Mengingat kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang sampai sekarang tidak jelas perkembangannya. Kasus yang dimulai dari PT Bank BCA dalam mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atas kredit bermasalah pada tahun 2003 lalu. Kasus tersebut justru menjerat Hadi Poernomo sebagai mantan ketua BPK.
Kasus yang menjerat Hadi Poernomo tersebut terbukti dari nota dinasnya saat itu kepada Direkur PPh untuk mengubah hasil penelaahannya. Sebelumnya, PT Bank BCA ini mengajukan kepada DJP yang kemudian ditelaah langsung oleh Direktur PPh. Akan tetapi, hasil penelaahan tersebut menolak keberatan pajak yang diajukan kepada DJP.
Kemudian, hasil penelaah tersebut dikirimkan kepada Hadi Poernomo. Akan tetapi, Hadi Poernomo melalui nota dinasnya mengirim pesan kepada Direktur PPh bahwa hasil penelaahan tersebut yang sebelumnya ditolak untuk segera diubah menjadi diterima sepenuhnya. Hal ini membuat Direktur PPh tidak dapat melakukan penelaahan ulang mengingat nota dinas tersebut dikirim sehari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA.
Namun setelah 2 tahun ini melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga kini kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut belum juga selesai. Mengingat keputusan KPK tahun lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada pengadilan mengingat Hadi Poernomo menggugat atas kasus ini. Hingga saat ini, penyelesaian kasus tersebut menjadi padam hingga bulan april lalu.
Bulan april lalu, kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung, mengingat tidak adanya titik akhir dalam penyelesaian kasus ini. KPK yang terus ingin mengusut dan menyelesaikan kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut sudah mengalami kebuntuan.
Namun, yang terjadi di Mahkamah Agung justru berbeda penyelesaiannya. Pada bulan yang sama, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan MA). Hal ini membuat KPK justru semakin buntu saja untuk menyelesaikan kasus ini. Mengingat waktu, kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang sudah 2 tahun lebih tak kunjung selesai dan Peraturan MA baru dikeluarkan pada bulan april lalu. Sehingga, kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut dipelajari oleh MA.
Bagaimana hasilnya? Mahkamah Agungpun memutuskan bahwa Peninjauan Kembali kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang diajukan KPK justru ditolak. Keputusan tersebut semakin memojokan KPK. Namun, KPK tak tinggal diam saja dalam menangani kasus ini. KPK kini sedang mempertimbangkan untuk segera menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) kasus dugaan korupsi pemberian rekomendasi keberatan pajak terhadap PT Bank BCA.
Alasan KPK mengeluarkan sprindik tersebut mengingat keputusan MA tersebut bersandar pada putusan MK terkait pihak yang boleh mengajukan PK. Padahal PK tersebut diajukan sudah dari jauh hari sebelum adanya putusan MK. Hal ini membuat KPK menjadi tetap kukuh untuk mengusut kasus korupsi pajak PT Bank BCA karena itu merugikan negara adalah ketika uang negara tersebut sudah ada atau bagian dari APBN. Dalam kasus ini kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 2,5 T.
Mengingat kasus yang sudah lama tersebut tak kunjung selesai, sebaiknya kasus korupsi pajak PT Bank BCA harus segera selesai. Walaupun, MA mengeluarkan Peraturan MA pada bulan april lalu, kemudian MA menolak PK yang diajukan KPK menangani kasus tersebut, sebaiknya tidak perlu dihiraukan. Sebaiknya melihat dari sisi waktu, kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut sudah sekian lama, akan tetapi Peraturan MA maupun MK baru saja dibuat beberapa bulan lalu hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kasus korupsi pajak PT Bank BCA harus tetap diselesaikan.
Sumber:
http://m.solopos.com/2016/06/28/kasu...oernomo-733379
http://nasional.inilah.com/read/deta...-sprindik-baru
http://www.aktual.com/kpk-pertimbang...tan-pajak-bca/