Baru saja semalam Samadikun Hartono Buronan Kasus BLBI tiba di bandara Halim Perdana Kususma malam tadi 21 April 2016 pukul 20.30 WIB. Samadikun Hartono adalah tersangka kasus penyelewengan dana BLBI senilai Rp. 169 miliar. Samadikun menghilang saat hendak dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 dengan pidana selama 4 tahun penjara. Dugaan saya meleset, saya kira Koruptor BLBI di Bank BCA yang ditangkap, ternyata Samadikun Maling Ayam BLBI yang ditangkap.

Tertangkapnya Maling Ayam Kasus BLBI
Boleh saya katakan tertangkapnya Samadikun sebagai prestasi dari penegak Hukum. Tapi perlu kita kritisi juga bahwa Samadikun adalah buronan yang status hukumnya sudah ingkrah. Artinya Samadikun sudah divonis bersalah dan hanya tinggal menjalani Hukuman. Untuk tertangkapnya samadikun ini boleh saja kita apresiasi. Prok, prok, prok.

Oke sekarang kita kritisi lebih dalam lagi kasus BLBI. Aliran dana BLBI yang didapatkan oleh Samadikun ialah sebesar Rp. 2.557.694.000.000, kita bulatkan saja sebesar 2,5 T. Lalu berapa aliran dana yang dikucurkan pemerintah kepada Bank-Bank dan para obligator BLBI dengan melakukan pinjaman kepada IMF (International Monetary Found ) saat itu? Ialah sebesar +/- 600 T ! artinya tertangkapnya samadikun bukanlah sebuah prestasi yang sangat besar.

BCA Buronan di Depan Mata
Siapa yang tak kenal dengan BCA. Ya,,Bank milik Salim Group (yang juga satu Group dengan Djarum), mendapatkan jatah yang Besar dari dana BLBI. Jika Samadikun melalui Modern Bank nya hanya mendapat kucuran dana 2,5 T maka dana yang didapatkan oleh BCA adalah +/-100 T.

Lalu bisa jadi Benar jika saya ungkapkan bahwa Samdikun hanya sekelas maling ayam yang ditangkap. Logikanya sederhana, jika kita mencuri dan merasa tidak mampu mebela diri, maka melarikan diri adalah pilihan yang wajar. Namun apabila kita mencuri tapi kita masih bisa mengendalikan pemerintah? Perusahaan yang kita miliki masih beroperasional dengan baik? Untuk apa kita kabur? Ya.. Bahwa Koruptor Besar BLBI tempatnya bukan di Luar Negeri, dia berada di depan mata kita, dia masih berada di ‘rumah’ kita.

Pajak BCA Gerbang Bongkar Koruptor BLBI
Mungkin sudah cukup sering saya ucapkan kalimat yang dulu dikatakan sendiri oleh pemimpin KPK ini, bahwa Kasus Korupsi Pajak BCA adalah Pintu Masuk terbongkarnya Koruptor BLBI. Kasus yang sudah setengah jalan ini seharusnya bisa diselesaikan oleh KPK. Hanya saja yang namanya hidup itu pilihan, pun juga dengan KPK dapat saja memilih untuk menyelesaikannya atau tidak. Duduk perkaranya adalah

Tepat 2 tahun yang lalu yaitu 21 April 2014 Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) tahun 2002-2004. Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. Ketika itu, BCA mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut. Atas perbuatan ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar.

Saat itu lembaga yang Hadi Poernomo pimpin tengah memeriksa laporan pajak Bank BCA tahun 1999. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa Bank BCA membukukan laba fiscal sebesar Rp 174 miliar. Namun Direktorat Jenderal Pajak menemukan temuan lain, keuntungan laba fiskal BCA pada 1999 mencapai Rp 6,78 triliun. Pembengkakan laba fiskal ini bersumber dari transaksi pengalihan aset kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) Bank BCA ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 5,7 triliun. Oleh sebab itu pada 12 Juli 2003, BCA mengajukan keberatan ke Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) atas pengenaan pajak sebesar Rp 375 miliar pada NPL (Non Performing Loan/kredit macet) sebesar Rp 5,7 triliun.

Surat permohonan keberatan pajak BCA dikaji selama kurang lebih 1 tahun, 1 tahun kemudian, tepatnya pada 13 Maret 2004, Direktur PPh memberikan surat pengantar risalah keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak yang berisi hasil telaah pengajuan keberatan pajak BCA. Adapun hasil telaah itu berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak.

Namun anehnya, sehari sebelum jatuh tempo kepada BCA membayarkan pajaknya, 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak memerintahkan kepada Direktur PPh dalam nota dinas untuk mengubah kesimpulan, yakni agar menerima seluruh keberatan wajib pajak BCA.

Keputusan hadi menguntungkan BCA, bahwasanya atas keputusan Hadi, BCA tidak harus membayarkan pajak sebesar Rp 375 miliar. Oleh sebab itu KPK menduga bahwa Hadi Poernomo tidak sendiri dalam melakukan tindak penyelewengan pajak BCA, selain itu KPK juga menduga bahwa Hadi menerima suatu bentuk gratifikasi atas jasanya memuluskan keberatan pajak BCA.

Seperti yang kita ketahui BPPN adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi pelunasan Hutang-hutang para Koruptor BLBI ini. Artinya benang merah sudah terlihat antara Korupsi Pajak BCA yang sudah ditangani hingga tingkat Pengajuan Kembali (PK) ini dengan Koruptor BLBI di Tubuh BCA. Dan Jangan berhenti sampai kepda Hadi Poernomo, ingat It Takes Two to Tango, jangan biarkan Hadi Berdansa sendiri. Karena hadi yang disuap, tak mungkin tanpa penyuap.

Masih Ingat IMF? Pasti ingat BLBI. Tentu masih ingat juga Orang tua kalian pernah berkata ‘kita hidup banting tulang untuk bayar hutang anak cucu kita’. Sementara orang tua kita menangung sengsaranya bertahan hidup ditengah Krisis Moneter 1998, kita hanya bisa melihat Perusahaan yang membuat orang tua kita dahulu sengsara, dengan leluasa mengendalikan Pemerintah. Ingat Beras, ingat Cosmos. Ingat Tertangkapnya Samadikun Buronan BLBI, Ingat juga Koruptor BLBI yang leluasa bebas di dalam BCA.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/amarulprad...a8347223da430e
http://www.kompasiana.com/amarul2/h-...7b6107291d6b17
https://ihatemycountry.wordpress.com...is-kasus-blbi/
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/in...bca-artikel-3/