Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta meninjau ulang hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Sejumlah alasan dikemukakan. Dalam audit itu BPK tidak memenuhi semua unsur.

"Kejanggalan pertama dari audit itu, BPK tidak pakai data informasi yang sempurna. Ada sebagian data tidak dipakai misal persil di jalan tomang," jelas aktivis Koalisi Masyarakat Sipil, Jamil Mubarok dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Kemudian, BPK juga melakukan audit hanya mengacu pada NJOP 2013.

"BPK tidak lakukan perencanaan dan melihat hasil kajian dinas kesehatan DKI," jelas dia.

Karena hasil audit yang dinilai Jamil terlalu memaksakan dan tidak sesuai aturan, maka KPK tidak layak menjadikan hasil audit sebagai acuan.

"Sikap kami jelas, KPK jangan menindaklanjuti hasil audit ini. Dan BPK harus menyelidiki auditor yang melakukan audit," terang dia.

Hal senada juga disampaikan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil lainnya yakni Ray Rangkuti. Menurut Ray, Ketua BPK Haris Azhar diyakini bisa lebih terang melihat audit Sumber Waras. Sebelumnya hasil audit BPK DKI menemukan dugaan kerugian negara.

"Kita melihat kinerja BPK, potensi perubahan di bawah kepimpinan Haris Azhar, kita kenal dan baik bagus. Beliau dulu keras, menolak mobil baru untuk pejabat saat di Komisi XI. Kalau ada kemauan politik desain perbaiki mungkin mudah di bawah pimpinan Pak Haris Azhar," tutup Ray.

Pihak BPK belum berkomentar mengenai pernyataan para aktivis ini. Anggota BPK, Achsanul Qosasi dalam kesempatan sebelumnya menyatakan audit mereka berdasarkan kerja profesional, tidak ada tendensi apapun.


(dra/faj)

Sumber

BPK mingkem se mingkem mingkemnye