TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra ikut bicara soal peluang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berperan di BUMN setelah PPP dan Partai Demokrat menyampaikan sikap.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mendesak Menteri BUMN Erick Thohir supaya menunjuk Ahok menjadi direktur utama, bukan komisaris BUMN.

Menurut dia, posisi komisaris tak berperan signifikan di perusahaan BUMN. "Kalau jadi komisaris, sih cuma mau cari makan bulanan aja, ya," kata dia melalui keterangan tertulis hari ini, Kamis, 14 November 2019.

Arief menilai Ahok mampu menjadi Direktur Utama Pertamina atau PLN. Dia pun berpendapat tidaklah susah bekerja sebagai dirut di perusahaan pelat merah yang produknya pasti laku dan usahnya bersifat monopoli.

"Enggak harus butuh high skill manajemen model jadi Dirut Garuda atau bank BUMN yang banyak kompetitormya, atau usaha warteg dan restoran Padang."

Adapun Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan Ahok adalah figur yang tepat di Kementerian BUMN. Namun ia tidak mau merinci tugas yang akan diemban oleh mantan Gubernur DKI dan Bupati Belitung Timur itu.

"Tunggu waktunya," kata Budi di Sentul pada Rabu lalu, 13 November 2019.

Ahok santer dikabarkan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun, Presiden Jokowi mengatakan Ahok bisa menjadi komisaris atau direktur.

Sumber di Kementerian BUMN tadi menuturkan bahwa Presiden Jokowi yang mengusulkan nama Ahok kepada Menteri Erick Thohir. "Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana," ujarnya seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 14 November.