Mencuatnya nama Sjafrie Syamsuddin menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung Partai Gerindra direspon positif oleh kelompok akademis.

Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing mengatakan peluang Sjafrie memenangkan Pilkada DKI sangat terbuka lebar.

"Menurut saya, ada 14 langkah yang dapat dilakukan oleh tim Sjafrie Syamsuddin untuk berhasil di Pilkada DKI” katanya di Jakarta, Minggu (10/7).

Pertama, kata dia, menyusun strategi komunikasi politik yang jitu dan operasional sehingga meningkatkan aceptabilitas dan elektabilitas bagi masyarakat Jakarta.

Kedua, melakukan kajian akademik dari perspektif hukum tentang kasus Sumber Waras dan Proyek Reklamasi, utamanya pulau G yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan oleh tim pakar hukum dari berbagai universitas yang diketuai oleh Prof Romly dari pakar hukum Unpad.

Keempat, katanya, hasil kajian kedua kasus tersebut direalease secara terbuka ke publik melalui berbagai media massa secara masif.

Kelima, menyusun strategi pembagunan di Jakarta yang menempatkan masyarakat Jakarta sebagai subyek pembangunan bukan obyek pembagunan.

Lalu, menjelaskan bahwa penggusuran adalah suatu tindakan yang mengabaikan keberadaban manusia dan juga sangat bertentangan dgn azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali, harus mendapat perlakuan yang beradab dan keadilan.

Tak hanya itu, kata Emerus yang juga Direktur Emrus Corner, tim Sjafrie perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa TNI sungguh-sungguh netral pada semua implementasi program Pemda DKI. Artinya, pengamanan pelaksanaan program pembangunan pemerintah DKI Jakarta hanya dilakukan oleh Satpol Pemerintah Daerah DKI dan Kepolisian.

Kedepalan, apapun tindakan yang dilakukan Satpol Pemerintah Daerah DKI dan Kepolisian harus mengedepankan dialog yang humanis.

Kesembilan, gubernur dan aparat Pemerintah DKI Jakarta harus mewujudkan komunikasi beradab dlm segala tindakan komunikasi kepada publik. Kemudian, implementasi transparansi sumber dan penggunaan APBD DKI.

Terkait hal itu, masih kata Emerus, harus dibuat setidaknya 6 buah Bilboard (di setiap kota madya dan kabupaten kepulauan seribu) sebagai media laporan transparansi sumber dan penggunaan dana APBD pada setiap enam bulan sekali.

"Kemudian, mewujudkan pemerintahan dan birokrasi yang benar-benar anti korupsi. Memberikan kesempatan yang luas kepada semua pegawai negeri Pemda DKI Jakarta untuk kreatif melayani publik," paparnya.

"Terakhir, keempat belas, pemerintah DKI Jakarta harus melibatkan (bersama-sama) masyarakat Jakarta dalam setiap proses perubahan dan pembangunan yang dimulai dari tingkat RT hingga tinggkat Gubernur," tukasnya.

Sebelumnya melalui pernyataan diberbagai media Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono membenarkan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah memutuskan memilih Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2017.

"Gerindra melihat Jakarta butuh sosok Sjafrie, apa pun kesopanan dan tata krama dalam berinteraksi dengan masyarakat dan bawahan itu sangat penting dalam memimpin Jakarta," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono dibeberapa kesempatan.[dem]


http://politik.rmol.co/read/2016/07/...ernur-Jakarta-