Bekasi - Ribuan warga Villa Nusa Indah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor menyatakan ingin pindah ber-KTP Kota Bekasi. Warga sudah memasang spanduk dan juga unjuk rasa pada akhir pekan lalu di lingkungan mereka.

Warga mengaku sudah capek, dengan janji dari pemerintah Kabupaten Bogor mulai dari perbaikan jalan sampai perbaikan tanggul. Akses jalan ke lingkungan warga rusak, kemudian tanggul tak diperbaiki yang menyebabkan banjir saat musim penghujan datang.

Warga membandingkan dengan penanganan yang diterima tetangga mereka di Bekasi. Pemerintah kota cepat turun tangan mengerahkan TNI dan Polri saat banjir datang. Bahu membahu membersihkan sampah banjir dan memperbaiki tanggul. Akses jalan juga lebih mulus di wilayah Bekasi.

'Kecemburuan' penanganan ini yang membuat warga berkeinginan pindah KTP. Wilayah Villa Nusa Indah memang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi. Menurut warga, respons yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor lambat. Tak bereaksi dengan cepat.

Apa yang terjadi dengan peristiwa di Kabupaten Bogor di mana ribuan warga ingin ganti KTP daerah lain ini mungkin baru yang pertama kali terjadi. Tapi yang mesti dicari akar masalah dan solusinya, yakni kerja cepat pemerintah daerah melayani warga.

Seperti dituturkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Sebenarnya penyelesaian ini mudah, kuncinya pada pemberian layanan yang maksimal.

"Kita koordinasikan dengan Kabupaten Bogor supaya ada layanan yang baik terhadap kawasan itu. Nanti saya telepon (Bupati Bogor), kan gampang," ujar Aher. 

Yang perlu dilihat dari fenomena ini adalah kesigapan pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat berubah cepat. Kemudian muncul pemimpin-pemimpin yang responsif pada warga. Membuka layanan via media sosial, email hingga telepon. Pemimpin daerah kini memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.

Bisa dilihat dari sistem layanan warga di Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, hingga Kabupaten Bantaeng. Para pemimpin melihat rakyat sebagai 'tuan', yang harus dilayani dan direspons dengan cepat. 

Dan keinginan warga Villa Nusa Indah ini lahir karena kurangnya respons pelayanan. Dan mungkin, bila pelayanan diberikan dengan cepat dan tanggap, tak ada lagi keinginan berganti KTP. (dra/dra)

Sumur: Detik News

Terima Kasih Aher