RT/RW Merasa Terbebani Lapor 3 Kali, Qlue: Mungkin Belum Terbiasa Teknologi
Jakarta - Pengurus RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, keberatan menggunakan aplikasi Qlue untuk melaporkan kegiatan di lingkungannya. Sebab, mereka menilai hal itu membebani serta merepotkan.

Menanggapi keluhan itu, Head of Communication Qlue Elita Yunanda menyebut seharusnya aplikasi Qlue memudahkan RT/RW setempat mengetahui permasalahan yang dihadapi warganya.

"Sebenarnya Qlue ini mempermudah laporan masyarakat karena kita basic-nya laporan. Jadi kalau ada masalah mereka bisa melaporkan dari Qlue. Jadi feedback bisa lebih cepat," ujar Elita saat dihubungi detikcom, Senin (30/5/2016).

Elita menilai, adanya penolakan terhadap aplikasi tersebut dikarenakan Ketua RT dan RW-nya belum terbiasa menggunakan perangkat telepon genggam. Namun hal itu tidak serta merta bisa dijadikan alasan karena pihaknya juga memiliki tim pendamping dari kelurahan untuk membantu mensosialisasikan Qlue.

"Mungkin mereka belum terbiasa teknologi digital meskipun sudah disosialisasikan dari November 2015 mengenai Qlue. Memang ada beberapa RT/RW belum bisa memakai aplikasi Qlue dari kelurahan melakukan bimbingan dan pendampingan teknologi," sambungnya.

"Seharusnya lebih coba digunakan jadi mereka bisa merasakan manfaatnya. Kebanyakan dari mereka sudah menolak dulu, padahal kalau dicoba banyak manfaatnya," tutup Elita.

Sebelumnya, Wakil Ketua RW 12 Boli Fiahaya mengungkapkan alasan penolakan melapor dari aplikasi Qlue ini disebut Boli karena pengurus tidak punya banyak waktu memposting kegiatan atau suasana di lingkungannya sebanyak 3 kali dalam sehari. Apalagi yang dilaporkan menurut Boli adalah kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti Karang Taruna, Posyandu dan lain-lain.

Boli menolak menggunakan aplikasi khusus Qlue bagi para ketua RW dan Ketua RT bukan karena masalah teknologi. "Kami menolak disebut gagap teknologi, bukan karena tidak bisa menggunakan Qlue. Saya sudah menggunakan Qlue sebelum disuruh Anda," kata Boli sambil memperlihatkan aplikasi Qlue di ponsel Androidnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai keributan terjadi karena ada 'lapak duit' RT dan RW yang dibongkar olehnya sehingga tak lagi bisa mengalirkan keuntungan bagi RT dan RW yang bersangkutan. Persoalan aplikasi Qlue, menurut Ahok, hanyalah dalih yang digunakan oknum RT/RW untuk mempermasalahkan 'lapak duit' mereka yang ditertibkan Ahok. Soalnya, tak enak pula bila para oknum RT/RW secara vulgar meminta agar 'lapak duit' mereka jangan digusur.

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016, ketua RT dan RW diwajibkan melaporkan 3 kali sehari kegiatan di kawasan mereka bertugas lewat aplikasi Qlue. Dengan pelaporan itu maka ketua RT dalam sebulan akan mendapatkan uang operasional Rp 975 ribu dan ketua RW Rp 1,2 juta. Satu laporan di Qlue dihargai Rp 10.000. Ini merupakan alat Ahok untuk mengetahui kinerja aparatnya.

Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan aplikasi Qlue untuk mendukung program paperless sebagai Smart City. Selama ini dalam sebulan tumpukan kertas laporan RT/RW menggunung di kelurahan. Nah, Pemprov ingin menyederhanakan dengan memakai aplikasi yang menurut Ahok tinggal "pencet doang". Jumlah RT di Jakarta sebanyak 19.478 dan RW sebanyak 1.950 yang tersebar di 267 kelurahan. Setiap laporan yang masuk di Qlue dipantau oleh pekerja Jakarta Smart City untuk ditindaklanjuti.

http://news.detik.com/berita/3221403...iasa-teknologi

Biasa nya sesuatu progam baru apalagi bebentuk aplikasi akan banyak penolakan.padahal itu sangat membantu kitabekerja dan memperoleh informasi secara real time.seiring perkebaagan Zaman pola pikir harus di rubah.sisitim informasi harus di terima untuk kebaikan.kalau tidak kita akan tergilas akan perkembangan zaman.