Mahfud MD mengingatkan supaya masyarakat tidak tinggal diam membiarkan sekelompok kecil gerakan radikal mengganti dasar dan tata cara bernegara bangsa ini menjadi negara agama.

Kendati begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini masih cukup optimis karena banyak umat Islam Indonesia yang menentang gerakan-gerakan radikal di Indonesia.

“Gerakan intoleran dan radikal dari sekelompok kecil umat Islam ketika melakukan aksi kekerasan terhadap warga lainnya, yang melawan juga umat Islam, dari kelompok yang lebih banyak,” ucap Mahfud MD.

Menanggapi Mahfud MD dalam mengantisipasi gerakan radikalisme agama di Indonesia, sosiolog Muhammadiyah Dr. Zuly Qodir ikut memberi perhatian fenomena yang sama di dunia maya.

“Tugas besar para kyai, pastur, pendeta dan pemimpin agama lainnya sekarang ini adalah melakukan counter di media sosial yang dipenuhi kebencian dan memecah-belah,”ujar akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Karena jika tidak, sambung Zuly, masyarakat kita menjadi resah dan membuat hubungan di tingkat bawah menjadi semakin tidak baik.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Kiri ke kanan: Dewi Kanti (Sunda Wiwitan), Mahfud MD, dan Ketua Panitia December Light Fest 2k17 August Leonardo saat pemotongan tumpeng membuka festival (15/12/2017)

Dalam acara yang diselingi dengan hiburan-hiburan tradisional sampai musik yang dekat generasi milenial penghayat Sunda Wiwitan Dewi Kanti selaku narasumber lainnya mengaitkan konteks Jawa Barat (Jabar) yang selalu dikenal sebagai wilayah intoleran sebagai hal yang wajar. Sebab, masyarakat Jabar menurutnya cenderung permisif, adaptif dan terbuka terhadap apa pun yang datang dari luar.

“(Kendati itu bagus) tetapi sekaligus menjadi kelemahan karena masyarakat Jawa Barat kemudian melupakan nilai-nilai kultural asalinya,” sesal Dewi Kanti, yang dalam kesempatan ini membawa serta anak-anak remaja Sunda Wiwitan dari Kuningan untuk menampilkan kebolehan membawakan jenis-jenis kesenian yang kental berbau tardisi Sunda dan Nusantara.

Kondisi masyarakat Jabar yang seperti itu bagi perempuan yang mahir memainkan alat musik kecapi ini menyebabkan propinsi tatar Sunda mudah dikuasai budaya yang jauh dari nilai-nilai leluhur Sunda itu sendiri yang sejatinya sangat toleran dan mencintai keberagaman.

Untuk itu Dewi Kanti menegaskan, meskipun Sunda Wiwitan terus mengalami intoleransi dan diskriminasi, tetapi para penghayat agama lokallah yang selama ini menjadi penguat karakter bangsa dan kearifan leluhur. Dari kearifan agama lokal itulah, tidak saja Sunda Wiwitan tetapi juga agama-agama asli leluhur lainnya di Nusantara, nilai-nilai Pancasila dibumikan.

Menatap Masa Depan Jawa Barat yang lebih Toleran

Jabar sebagai propinsi dengan populasi terbanyak mempunyai tantangan kebinekaan yang tidak sederhana dalam mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Terlebih, kerusakan akibat pilkada DKI Jakarta yang sangat brutal menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) mulai terasa menjelang pilkada 2018 di Jabar.

Karena itu, mendesak sekali membuat ruang bersama di kalangan masyarakat sipil untuk menggali, memetakan dan merumuskan masa depan Jabar yang lebih ramah terhadap keberagaman dan menuntut tanggung jawab negara menghormati, melindungi dan memenuhi segenap hak-hak dasar warganya.

August Leonardo selaku Ketua Panitia December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity di sela-sela festival menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ikhtiar dalam mengembangkan dan menguatkan perjumpaan lintas komunitas agama atau kepercayaan, etnis, gender, akademisi dan generasi muda di Jabar.

