Bagaimana kelanjutan korupsi pajak BCA sekarang ini ya? Penulis kadang bingung dengan sikap pemerintah akhir-akhir ini terutama lembaga hukum maupun petinggi-petinggi hukum di Indonesia ini. Dengan mudahnya mereka membiarkan kasus korupsi pajak BCA ini dengan putusan-putusan yang baru saja dibuat tahun ini. Sedangkan, kasus korupsi pajak BCA ini sudah 2 tahun lebih d proses secara hukum yang berbelit.
Namun, yang menjadi penasaran itu bagaimana sih sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA ini? KPK yang dipandang sebagai ahli dalam memberantas korupsi ini malah mengalami kebuntuan jalan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga hukum tertinggi justru mengeluarkan peraturan-peraturan baru sehingga membuat KPK justru bingung mengambil langkah seperti apa lagi. Polri yang membantu menangani kasus korupsi pajak BCA ini mungkin hanya mengikuti perintah saja dari atasan untuk menjalani tugasnya.
Lalu, akan seperti apa kasus korupsi pajak BCA ini berlanjut? Beberapa media mengatakan Peninjauan Kembali yang diajukan KPK justru di tolak oleh Mahkamah Agung karena adanya peraturan-peraturan baru. Peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali di pengadilan yaitu hanya tersangka saja dan ahli waris. Kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi menjelaskan peraturan bahwa Peninjauan Kembali tidak berlaku dalam kasus praperadilan. Padahal peraturan-peraturan tersebut baru saja disahkan tahun ini.
Melihat peraturan tersebut baru saja berlaku tahun ini, sedangkan kasus korupsi pajak BCA sudah diproses sejak 2 tahun lalu ketika Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana KPK menanggapi kasus korupsi pajak BCA ini pasca adanya penolakan Mahkamah Agung terkait Peninjaun Kembali yang diajukan jaksa KPK? Beberapa media menjelaskan bahwa kasus korupsi pajak BCA akan diselesaikan usai lebaran. Lah bagaimana ini? Sekarang saja sudah hampir lebaran haji,berita kelanjutan korupsi pajak BCA tidak ada lagi tanggapan terbaru.
Namun, yang menarik perhatian ialah KPK akan mengambil opsi lain untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA. Nah bingungkan? Kenapa KPK tetap ingin mengusut kasus korupsi pajak BCA? ya benar sekali, kasus korupsi pajak BCA ini harus tetap diselesaikan, karena KPK yakin bahwa kasus korupsi pajak BCA ini justru merugikan negara. Merugikan negara? Ya, kasus korupsi pajak BCA ini merugikan negara terkait keberatan pajak yang diajukan BCA atas kredit bermasalah sebesar Rp. 5,7 T.
Lalu bagaimana tindakan KPK saat ini? Semua itu boleh dikatakan hanya omongan sesaat saja. KPK katanya sih berancana mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA. Sprindik tersebut diterbitkan untuk menjerat tersangka baru juga yang terlibat dalam korupsi pajak BCA ini. Tahukan? Kasus korupsi pajak BCA tersebut tidak dilakukan sendirian pasti ada oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.
Nah sekarang bagaimana? Rencana KPK untuk mengeluarkan sprindik baru tersebut bisa dibilang hoaks saja. Mengapa? Hingga saat ini saja kasus korupsi pajak BCA tersebut taka da penyelesaiannya. KPK hanya berbicara bahwa KPK masih membahas di internal KPK. Hal ini karena KPK harus menunggu surat keputusan Mahkamah Agung dulu keluar yang memutuskan bahwa Peninjauan Kembali yang diajukan KPK ditolak. Nah loh, jadi yang bikin lambat menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA ini siapa ya? KPK atau Mahkamah Agung?
Penulis hanya bisa menanggapi saja dalam peristiwa ini. Mengapa? Penulis hanya dapat memperhatikan sistem hukum di negeri Endonesa ini. Sebaiknya, kasus korupsi pajak BCA tetap harus diselesaikan mengingat adanya kerugian negara juga dalam soal pajak. Selain itu, dengan membongkar kasus korupsi pajak BCA mungkin dapat membuka pintu mega kasus BLBI yang saat ini masih menyimpan misteri.
Sumber:
http://www.gresnews.com/berita/hukum...ntung-di-ma/0/
http://www.aktual.com/kpk-pertimbang...tan-pajak-bca/
http://www.tribunnews.com/nasional/2...atan-pajak-bca