saya cuma mengenalkan dengan cara copas ... saya cuma ga pengen teman saya di pasung lagi

INDONESIA BEBAS PASUNG 2017” (Pemodelan Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Bebas Pasung)



Indonesia mencanangkan bebas pasung 2017, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa, “hingga Desember 2017 Indonesia akan bebas kasus pemasungan orang sakit jiwa. Semua dinas sosial di kawasan yang terdata banyak kasus pemasungan sudah diperintahkan untuk menggiatkan upaya ini” Hal ini tentunya tidak terlepas dari tinggi Angka pasung di Indonesia, Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 menunjukkan bahwa gangguan jiwa berat yang pernah dipasung sebesar 14,3 persen. Di Indonesia, lebih dari 57,000 orang dengan disabilitas psikososial (kondisi kesehatan kejiwaan), setidaknya sekali dalam hidup mereka pernah dipasung – dibelenggu atau dikurung di ruang tertutup. Ini tidak terlepas dari perilaku dimasyarakat yang mendiskriminatif Orang dengan ganguan jiwa. Banyaknya penderita gangguan jiwa berat yang tidak mendapat penanganan secara medis dikarenakan oleh faktor-faktor seperti kekurangan biaya, rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar terkait dengan gejala gangguan jiwa, dan sebagainya. Sehingga masih banyak penderita gangguan jiwa yang dipasung oleh anggota keluarganya, agar tidak mencederai dirinya dan/atau menyakiti orang lain di sekitarnya.

Dalam pelayanan kesehatan jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan Kesehatan Jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Sistem pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri dari dari dua jenis yakni pelayanan Kesehatan Jiwa dasar dan pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan. Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar merupakan pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan meliputi pelayanan Kesehatan Jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan Kesehatan Jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa.

Beberapa pemerintah daerah telah melakukan trobosan-trobosan dalam pelayanan kesehatan jiwa diantaranya yaitu Kabupaten Muara Enim, Provinsi Jawa Timur dan Inovasi Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menangani ODGJ khususnya untuk kasus pasung diperkenalkan dengan nama “Inovasi Bebas Pasung”. Inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani ODGJ khususnya untuk kasus pasung diperkenalkan dengan nama “MLM Pasung“ Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung””. Inovasi Desa Siaga Sehat merupakan Inovasi dalam memberikan pelayanan ODGJ khususnya untuk kasus pasung, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penyelenggaraan pelayanan disabilitas psikososial khususnya pasung secara literature dan best practices pemerintah daerah sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan literature dan prakek Inovasi bebas pasung pemerintah daerah, maka penanganan ODGJ meliputi dua jenis yakni pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif. Pelayanan kuratif merupakan upaya menstabilkan kondisi kejiwaan pasien mulai dari mendiagnosa, pengurangan/pemulihan serta pengendalian. Dalam pelayanan kuratif ini sangat penting peran dari keluarga/masyarakat, kepala desa/lingkungan, kader kesehatan, dokter spesialis dalam mendukung keberhasilan stabilisasi DOGJ. Selain itu, dukungan fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. (Artikel pemodelan bebas pasung selengkapnya dapat diunduh dalam lampiran ini) (SAWK Intan)