Jakarta, IDN Times - Proses pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dimulai sejak Senin (17/6) kemarin. Panitia seleksi capim KPK sejak awal sudah mendorong agar semua pihak yang memiliki kemampuan dan rekam jejak baik ikut proses seleksi. Pihak yang didorong untuk mendaftar selain datang dari internal KPK, juga ada dari institusi Polri dan Kejaksaan.

Bisa juga masyarakat ikut mendaftar untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 mendatang. Kemudian, dari institusi kepolisian, beredar 9 nama perwira tinggi yang berniat mendaftar.

Namun, pihak Mabes Polri memastikan 9 nama yang sudah beredar tersebut belum final untuk diajukan sebagai capim KPK.

"Barusan saya ditelepon sama staff SDM, bahwa nama-nama tersebut belum final,'' ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di kantornya pada Kamis (20/6).

Yang menjadi masalah, salah satu yang disebut-sebut akan ikut mendaftar adalah Wakil Kepala Bareskrim, Irjen (Pol) Antam Novambar. Dalam pemberitaan Majalah Tempo tahun 2015 lalu, Antam disebut pernah berupaya mempengaruhi koleganya di kepolisian agar bersedia jadi saksi bagi Budi Gunawan yang ketika itu tengah mengajukan gugatan pra peradilan melawan KPK.

Mempengaruhi itu kemudian mulai menguat menjadi ancaman pembunuhan.Lalu, apa tanggapan lembaga antirasuah mengenai salah satu calon yang ternyata tak punya rekam jejak baik?

1. Pimpinan KPK mengaku tak khawatir karena nantinya akan ada seleksi yang ketat dari panitia

Menurut Saut, ia tidak terlalu khawatir apabila ada nama Antam masuk di dalam daftar individu yang ingin mendaftar sebagai calon pimpinan. Sebab, proses yang berlaku saat ini yakni menjaring sebanyak-banyaknya individu untuk maju sebagai calon pimpinan KPK. Ia yakin apabila memang individu itu memiliki rekam jejak yang baik, pasti akan lolos hingga ke tahap selanjutnya.

"Karena kan ketika pansel menemukan kami berlima, itu kan pakai metode, ada cara, ada tanggapan masyarakat. Sah-sah saja mengajukan siapa saja yang mendaftar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan," ujar Saut ketika ditemui di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pada Kamis malam (20/6).

Saut berharap biar saja siapa pun mendaftar sebagai capim. Sebab, saat ini sedang dalam proses pendaftaran yang nantinya akan diseleksi dengan menggunakan partisipasi publik.

"Seperti apa nanti ketemunya, seperti harapannya kita berbicara definisi integritas, nanti kan pansel memiliki kriteria dan nanti kan ada masa tanggapan seperti kami dulu yang saya bilang ketika saya pakai mobil gitu aja diributin," tutur pria yang sempat jadi Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

2. Pimpinan KPK membantah ada jatah dari unsur polisi agar duduk sebagai nahkoda lembaga antirasuah

Saut juga menepis anggapan ada kesepakatan untuk memberikan kursi kepada capim KPK dari unsur tertentu. Menurut dia, siapa pun yang terpilih, entah capim itu datang dari unsur masyarakat, jaksa atau polisi lantaran sudah melalui proses penjaringan.

"Jadi, gak ada hal-hal yang Anda sebutkan tadi, tergantung ibaratnya ketika menjaring kemudian dipilih yang terbaik. Kalau gak cocok ya disingkirkan," tutur dia lagi.

Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Pansel KPK, Indriyanto Seno Adji di gedung Kementerian Sekretariat Negara. Ia membantah sudah ada kursi khusus yang disiapkan untuk capim dari unsur kepolisian.

"Basisnya kan semua karena kompetensi. Kalau memang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ya tidak menutup kemungkinan, jadi bukan karena ada titipan," ujar Seno yang ditanya IDN Times pada (20/5) lalu.

3. Sembilan nama perwira tinggi yang beredar di publik disebut Polri belum pasti

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, di sisi internal, Polri memiliki regulasi peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Para pendaftar Capim KPK dari Polri itu, harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administrasi secara internal. Seperti mengenai kompetensi, rekam jejak dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi sebagai calon Capim KPK tersebut.

"Nanti, apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada pansel (Panitia Seleksi) calon komisioner KPK. Karena dari tahapan pendaftaran sampai tanggal 4 juli. Sekarang masih tanggal 20 (Juni) masih kurang lebih sekitar dua minggu lagi batas akhir pendaftaran sebagai calon Komisioner KPK," kata Dedi.

Dedi menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah pasti pendaftar Capim KPK dari Polri tersebut. Nama-nama itu kata Dedi akan disampaikan H-1 batas akhir pendaftaran.

"Kami masih belum bisa memberikan suatu hal yang pasti berapa jumlah (pendaftar Capim KPK dari Polri) terakhir. Apabila nanti sudah selesai, artinya proses di internal sudah selesai, baru kami sampaikan secara pasti. Updatenya hari H-1, (sebelum) tanggal 4 (Juli). Itu paling maksimal," ungkap Dedi.

Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times. Dalam surat itu, tercatat ada empat Pati berpangkat Irjen, dan sisanya berpangkat Brigjen.


Berikut sembilan nama Pati Polri dalam yang disebut belum final tersebut.

1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani

4. Irjen (Pol) Antam Novambar diduga pernah berupaya untuk mengancam eks Direktur Penyidikan KPK

Menurut pemberitaan Majalah Tempo pada 2015, Irjen (Pol) Antam Novambar diduga pernah mengancam eks Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa agar mau bersaksi di sidang praperadilan Budi Gunawan. Ketika itu, Budi yang masih menjabat sebagai Wakapolri kehilangan kesempatan untuk dilantik sebagai orang nomor satu di Trunjoyo, lantaran ditetapkan status tersangka oleh lembaga antirasuah.

Padahal, Budi sukses melewati proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Budi ketika itu dijadikan tersangka atas kepemilikan rekening gendut. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Budi kemudian melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut dia, penetapan status tersangka oleh KPK memiliki motif politik.

Sebelum diancam, Endang masih dibujuk lebih dulu. Ia diminta dalam kesaksiannya nanti berkata penetapan Budi sebagai tersangka dilakukan atas desakan dari dua pimpinan KPK ketika itu, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Namun, proses membujuk itu tidak mulus. Endang menganggap penetapan status tersangka ke Budi Gunawan telah sesuai prosedur. Ia mengutip UU KPK di mana untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka didasari minimal dua alat bukti dan tak perlu memanggil calon tersangka dulu.

Di dalam pertemuan selanjutnya, Endang ditawari untuk mundur dari jabatan sebagai Direktur Penyidikan KPK. Namun, ia mengucapkan terima kasih kepada koleganya itu dan mengatakan enggan mundur. Tiba-tiba, Antam menjentikan jari. Rupanya, ia memberi kode kepada orang-orang yang duduk di teras sebuah restoran cepat saji, tempat mereka bertemu.

Enam orang termasuk seorang polisi wanita dalam sekejap langsung masuk ke tempat Endang dan Antam berbicara. Mereka diperkenalkan oleh Antam sebagai anggota brigade mobil.

"Ini anggota saya. Mereka akan menuruti apa pun perintah saya kepada kamu," kata Antam ketika itu.