- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Isu Reshuffle Kabinet Part 2: Siapa Menteri yg bakal Lengser? Ahok jadi Menteri?
TS
budimansia
Isu Reshuffle Kabinet Part 2: Siapa Menteri yg bakal Lengser? Ahok jadi Menteri?
Presiden Joko Widodo memeriksa bangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor yang mangkrak, Jumat (18/3/2016). Sejak tahun 2012 pembangunan kawasan ini terhenti karena masalah tanah yang ambles.Tribuns
Kelompok 'Sakit Hati' Diduga Memainkan Isu Reshuffle
Sabtu, 19 Maret 2016 16:41 WIB
Jakarta -- PDI Perjuangan dinilai berpeluang mendapat kursi menteri bila kabinet kerja dirombak lagi. Sebab, hubungan partai itu dengan Presiden Joko Widodo terus membaik.
"Kalau ada pergantian kabinet, Presiden akan mengutamakan untuk PDIP," kata jurnalis senior Budiarto Shambazy dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).
Namun, Shambazy ragu Presiden kembali membongkar susunan kabinet dalam waktu dekat ini. Ia menilai, sejauh ini komposisi menteri sudah pada jalur yang benar.
Sementara itu, aktivis antikorupsi Ridaya Laode Ngkowe menilai ada kelompok politik sengaja memainkan isu reshuffle kabinet. Kelompok ini diduga sakit hati karena kalah bersaing.
"Ada banyak pelaku politik yang kalah bersaing, kelompok ini yang memainkan wacana pentingnya reshuffle. Mereka ini punya peranan," ujar Ridaya.
Menurut dia, sinyal pergantian menteri memang semakin terlihat dari Istana. Apalagi, ada menteri yang selalu berseteru. Selain itu, ia menilai, hampir semua menteri tidak mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
"Di publik ada ekspektasi yang belum dicapai," ujar Ridaya.
[url]http://lamposS E N S O Rberita/kelompok-sakit-hati-diduga-memainkan-isu-reshuffle[/url]
Presiden Jokowi Akan Reshuffle 5 Menteri?
Sabtu, 19 Maret 2016 10:39 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wartawan senior Budiarto Shambazy mengungkapkan dirinya mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle lima menterinya.
"Saya dengar Presiden ingin ganti menteri yang sesuai, sekurang-kurangnya ada lima," ujar Budiarto dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Namun, Budiarto mengaku informasi tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan alias masih sebatas gosip di kalangan tertentu.
Namun, lanjut Budiarto, dirinya menyakini bahwa Presiden Jokowi serius mengawasi kinerja menterinya dan tidak segan mencopot siapa saja menteri yang miliki kinerja buruk.
"Saya enggak tahu gosip itu reliable atau tidak. Tapi tahun ini Presiden serius," ucap Budiarto.
Budiarto menilai, keseriusan tersebut terlihat dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan akan mengganti menteri ketika membahas mengenai dwelling time atau waktu tunggu di pelabuhan.
"Bolak-balik beliau bicara secara terbuka bahwa dia tdak akan sungkan mengganti menteri," tutur Budiarto.
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
http://m.tribunnews.com/nasional/201...ffle-5-menteri
Reshuffle kabinet lagi, Jokowi dinilai masih akan tersandera koalisi
Sabtu, 19 Maret 2016 11:27
Merdeka.com - Reshuffle Kabinet jilid II disebut-sebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Wartawan senior Budiarto Shambazy menilai reshuffle kabinet merupakan sebuah dilema bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi menginginkan menteri dia pilih sendiri, di sisi lain Jokowi harus melihat dan harus mendengarkan keinginan partai koalisi.
"Mungkin menteri pilihan presiden enggak lebih dari 10. Sementara dia (Jokowi) ingin kabinet presidensial yang mutlak," kata dia dalam diskusi 'Reshuffle (Jadi) Lagi?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3).
Meski demikian, dia menyarankan agar reshuffle jilid II dilakukan setelah pemerintahan genap berusia dua tahun atau pada Oktober mendatang. Sebab, para menteri harus terlebih dahulu diberikan waktu yang cukup. Menunjukkan kinerja maupun melihat cara berkoordinasi dengan menteri lain.
"Kenapa saya rasa reshuffle Oktober? Ada dua contoh beratnya kerja birokratik. Pertama BPJS Kesehatan dan revolusi mental. Terjdi kompetisi diantar kementerian, perumusan dan sosialisasinya, tunggu impres. Ego Kemenkes, Kemenaker, BPJS, sosialisasinya pun belum jelas. Apa pergantian menteri bisa jamin dua program itu berjalan?" ujarnya.
