Perang asimetris semakin gencar dilakukan pihak pihak asing terhadap Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, telah banyak upaya-upaya pemecah belah bangsa Indonesia. Penyebabnya tak lain adalah sumber daya alam (SDA) negeri kita tercinta yang sangat berlimpah di bumi khatulistiwa. SDA menjadi daya tarik bagi setiap negara terkhususnya negara adi kuasa. Sementara SDA tidak terpapar di seluruh permukaan bumi, hanya di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menguasai SDA alam walaupun berada di wilayah negara lain. Dalam hal ini, Indonesia menjadi sasaran bagi mereka. Negara yang belum lama merdeka, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai macam etnis, ras, agama dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi senjata mereka memecah-belah negeri melalui isu-isu SARA. Setelah perpecahan terjadi, SDA tersebut akan mudah dikuasai. Namun sayangnya penguasaan tersebut tidak serta-merta memberikan dampak yang baik kepada penduduk lokal. Pembentukan negara baru menjadi alat asing menguasai SDA dan menikmatinya sendiri. Negara baru yang memiliki SDA tersebut justru semakin miskin dan melarat. Ekonomi masyarakat tidak kunjung membaik, kemiskinan membelenggu hingga tindak kriminal yang meningkat akibat kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi.

Beberapa upaya separatisme yang didukung oleh asing telah jelas bentuknya di Indonesia. Ada yang telah berhasil dipisahkan oleh asing seperti Timor Leste dan ada yang sedang diupayakan oleh pihak asing seperti gerakan pembebasan Papua. Isu-Isu yang digunakan mereka adalah sama, yakni isu HAM. Pemerintah dituding telah melakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi kepada penduduk lokal. Bahkan hal tersebut disiarkan dan dibesarkan melalui media massa. Sehingga cenderung terjadi pemberitaan yang sangat subjektif. Penyebab utama konflik yang sempat terjadi di Timor Leste pada akhir tahun 1990-an lebih disebabkan oleh masalah perebutan bagi hasil minyak dan gas antara Indonesia dan Australia. Konflik di Timor Leste pada saat itu bukanlah semata-mata persoalan Hak Asasi Manusia. Saat itu, terdapat kesepakatan antara Indonesia dan Australia bahwa kedua negara akan mengolah minyak yang terdapat di Timor Leste dengan porsi bagi hasil 50:50. Seiring perjalanan waktu, pihak Australia menginginkan bagi hasil yang lebih besar di kisaran 70:30. Saat itulah, menurutnya, konflik di Timor Leste yang turut melibatkan Indonesia dan Australia mulai terjadi. Termasuk muncul upaya pemisahan Timor Leste dari Indonesia.

Usaha pemisahan Papua seharusnya dilirik secara komprehensif dan kritis oleh masyarakat terkhususnya warga Indonesia yang tinggal di Papua. Indonesia telah memiliki pengalaman saat terlepasnya Timor Leste. Saat itu, lepasnya Timor Leste tidak lepas dari adanya upaya asing yang ingin menguasai minyak dan gas di daerah tersebut. Timor Leste mungkin telah merdeka, namun negara kecil yang memiliki sumber migas yang dikuasai oleh Australia. Ekonomi Timor Leste tidak begitu baik, malah ada kelompok yang menginginkan untuk kembali kelangkang ibu pertiwi. Kondisi tersebut merupakan bentuk perang yang tidak hanya melalui serangan-serangan fisik, akan tetapi melalui kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya merugikan negara kesatuan. Gerakan pembebasan Papua atau yang lebih dikenal ULMWP di luar negeri memanfaatkan internet dan media-media online untuk menyebarkan isu-isu negatif tentang Papua. Gerakan ini menjadi ancaman bagi kesatuan dan kedaulatan NKRI. Melalui isu tersebut, mereka mencari dukungan-dukungan dari luar negeri. Dan sangat jelas bahwa gerakan ini juga dimanfaatkan oleh pihak pihak asing yang ingin menguasai SDA di Papua. Ketika Papua merdeka maka akan terjadi kondisi dimana pemerintahan tidak berjalan baik. Pihak asing akan masuk sebagai pihak yang ingin membantu namun menguasai SDA-nya. Seperti yang terjadi pada negara Timor Leste.

Keinginan untuk pemisahan dan penguasaan tersebut sangat terlihat jelas. Hal tersebut terbukti dengan munculnya kantor-kantor perwakilan kelompok separatis Papua (ULMWP) di luar negeri seperti di Inggris, Australia serta beberapa negara kepulauan Pasifik. Bahkan secara terang-terang, beberapa negara menekan Indonesia saat sidang Majelis Umum PBB dengan alasan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia serta mendesak adanya tim pencari fakta ke Papua. Semakin besar desakan tersebut, semakin besar pula kepentingan asing yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Upaya pemisahan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Perlu ada langkah-langkah konkret untuk menangkal tuduhan-tuduhan asing terhadap Indonesia. Tuduhan pelanggaran HAM sama saja menghina bangsa Indonesia tidak berperikemanusiaan. Padahal dasar negara telah menyebutkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, sebagai warga negara baik dalam posisi pemerintahan ataupun masyarakat biasa harus mampu merangkul seluruh masyarakat sebagai saudara satu bangsa. Salah satunya telah diwujudkan Presiden Jokowi saat ini, yakni percepatan pembangunan di Papua.