JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah memainkan praktik imaging policy atau kebijakan untuk kepentingan pencitraan.

Hal itu diungkapkan Ubedillah dalam diskusi politik bertajuk "Perilaku Politik Ahok Merugikan Jokowi?" di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

"Yang dilakukan Ahok sesungguhnya adalah imaging policy karena kalau kita menganalisis konteksnya, Ahok ada persoalan di sini, soal daya serap APBD, dan lain-lain, banyak hal yang saya kira perlu dibongkar," ujar Ubedillah.

Ahok dianggap berhasil melakukan imaging policy tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Meskipun, Ubedillah menilai kebijakan-kebijakan itu tidak pro-rakyat.

Namun, Ubedillah tidak memberi contoh kebijakan apa saja yang dibuat Ahok, yang dinilainya sebagai imaging policy.

Masyarakat, lanjut dia, akan memilih pemimpin daerah mereka berdasarkan dua hal, yakni imaging policy tersebut atau substansi politik yang sebenarnya.

"Problem-nya, publik akan menentukan pilihan itu berdasarkan imaging policy atau berdasarkan substansi dari sebuah politik," kata dia.

Namun, masyarakat seringkali dikelabui oleh imaging policy sehingga mereka memilih pemimpin daerahnya tidak berdasarkan substansi politik yang seharusnya dilakukan.

"Karena politik sudah menjadi industri, maka seringkali imaging policy itu mengelabui persoalan-persoalan yang serius," ucap Ubedillah.