Dia juga menduga apabila reshuffle dilakukan, maka Jokowi akan kembali mengutamakan partai pengusung utamanya, yaitu PDIP.
"Kalaupun ada pergantian, Presiden akan beri prioritas pertama pada PDIP," ujarnya.
http://www.merdeka.com/politik/reshu...a-koalisi.html
Indeff: Momentum "Reshuffle" Paling Tepat Ya Sekarang
Sabtu, 19 Maret 2016 | 13:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indeff) Enny Srihartati berpendapat, saat ini adalah momentum paling tepat bagi Presiden Joko Widodo merombak jajaran kabinetnya untuk kali kedua.
"Momentum reshuffle paling tepat (adalah) sekarang. Alasan utamanya, kondisi ekonomi sedang tak begitu bergejolak," ujar Enny dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3/2016).
Enny menduga, Jokowi akan melakukan reshuffle menteri yang bekerja di luar harapannya.
Jokowi kemudian akan menggantinya dengan sosok yang memiliki kapabilitas dan kompetensi lebih dari sebelumnya.
Enny yakin, reshuffle jilid kedua ini tak akan membuat situasi ekonomi semakin menurun. Sebaliknya, ekonomi dipercaya akan kian membaik.
Terlebih lagi, pemerintah akan menghadapi proses pembahasan Rencana APBN Perubahan 2016 yang diperkirakan dilaksanakan pada April 2016 mendatang.
"Pasti ada variabel-variabel yang bergeser di APBN-P. Kalau APBN-P dimulai April, dari saat ini sudah harus dimasukkan menteri-menteri baru itu agar mereka terlibat pembahasan," ujar Enny.
Jika momen sekarang digunakan dengan baik oleh Presiden, Enny yakin, ekonomi dan pembangunan akan lebih baik lagi.
http://nasional.kompas.com/read/2016...at.Ya.Sekarang
Siapa yang Layak Dilengserkan kali ini?
Quote:
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Senin, 4 Januari 2016 − 10:17 WIB
JAKARTA - Memasuki tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu segera merealisasikan reshuffle (perombakan) kabinet jilid II.
Pasalnya kinerja sejumlah kementerian dinilai kian memerburuk performa pemerintahan di hampir seluruh bidang yang dalam setahun lebih belum menghasilkan prestasi.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, memasuki tahun 2016 reshuffle jilid II sudah sangat mendesak dilakukan. "Sudah selayaknya Jokowi melakukan kocok ulang (menteri), demi perbaikan kerja pemerintahan," ujar pangi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Menurut Pangi, setidaknya ada sembilan menteri yang layak di-reshuffle.
Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laolykarena yang bersangkutan telah mengintervensi PPP dan Partai Golkar hingga terbelah.
Kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bertukar posisi dengan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. "Kalau memang kabinet ini adalah kabinet prorakyat, maka mesti diberikan kepada menteri yang tidak neolib. Rizal Ramli cocok di Menko Perekonomian untuk mengubah semangat rezim neolib ke rezim kerakyatan," jelasnya.
Ketiga, lanjutnya, Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno yang hobi melakukan pinjaman dan BUMN tidak mengalami kemajuan.
"Keempat, Menteri ESDM Sudirman Said dengan indikator suka membuat suasana gaduh dan kisruh serta perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI)," ungkap Pangi.
Kelima, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman patut dipertimbangkan untuk diganti, karena Indonesia tetap gagal swasembada pangan bahkan masih impor pangan.
"Keenam, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PP dan PA) Yohanna Yambise karena, tingkat kekerasan dan kejahatan seksual masih tinggi terhadap anak dan hampir tidak punya gebrakan positif," tuturnya.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, ketujuh, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dilihat dari tidak adanya pembenahan sistem transportasi.
Kedelapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang lamban menangani persoalan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. "Problem pengelolahan lingkungan kita termasuk buruk di Asia Tenggara," imbuhnya.
Terakhir, tambahnya, ]b]Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani[/b] karena, tidak fokus dan apa yang ingin dikerjakan oleh Menko ini.
Menurut Pangi, capaian Puan Maharani yang diketahui publik hanya mengurus soal jamu, banyak persoalan penting yang belum terurus dan terselesaikan di negeri ini.
