KUNINGAN - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seperti berada ditengah badai korupsi. Badai itu bernama dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras. Ahok harus hati-hati dalam mengambil langkah. Salah-salah di akan terjebak dan terperangkap deras di pusaran badai itu.

Pusaran badai itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila salah langkah tentu Ahok akan masuk ke dasar pusaran yang bernama KPK.

Sepanjang Selasa (13/4/2016) Ahok memenuhi panggilan KPK. Di dalam gedung anti rasuah itu Ahok dicecar sebanyak 50 pertanyaan oleh penyidik KPK selama 13 jam. Lebih dari setengah hari Ahok ditanya seputar kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Pemerintah Provinsi DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras seharga Rp 755 miliar pada akhir 2014. Namun, Namun, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Provinsi DKI tahun 2014, ada indikasi kerugian daerah Rp 199 miliar dalam proses pembelian lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan RS kanker dan jantung itu.

Atas indikasi tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, komisi anti rasuah tengah berupaya membandingkan temuan KPK dengan keterangan yang diberikan Ahok. “Kami akan crosscheck, kan sudah kami pegang data audit dari BPK. Ditanyakan, aturan yang dipakai BPK untuk membuat itu apakah sudah sesuai," kata Agus di Gedung KPK.

Di sisi lain banyak pihak yang ingin Ahok ditetapakan jadi tersangka oleh KPK. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. Pria yang getol mengkritik Ahok ini mengapresiasi KPK yang mulai aktif mengusut kasus tersebut. "Saya harap penegak hukum di Indonesia bisa jujur. Dengan demikian, rakyat sebagai pembayar pajak bisa puas," ujarnya.

Lulung yakin Ahok bersalah dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras. Dia bahkan percaya KPK akan memakaikan Ahok rompi oranye atau sebagai tersangka. "Tadinya saya gelap gulita soal ini. Karena diperiksa Bareskim 7 kali, di BPK 6 kali, jadi saya tahu, nih. Kalau saya jadi KPK-nya, Ahok hari ini enggak pulang, langsung saya pakaikan baju oranye," ujar Lulung.

Usai diperiksa KPK, Ahok mengatakan, dalam pemeriksaan kali ini Ahok diminta membatalkan pembelian RS. Sumber Waras oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "BPK, suruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit tapi mana bisa," ujar Ahok di Gedung KPK, Selasa (12/4/2016).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, transaksi pembelian lahan RS. Sumber Waras tidak bisa digagalkan. Karena, jika hal itu terjadi akan ada kerugian bagi negara."Alasannya karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik, kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara, itu saja," tegas suami dari Veronica Tan.

Justru Ahok berpendapat BPK menutupi fakta tentang pembelian lahan tersebut. BPK dalam hal pembelian lahan RS. Sumber Waras masih menyembunyikan data kebenaran. "Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran, BPK meminta kami melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan, itu yang saya bilang," ujarnya.

Namun, ketika disinggung apakah ada tanah sengketa yang dibeli pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dirinya membantah. "Tidak bukan (tanah sengketa)," lanjutnya. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan kesepakatan tim teknis atau tim penilai. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan wewenang kepala daerah.

"Penjelasannya itu (NJOP) kan dihitung dari tim teknik, kami hanya tanda tangan penetapan jadi tidak ada hubungan," beber suami dari Veronica Tan.

SUMBER

Ke KPK Juga Pak Ahok ya