Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT) sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan ditargetkan akan disahkan pada Oktober 2021. 

Namun, ada yang mengganjal dalam draft RUU EBT ini karena memberi ruang lebih besar kepada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang saat ini sebenarnya sudah menjadi pilihan terakhir pemenuhan energi nasional .

Selain aspek teknologi, keamanan, dan ancaman bencana, PLTN masih membutuhkan kajian risiko dan persiapan yang panjang untuk diimplementasikan.


Negara-negara maju yang telah membangun PLTN bahkan saat ini sudah berpikir untuk beralih ke sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan dan sustainable.

Pilihan sumber energi terbarukan lebih reasonable dan terukur untuk diterapkan di Indonesia saat ini. 

Apalagi sumber energi terbarukan sangat melimpah dan tidak ada habis-habisnya. Air, angin, gelombang laut, panas bumi, dan sinar matahari. Kurang apalagi?

Sebagai negara tropis, misalnya, Indonesia terpapar sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tentu saja ini menjadi potensi yang besar memasyarakatkan sel surya sebagai sumber listrik massal di seluruh Indonesia.



Jumlah sungai besar dengan debit air yang melimpah juga hampir ada di setiap daerah sebagai sumber energi pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM).   

Sebagai negara cincin api yang dikelilingi gunung api, Indonesia juga memiliki potensi panas bumi yang terbesar di dunia. 

Pada 2020, untuk pertama kalinya pemerintah juga membuktikan keberhasilan untuk menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan memasang kincir-kincir raksasa di Sulawesi. Sumber energi sangat potensial yang kita abaikan bertahun-tahun.

Selama ini kita diiming-imingi PLTN sebagai solusi pemenuhan energi yang sangat efisien. Tapi, investasi untuk mewujudkannya tidaklah murah.



Belum risiko yang harus ditanggung saat beroperasi maupun setelah selesai beroperasi karena PLTN memanfaatkan bahan-bahan radioaktif yang harus ekstra ketat penanangannya agar tidak berbahaya bagi lingkungan.

Di sisi lain, kita menjadi terbuai untuk tidak memaksimalkan sumber energi lain yang tidak hanya memiliki sumber lebih melimpah, namun juga tidak akan habis.

Jika diperbandingkan antara ongkos dan efisiensinya, energi terbarukan bisa jadi sedikit lebih mahal ketimbang PLTN, namun lebih terjamin keberlanjutannya untuk anak cucu hingga generasi mendatang. 

Jangan sampai bangsa ini ketinggalan dalam pemenuhan energi. Saat ini, negara-negara maju tengah giat beralih ke sumber energi terbarukan.

Contoh saja Australia yang berhasil mendorong penduduknya untuk memasang sel surya di atap rumah. Seperti dilansir The New Daily, PLTS atap di negara Kanguru itu telah menghasilkan listrik hingga 11 Gigawatt.

Bisa dibilang PLTS atap mulai menggeser ketergantungan Australia kepada PLTU yang menggunakan batubara.

Salah satu faktor yang membuat Australia mendorong PLTS atap adalah keberhasilan kampanye penghematan yang dirasakan penduduk saat menggunakannya.

Kampanye seperti ini disertai dengan kebijakan insentif sebenarnya sudah mulai dilakukan di Indonesia. Hanya butuh payung hukum dan eksekusi massif saja agar masyarakat tertarik untuk menggunakan sumber energi terbarukan.

Sesuai data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia saat ini mencapai 417,8 Gigawatt (GW). Sementara yang dimanfaatkan baru 2,5% dari potensi yang ada.

Antara lain pembangkit surya 0,15 GW (dari potensi 207,8 GW), energi air 6,08 GW (dari potensi 75 GW), energi baru 0,15 GW (dari 60,6 GW), bioenergi 1,89 GW (dari 32,6 GW), dan panas bumi 2,13 GW (dari 23,9 GW).

Energi gelombang laut yang punya potensi 17,9 GW justru belum dimanfaatkan sama sekali.

RUU EBT akan lebih maksimal perannya jika mengatur secara lebih strategis pemenuhan energi yang massif dari sumber energi terbarukan.

Fokus ke sumber energi terbarukan. Jangan sampai kita loloskan agenda jangka pendek yang menumpang PLTN ke fokus energi terbarukan ini. Skip PLTN pilihan terbaik saat ini.