Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Rabu (23/3). Audiensi tersebut dalam rangka laporan pengurus mengenai aktivitas BKKKS dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial.

Ketua Umum Pengurus BKKKS, Budiharjo, mengatakan pihaknya telah mengevaluasi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kegiatan. Serta membahas isu strategis terkait kesejahteraan sosial.

"Kalau dulu BKKKS berorientasi kepada layanan sosial kemasyarakatan, sedangkan sekarang lebih kepada koordinasi dan kegiatan dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial," tandas Budiharjo.





Tidak hanya itu, pihaknya juga sedang melakukan kajian penelitian kesejahteraan sosial dari berbagai aspek. Karena kesejahteraan sosial merupakan multi aspek. Sehingga perlu upaya yang komprehensif dalam penelitian tersebut.

"Salah satu permasalahan sekarang adalah terkait Perda tentang zonasi. Ada beberapa lembaga, yayasan, dan organisasi sosial yang berada di zona yang tidak sesuai peruntukannya. Ini memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan," ujar Budiharjo.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan, BKKKS bisa membantu dengan melakukan koordinasi terhadap yayasan atau organisasi sosial untuk menyelesaikan hal tersebut.





"BKKKS diharapkan bisa memberikan kemudahan terhadap yayasan atau organisasi. Bisa memberikan bimbingan secara administratif, dan memberikan ruang konsultasi. Jangan sampai mereka berguguran hanya karena permasalahan administrasi," tandas Masrokhan.

Di samping itu, pihaknya mendorong BKKKS membantu dalam hal pendataan. Organisasi atau yayasan itu paling tidak terdata dengan baik. Sehingga ketika ada bantuan atau apapun, tidak ada tumpang tindih.

"Saya berharap BKKKS bisa memberikan inovasi dalam menjalankan kegiatan. Bisa mensupport secara kelembagaan, pendataan, dan asupan atau kebutuhan yang lain," tutup Masrokhan. (Oby)