"Bukan berarti persoalan jamu tidak penting. Namun kinerja Puan hampir tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan," tandasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/1...nti-1451877456
Ini Anggota Kabinet yang Layak Jadi Korban Reshuffle versi Aktivis Petisi 28
Minggu, 10 Januari 2016 , 17:16:00
JAKARTA - Gonjang-ganjing isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK semakin tak terbendung. Padahal belum jelas apakah Presiden Jokowi benar-benar akan merombak komposisi pembantu-pembantunya menjalankan roda pemerintahaan. Pertanyaan yang ada di benak publik saat ini setidaknya bisa jadi terfokus kepada siapa menteri yang layak diganti.
Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti punya pendapat tersendiri. Ia berpendapat setidaknya ada lima menteri yang harus diganti.
"Ada lima menteri yang menurut saya layak direshuffle," tegas saat diskusi "Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri yang Tergusur?", Minggu (10/1), di Jakarta.
Siapa lima menteri itu? Versi Rusli yang pertama ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan, posisi Menkopolhukkam harus diganti karena umurnya sudah terlalu tua. "Kedua, langkah Luhut menurut kami menjadi sumber epicentrum kegaduhan itu sendiri," ujarnya.
Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Alasannya, kata dia, Menkeu tak mampu memenuhi target pajak yang tinggi. .Selain itu, Menteri Bambang juga pro utang luar negeri. "Jadi, membuat target pajak yang tinggi agar tidak tercapai lalu diselesaikan dengan utang," ungkapnya.
Ketiga, lanjut dia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga layak direshuffle. Menurut dia, dalam kasus Freeport, Sudirman melanggar Undang-undang Minerba karena memberikan memorandum of understanding kepada perusahaan asal Amerika Serikat itu mengekspor konsentrat.
Selain itu, kebijakan Sudirman memungut dana ketahanan energi juga melanggar UU. Kemudian, langkah Sudirman dalam upaya memperpanjang kontrak karya Frepport juga menjadi persoalan.
Berikutnya ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Dia menilai Rino Soemarno sebagai Menteri BUMN menjadikan BUMN sebagai bendera untuk melegitimasi utang-utang sekarang ini. "Serta melegitimasi proyek-proyek asing. Semuanya dari asing, pelaksana proyeknya, bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing," papar Haris.
Terakhir adalah Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso. "Saya kira dia sudah terlalu tua," katanya. Nah dia menegaskan kalau mau diganti harus dipilih orang muda yang punya visi.
http://www.jpnn.com/read/2016/01/10/...vis-Petisi-28-
Jokowi diminta reshuffle Menteri Yuddy karena sering buat gaduh
Jumat, 8 Januari 2016 16:09
Menpan-RB Yuddy Chrisnandi
Merdeka.com - Penilaian kinerja kementerian yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dinilai hanya bikin gaduh pemerintahan Jokowi-JK. Yuddy bahkan disebut layak diganti karena kerap kali melakukan kebijakan yang tidak sesuai visi dan misi pemerintah.
Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Yogi Suprayogi mengatakan, Yuddy layak direshuffle. Karena Yuddy kerap mengurusi hal-hal yang di luar kewenangan, sementara tugasnya sering diabaikan. Dia menilai, Presiden Jokowi layak mengganti Menteri Yuddy.
"Terlalu banyak offside. Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya," kata Yogi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1).
Menteri Yuddy dinilai tidak mampu menata sistem penerimaan CPNS dengan baik. Pada awal-awal menjadi menteri, Yuddy mengaku akan membatasi jumlah PNS yang masuk karena alasan anggaran dan penerimaan PNS akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tapi pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi. Sebaliknya, justru sistem penerimaan CPNS yang dijalankan saat ini masih amburadul tanpa ada pembenahan.
Selain itu, di awal menjabat, Yuddy juga berusaha mencari sensasi dengan melarang adanya rapat di hotel-hotel. Namun itu hanya sensasi sesaat, karena terbukti masih banyak pejabat yang menggelar rapat di hotel.
Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan juga menilai Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih Presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.
http://www.merdeka.com/politik/jokow...uat-gaduh.html
Ahok Berpeluang jadi Menteri, Agar Kursi Gubernur DKI Tetap Milik PDIP
Sabtu, 21 Juni 2014 , 09:53:00
JAKARTA - Sejumlah kalangan berpendapat bahwa plt Gubernur Basuki Tjahja Purnama berpeluang meninggalkan jabatannya bila diminta untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet capres-cawapres terpilih. Peluang ini cukup besar jika pilpres dimenangkan pasangan Jokowi-JK.
Berdasarkan analisa politik Ketua Umum koalisi rakyat pemerhati Jakarta baru (KATAR) Sugiyanto, Pilpres 2014 akan berdampak kepada kepemimpinan di Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau Jokowi terpilih sebagai presiden, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok secara konstitusi naik menjadi gubernur menggantikan Jokowi," ujar dia, kemarin (20/6).
