JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) terinidikasi menerima bantuan sosial (bansos). Risma, panggilan akrab Mensos, mendapatkan data ini setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos. “Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN,” kata Risma di konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Menurut Risma, dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 ASN aktif. Sedangkan, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan ASN. “Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN mungkin sisanya tuh sudah pensiun itu 28.965 ASN aktif,” ucap dia. Menurut dia, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.

Para ASN tersebut, lanjut dia, menerima berbagai macam bansos jenis bantuan seperti, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Nantinya, Risma akan mengembalikan data ini kembali ke daerah agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti. “Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya. Padahal, menurut Risma, ada aturan yang melarang PNS atau orang yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah menerima bansos.

Para ASN tersebut, lanjut dia, menerima berbagai macam bansos jenis bantuan seperti, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Nantinya, Risma akan mengembalikan data ini kembali ke daerah agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti. “Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya. Padahal, menurut Risma, ada aturan yang melarang PNS atau orang yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah menerima bansos.

sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...bantuan-sosial

jelas ya... gak boleh ya....