- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Lonjakan Corona di Jakarta dan Kegagalan PSBB Transisi Anies
TS
Hans.Landa
Lonjakan Corona di Jakarta dan Kegagalan PSBB Transisi Anies
Quote:
Lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19) di Jakarta mencapai rekor harian dalam waktu sepekan terakhir. Rekor harian tertinggi terjadi pada 12 Juli lalu dengan penambahan sebanyak 404 kasus baru meski kemudian turun pada Senin (13/7), sebesar 279 kasus.
Peningkatan kasus itu membuat angka positivity rate corona di Jakarta meningkat tajam dari semula 5 persen menjadi 10 persen. Positivity rate adalah rasio orang yang mendapat hasil positif dengan total jumlah tes.
Pertambahan kasus yang melonjak ini pun sempat disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat penanganan pandemi Covid-19 pada Senin (13/7), Jokowi mengingatkan agar Jakarta berhati-hati dengan kasus positif baru.
Berdasarkan data dari https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan,per Selasa (14/7), kasus positif virus corona di Jakarta mencapai 14.914 orang. Dari jumlah kumulatif itu, 9.528 orang dinyatakan sembuh dan 714 orang lainnya meninggal dunia.
Dalam sepekan terakhir terjadi lonjakan kasus signifikan di Jakarta. Terhitung 7 sampai 14 Juli, tambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 2.388 orang atau rata-rata hampir 300 orang per hari.
PSBB transisi sendiri berjalan sejak 4 Juni dan fase pertama telah berakhir 2 Juli lalu. Anies lantas menerapkan PSBB transisi fase dua selama 14 hari atau sampai 16 Juli ini.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai lonjakan kasus tak lepas dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan awal Juni lalu. Sejak penerapan PSBB transisi, alih-alih berkurang kasus di Jakarta justru terus naik.
"Ini ada dampaknya dari PSBB transisi. Itu kan dimulai 5 Juni dan sekarang sudah sebulan lebih kondisinya masih seperti ini. Artinya situasi di DKI patut dievaluasi," kata Hermawan saat dihubungi, Selasa (14/7).
Hermawan menegaskan istilah PSBB transisi sebenarnya tak diatur dalam ketentuan apapun. PSBB sendiri merupakan bentuk pelonggaran dengan pembatasan minimal.
Dengan keberadaan PSBB transisi, maka pembatasan yang selama ini diterapkan bagi warga justru semakin longgar. Hal ini terlihat salah satunya dari kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang diberi izin untuk digelar.
"PSBB itu sedari awal bentuk intervensi longgar, dengan transisi seperti ini malah semakin longgar dan tidak akan ada artinya," katanya.
Menurut Hermawan, kondisi ini makin diperparah dengan sikap masyarakat yang tak patuh dengan protokol kesehatan. Meskipun, kata Hermawan, masyarakat yang melanggar aturan dipengaruhi kebijakan pemerintah yang tak jelas.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncak. Kasus covid-19 dapat dikatakan mencapai puncak apabila terjadi perlambatan yang signifikan. Salah satunya dapat diukur berdasarkan positivity rate.
"Harus ada penurunan positivity rate minimal 14 hari terakhir. Sedangkan di Jakarta masih sangat fluktuatif. Kalau konsisten baru bisa dibilang ada pelambatan," ujarnya.
Untuk itu, Hermawan mendorong Jakarta menerapkan kembali PSBB sepenuhnya. "Kalau mau betul-betul kendalikan, maka PSBB optimal itu pilihannya," katanya.
Senada, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan lonjakan kasus di Jakarta terjadi lantaran kebijakan PSBB transisi yang tak jelas. Akibatnya, masyarakat menjadi abai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"PSBB transisi itu sebenarnya kebijakan yang tidak jelas sehingga masyarakat jadi abai. Membiarkan terjadinya penularan seperti ini," kata Trubus.
Selain itu minimnya keterlibatan Anies dalam mengendalikan penyebaran virus corona dinilai Trubus menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada lonjakan kasus positif.
"Ini lemah di gubernur. Enggak mau turun ke bawah, hanya lewat media. Harusnya memberikan arahan langsung ke masyarakat, ini aspek keteladanan jadi penting. Misal pakai masker yang benar, seperti itu," tuturnya.
Menurutnya, menerapkan lagi kebijakan PSBB sepenuhnya juga tak menjamin dapat menekan lonjakan kasus Covid-19. Butuh anggaran besar jika Jakarta ingin kembali menerapkan PSBB sepenuhnya.
Trubus menyebut cara yang lebih efektif menekan kasus positif adalah dengan menerapkan karantina per klaster. Pemerintah provinsi Jakarta juga dinilai harus mengkaji dengan cermat penyebab lonjakan kasus tersebut.
"Ini political will dari gubernur, berani atau enggak," katanya.
(psp/fra)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ransisi-anies
wan aibon makin ga brani konpers lg deh
sejak angka melonjak,PPDB diprotes ama reklamasi lanjut
wan aibon makin ngilang ,tkut ditanyain wartawan
sudarmadji-oye dan 2 lainnya memberi reputasi
3
726
Kutip
8
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan