Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan bukan masalah bagi Indonesia jika pemerintah Australia benar-benar mewujudkan rencana memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (21/11), Prabowo membahas soal rencana tersebut.

"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca mengenai keputusan (final) Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem," ujarnya kepada hadirin.

"Saya tidak melihat (pemindahan kedutaan Australia) menjadi masalah untuk Indonesia."

"Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," papar Prabowo.

Matthew Busch, pengamat hubungan internasional dari Lowy Institute di Australia mengatakan kepada Fairfax Media bahwa dirinya "tidak terlalu kaget" dengan komentar Prabowo.

Quote:


"Orang-orang mendengar retorika anti-investasi asing dan proteksionismenya lalu berpikir itu sejalan dengan pandangannya terhadap kebijakan luar negeri negara lain. Tapi saya pikir itu tidak pas,"kata Busch.

Pernyataan Prabowo soal rencana pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem berseberangan dengan sikap pesaingnya, Presiden Joko Widodo.

Saat bertemu Presiden Jokowi di Bali, Oktober lalu, mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengungkap bahwa Presiden Jokowi meminta dirinya menyampaikan kepada PM Scott Morrison untuk benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, (31/10).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina.

"Untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia," kata Retno.

Wacana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem pertama kali dicetuskan PM Morrison pada Oktober lalu. Saat itu dia mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dengan para menterinya dan sejumlah negara lain sebelum benar-benar mengambil keputusan.

"Kami berkomitmen pada solusi dua negara, namun terus terang saja, keadaannya tak begitu bagus: tak banyak kemajuan yang dicapai," katanya kepada para wartawan, Selasa (16/10).

Menurutnya, merupakan hal yang mungkin bagi Australia untuk mendukung solusi dua negara sekaligus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sesuatu yang sampai sekarang tidak memungkinkan.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46299203