Secara otomatis, sambung Sugiyanto, kenaikan Ahok sebagai gubernur akan membuka peluang kursi wakil gubernur diisi oleh kader PDI Perjuangan, lewat pemilihan yang dilakukan oleh DPRD DKI.
"Secara kepantasan politik, PDI Perjuangan yang merupakan juara Pileg 2014 lalu, lebih pas mengisi posisi gubernur. Hal ini bisa terjadi jika Ahok ditarik menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK," beber dia.
Jadi, sangat mungkin skenarionya, jika JK naik jadi presiden, Ahok naik jadi gubernur. Lantas kursi wagub DKI diisi oleh kader PDIP. Begitu Ahok ditarik jadi menteri, wagub yang kader PDIP ini otomatis naik posisi menjadi gubernur DKI. Lantas digelar pagi pemilihan wagub, yang menjadi jatah Gerindra.
Siapa kader PDIP yang layak? Sugiyanto menyebut nama Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin. "Sebagai putera sulung mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Boy layak dan pantas menjadi gubernur. Tentunya kekosongan kursi wakil gubernur diisi oleh kader Gerindra," tutur dia.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=241582
Hasil Poling, Ahok Dijagokan Jadi Menteri Dalam Negeri
Kamis, 4 September 2014 - 09:51 wib
Ahok
JAKARTA - Aktivis, pengacara, buruh, pedagang, pegawai negeri, petani, politikus, praktisi TI, dan tokoh agama yang menjadi relawan Jokowi-JK menyerahkan hasil poling nama kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Mereka yang membentuk www.kabinetrakyat.org ini memilih orang-orang dalam poling yang disodorkan berdasarkan kriteria menteri yang diinginkan Jokowi-JK, beberapa di antaranya tidak pernah terlibat korupsi dan bukan pelanggar HAM.
"Jadi dari kriteria yang diambil itu muncul 123 kandidat nama di 42 pos kementerian," kata koordinator admin [url=http://www.kabinetrakyat.org,]www.kabinetrakyat.org,[/url] M. Rahman, di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Mereka ingin terpilihnya Jokowi sebagai presiden tak hanya merupakan kemenangan, tetapi juga bisa membawa perubahan dengan kabinet yang diinginkan rakyat.
"Kita ingin Jokowi enggak cuma menang, tapi bikin perubahan dengan kabinet bersih, integritas, profesional, dan membuka masukan dari masyarakat agar bisa memberikan usulan kriteria kandidat," ujarnya.
Dari hasil poling yang mereka sampaikan kepada presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), nama Anies Baswedan meraih voting tertinggi sebesar 3.032 untuk menempati jabatan menteri pendidikan. Muncul juga nama Ketua KPK Abraham Samad yang diusulkan menjadi Jaksa Agung. Lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusulkan menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan Gamawan Fauzi.
Selain itu, nama Dirut KAI Ignatius Jonan turut meraih poling untuk menduduki kursi menteri perhubungan.
"Sekira 71 orang itu dari kalangan di luar partai. Sementara 52 orang itu dari orang partai," ujar Rahman.
Poling ini telah dimulai pada 27 Juli 2014 pada pukul 03.00 WIB hingga 4 September 2014 pukul 00.00 WIB dengan jumlah pemilih terakhir 162.788 voters dan pengunjung laman sebanyak 606.000. Poling digelar dengan metode satu akun Facebook satu vote untuk satu kementerian.
"Sejauh ini hasil yang kami sampaikan ke Pak Jokowi diapresiasi, tetapi ada juga yang dikritik karena nama yang muncul dalam poling terlalu tua. Pak Jokowi butuh yang lebih muda," ucap Rahman sembari tertawa renyah.
http://news.okezone.com/read/2014/09...i-dalam-negeri
-------------------------------------------
Hak preogratif sang presiden untuk mereshuffle menteri-menterinya, kapan saja, dan siapa saja yang dimasukkannya dan dilengserkannya. Skenario menjadi Ahok menjadikan menteri, bisa jadi "jalan terbaik" bagi elit politik di negeri ini, untuk mengurangi 'konflik kepentingan' dan polemiik berkepanjangan di masyarakat yang bisa mengancam keamanan nasional, bila Ahok akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua-kalinya kelak. Siapa tahu, bukan?
Diubah oleh budimansia 19-03-2016 14:46
tien212700 memberi reputasi
1
19.2K
21
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan