https://www.tribunnews.com/nasional/...nangkan-pemilu






Usul itu disampaikan Guntur Sukarnoputra dalam artikel berikut, terbit di Kompas cetak 30 Sep 2023.

Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca-2024



Oleh
GUNTUR SOEKARNO PUTRA
30 September 2023 02:00 WIB·5 menit baca



Meskipun sempat merebak kabar yang tidak benar alias hoaks di media sosial bahwa Amerika Serikat menolak mengundang Indonesia dalam KTT APEC di negaranya, kenyataannya ternyata terbalik. Presiden Joko Widodo justru akan hadir bersama delegasi RI dalam perhelatan kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik pada November di San Francisco, AS, itu.

Menariknya, kabar hoaks menyebutkan Indonesia ditolak hadir oleh negara-negara anggota APEC karena kebijakan hilirisasi yang ditempuhnya, yang membuat kerugian ekonomi bagi sejumlah negara maju dan adikuasa seperti AS, Kanada, Australia, dan Korea Selatan.

Jokowi dan figur Soekarno
Jika dilihat dari kacamata dunia internasional, kebijakan dan politik hilirasi Presiden Jokowi itu pasti dinilai sangat berani karena Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, hutan, tambang, mineral, dan lainnya tak mau lagi mengekspor bahan baku mentah tambang ke luar negeri, seperti bijih nikel.

Indonesia justru akan mengolahnya terlebih dulu dan baru akan mengirimkan ke negara- negara maju yang membutuhkan barang jadi dari hasil tambang tersebut. Dengan mengirimkan bahan jadi yang sudah diolah sendiri oleh pabrik dan smelter di Indonesia, keuntungan Indonesia bisa berlipat ganda ketimbang harus mengirim bahan mentah.

Jadi, politik hilirisasi adalah upaya, kebijakan, dan strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki dan tersimpan di Tanah Air untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Presiden Jokowi meyakini, politik hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara dan kemajuan bangsa.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan politik hilirisasi mengingatkan kita pada sikap dan kebijakan politik Bung Karno di masa kejayaannya. Sangat sedikit pemimpin dunia yang berani bersikap dan menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena PBB dinilai tidak berpihak pada kepentingan negara-negara yang belum merdeka.
Presiden Soekarno juga kecewa dengan PBB yang tidak optimal membantu memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kangkangan Belanda dan negara-negara sekutunya yang ”berkuasa” di PBB sejak 1960.

Untuk menekan AS dan PBB, Bung Karno—yang pidatonya di PBB pada 30 September 1960 oleh UNESCO dijadikan salah satu Memori Dunia (Memory of the World) pada Mei 2023—pun meningkatkan relasi dan komunikasinya dengan pemimpin Uni Soviet yang waktu itu masih menghadapi masa Perang Dingin dengan Amerika.

Amerika akhirnya terpaksa mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia setelah melihat bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan invasi ke Irian Barat melalui Operasi Jaya Wijaya.
Keberanian dan sikap tegas Bung Karno sebagai pemimpin di negara baru yang belum lama merdeka dan terus berada di bawah ancaman negara-negara eks penjajah—mulai dari Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis—kini diikuti Presiden Jokowi, di antaranya dengan politik hilirisasi dengan tidak menggadaikan begitu saja komoditas penting dari Indonesia dengan harga murah.


Itulah yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menunjukkan usaha dan sikapnya merealisasikan prinsip Trisakti Tavip yang tujuannya adalah berjuang membuat NKRI Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Tavip sendiri merupakan singkatan Tahun Vivere Pericoloso, sebuah ungkapan Italia yang artinya ”hidup menyerempet-nyerempet bahaya”.
Sebelum mengakhiri kepemimpinannya satu tahun lagi pada 20 Oktober 2024, Presiden Jokowi merasakan tekanan-tekanan dari luar negeri di bidang ekonomi ketika kebijakannya untuk membuat lompatan kemajuan ekonomi—di antaranya dengan melarang ekspor bijih nikel—mendapat protes keras dari Uni Eropa.

UE menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal 2021. Padahal, sebagai akibat kebijakan Jokowi itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 18 September 2022, nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak diterapkan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.

Nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 juga mencapai 12,35 miliar dollar AS atau tumbuh hingga 263 persen jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diterapkannya larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspornya hanya 3,40 miliar dollar AS.

Dengan gayanya yang khas, rupanya selama ini Presiden Jokowi juga bertekad melanjutkan program-program Presiden Soekarno yang belum terlaksana, seperti pemindahan ibu kota ke Kalimantan, mendirikan angkatan perang yang kuat, dan mengadakan kerja sama yang erat dengan China.
Jokowi dan Megawati pasca-2024
Setelah Jokowi mengakhiri tugasnya pada tahun depan, di mana posisi yang tepat dan pas baginya sebagai mantan presiden ke-7 RI? Jadi apakah seorang Jokowi nanti? Apakah ia tidak menghendaki harus menjadi ”apa dan siapa-siapa” seperti apa yang ia pernah utarakan beberapa waktu lalu?

Saat ditanya wartawan jika ia selesai menjalankan tugasnya pada Oktober 2024, Jokowi menjawab ia akan undur diri dan kembali ke kota asalnya, Solo, sebagai warga negara biasa.

Dari sudut pandang penulis, dengan melihat tantangan geostrategis masa datang dan relasinya dengan banyak tokoh, sejumlah kalangan dan wong cilik di mana pun selama ia menjabat sepuluh tahun menjadi presiden, kepala pemerintahan, dan kepala negara, Jokowi dibutuhkan untuk tetap berada dalam lingkar kekuasaan dan pemerintahan. Bukan sebagai presiden, melainkan paling tidak Jokowi harus menjadi ketua umum sebuah partai politik.

Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan. Namun, mungkinkah Jokowi dapat meneruskan estafet kepemimpinan di sebuah parpol yang menjadi pendukung pemerintah selama ini?

Jawabannya adalah, apakah ada jaminan pasca-Pemilu 2024, Megawati Soekarnoputri masih tetap menjadi ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P)? Mengingat usianya tidak muda lagi—pada 23 Januari 2024, usia Megawati akan mencapai 77 tahun—tentu kita harus memikirkan bilamana Adis —begitu penulis kerap menyapa Megawati sejak kecil—tidak lagi menjadi ketua umum PDI-P.

Bilamana seperti itu, apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDI-P sebagai ketua umum PDI-P dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?

Mengapa bukan kader atau pengurus atau tokoh senior di Dewan Pimpinan Pusat PDI-P lainnya yang memimpin PDI-P karena selama ini mereka notabene adalah kader militan dan ”anak-anak ideologis” Bung Karno di PDI-P?

Jawabannya, Jokowi pun anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi wali kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi presiden RI— yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan—Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno.

Langkah Jokowi untuk dapat menjadi ketua umum PDI-P ini sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu hal ini kalau mau dilakukan harus diputuskan melalui suatu kongres luar biasa PDI-P yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya.

Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?

Guntur Soekarno Putra, Sulung Presiden Ke-1 RI, Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni GMNI
-----

Bagaimana menurut kaskuser?