“Festival ini digelar demi melahirkan narasi-narasi alternatif kebinekaan melalui berbagai gagasan dan ekspresi dari level nasional dan lokal untuk mendorong Jawa Barat berani berkomitmen dalam merawat kebinekaan dan menerjemahkannya melalui kerjasama nyata antar individu dan lembaga di berbagai bidang kehidupan, termasuk pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya,” ujar Leo mewakili panitia December Light Fest 2k17 yang merupakan kerjasama lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil yang juga menghadirkan kelompok disabilitas yang salah satu penyandang down syndrome menampilkan tarian topeng.

Lelaki yang juga dipercaya sebagai Koordinator Aliansi Kebhinnekaan Jawa Barat ini menambahkan alasan, “December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity” digelar, selain bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat luas, khususnya generasi muda, terhadap topik-topik kebinekaan, juga akan dilanjutkan dalam proses berkesinambungan yang berdampak jangka panjang, yakni membangun berbagai bentuk pendidikan publik, baik online maupun offline, dan mengembangkan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat.

Harapan dari gerakan bersama yang disenergikan antara komunitas agama, kepercayaan ataupun etnis dengan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademis ini adalah bagaimana menurunkan tingkat intoleransi dan diskriminasi di Jawa Barat sebagaimana dilansir dalam laporan tahunan hasil penelitian dan pemantauan kebebasan beragama seperti yang dilakukan Setara Institute ataupun Wahid Foundation.

“Bermula dari festival ini akan dibangun kerjasama yang kokoh antar-jejaring komunitas sehingga melahirkan sinergi dan gerakan bersama yang melibatkan kalangan milenial  dalam mengembangkan perdamaian dan pemberdayaan ekonomi warga berbasis social entrepreneurship,” pungkas Leo.

http://sejuk.org/2017/12/15/jawa-bar...ayaan-ekonomi/
5 Faktor Penyebab Parmalim (Pengikut Ugamo Malim) Berkurang Drastis

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Apa itu Ugamo Malim (Parmalim)?

Ugamo Malim adalah agama asli yang dianut Bangso Batak sebelum agama Kristen dan Khatolik dianut sebagian besar Batak.

Penganut Ugamo Malim disebut Parmalim.

Pimpinan tertinggi Ugamo Malim adalah Raja Sisingamangaraja I-XII.

Saat ini Parmalim tersisa di Tano Batak hanya sekitar 10.000 orang. Ugama Malim terpusat di Huta Tinggi, Laguboti Kabupaten Tobasa.

Pimpinan Parmalim bernama Raja Marnangkok Naipospos, meneruskan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja Sinambela XII. Lambat laun pengikut Ugama Malim semakin berkurang, bahkan sangat drastis akhir-akhir ini. Jika dulu kita sering berjalan sekitar Kabupaten kita masih menjumpai warga yang mengakui Parmalim.

Bahkan teman kita di sekolah ataupun kampus sering bercerita tentang kepercayaan Ugamo Malim yang dia anut.

Namus saat ini, sangat susah kita menemukan warga pengikut Ugamo Malim (Parmalim).

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Banyak faktor yang mendasari hal tersebut terjadi. Berikut 5 faktor beserta ulasannya yang dapat kami jabarkan untuk anda yang ingin mengetahuinya:

1. Adanya sistem birokrasi negara yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP.

Mendapat dokumen kependudukan seperti KTP bukan hal yang mudah untuk mereka beraliran Parmalim seperti warga lainnya yang memiliki agama yang diakui negara saat ini (Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Sistem birokrasi inilah yang memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Suatu penindasan kebebasan beragama yang jahat tapi terselubung oleh birokrasi.

Mereka yang memiliki kepercayaan Parmalim dapat saja mengakali dengan cara pura-pura pindah agama agar dapat memiliki KTP. Tapi sampai kapan? Penyesalan di dalam hati mereka (kepercayaan Parmalim) sering menghantui atas tindakan kebohongan mereka. Dan bisa saja hal tersebut bagian dari kepenghianatan kepercayaan mereka.

Jadi, jika kita mencoba memahami sistem birokrasi tersebut, pada akhirnya sistem tersebut membuat orang jadi munafik ini dipertahankan.

2. Adanya sistem pernikahan/ perkimpoian yang resmi diterbitkan Pemerintah.

Apabila perkimpoian hendak dilakukan masyarakat, maka hukum di Indonesia menentukan bahwa setiap warga negara yang ingin menikah dapat dikatakan sah jika: (Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkimpoian):

“Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkimpoian di luar hukum agamanya.”

Sistem birokrasi ini sebenarnya lanjutan dari keharusan memiliki KTP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah hanya mengakui 6 agama yang sah dan mendapat legalitas berdiri di Indonesia. Pada akhirnya perkimpoian ataupun pernikahan untuk mereka penganut kepercayaan Parmalim tidak dapat dilakukan karena dibatasi oleh peraturan perundangan tersebut.

Dimana setiap warga yang telah menikah harus memiliki akta pernikahan yang sah, maka sistem birokrasi inilah yang mau tidak mau memaksa mereka penganut kepercayaan Parmalim untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Sehingga lambat laun, penganut Kepercayaan Parmalim semakin berkurang bahkan tidak tersisa.

3. Adanya pemberian cap (label) “penganut aliran sesat”.

Masyarakat memiliki pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atan bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan mayoritas manapun yang dianggap ajaran yang benar dapat dikatakan suatu hal yang menyimpang.

Terlebih kepercayaan ini tidak mendapat legalitas dari pemerintah, sehingga masyarakat memberikan cap atau pelabelan “penganut aliran sesat. Sehingga jelas, siapapun penganut kepercayaan yang dianggap menyimpang tersebut akan merasa tertekan dan tidak merasa dikucilkan.

Persepsi negatif inilah yang memaksa mereka (penganut kepercayaan Parmalim) untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Untuk merasakan kenyamanan hidup dilingkungan dan bersosial, mereka terpaksa pindah kepercayaan.

4. Takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Suatu hari di tahun 1980-an. Warga Jawa Barat tengah menyiapkan perayaan Seren Taun. Dewi Kanti ikut sibuk menyiapkan tradisi pergantian tahun sekaligus ungkapan rasa syukur penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut. Singkatnya, ketika upacara Seren Taun itu sudah disiapkan, sejumlah aparat keamanan datang dan merusak ruangan tersebut.

Belajar dari salah satu kasus tersebut, mereka pengikut kepercayaan Parmalim juga merasa takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi. Setiap manusia akan memiliki naluri menghindari bahaya dan menempatkan dirinya untuk tetap aman dan tidak bermasalah. Sama halnya dengan mereka pengikut kepercayaan Parmalim, untuk menghindari ancaman kekerasan tersebut, mereka terpaksa sembunyi-sembunyi melakukan upacara kepercayaan Parmalim, bahkan tidak sedikit pengikut kepercayaan Parmalim melepas kepercayaan dan terpaksa beralih agama.

5. Sistem pendidikan (sekolah) terkesan diskriminasi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen.

Jika kita mengingat-ingat kembali untuk masuk atau mendaftar ke institusi pendidikan, sejak TK hingga Universitas, prosedur penerimaan selalu mempertanyakan agama yang dianut.

Suatu kewajaran hal tersebut dipertanyakan, karena pada dasar negara kita adalah pancasila dan sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, setiap warga harus bertakwa kepada Tuhan YME dan memiliki Agama. Kebebasan beragama juga dijelaskan pada undang-undang.

Nah, yang menjadi masalah pada mereka pengikut kepercayaan Parmalim adalah bahwa agama yang Parmalim tidak mendapat legalitas dari pemerintah. Pemerintah hanya melegalkan 6 agama di Indonesia. Prosedur inilah yang menghambat pendaftaran untuk mendapatkan pendidikan. Mau tidak mau, untuk lolos pendaftaran tersebut, pengikut kepercayaan Parmalim harus menuliskan agama diantara 6 agama tersebut.

Tidak hanya sebatas prosedur masuk, mereka pengikut kepercayaan Parmalim yang telah lolos prosedur tersebut dan siap mengikuti pendidikan sekolah atau perkuliahan, harus mengikut mata pelajaran Agama yang berkaitan dengan agama yang mereka isi sebelumnya.

Pada akhirnya, ibarat sosialisai yang berkelanjutan, doktrin agama akan mempengaruhi mereka dan ibarat batu yang semakin rapuh akibat tetesan hujan, begitu jugalah kepercayaan mereka, semakin rapuh.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

http://www.portalsumut.com/2016/06/5...gikut.html?m=1

#penghayatkepercayaan #parmalim #sundawiwitan #dewikanti #serentaun #kolomagama #ktp #sesat