Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

kodokistana1Avatar border
TS
kodokistana1
Rini dan Jonan "Berantem" Soal Kereta Cepat, Kabinet Terancam Retak
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pro kontra di tengah masyarakat terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang bakal menghabiskan dana hingga 5,5 miliar US dolar atau setara 72 triliun rupiah, ternyata juga terjadi juga di dalam pemerintahan, bahkan berpotensi adanya keretakan di Kabinet Kerja.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hingga saat ini belum mengeluarkan sejumlah izin pembangunan kereta cepat.

Sementara di satu sisi Menteri BUMN Rini Soemarno "ngotot" mempersilakan China Railway Engineering Corporation untuk menggarap proyek yang diproyeksikan selesai 2018 mendatang. Bahkan, groundbreaking sendiri dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Fauzi H Amro mengakui adanya ketidakharmonisan dua pembantu presiden tersebut.

"Saya lihat kereta cepat ini kan keinginan Jokowi. Memang menjadi polemik antara Jonan dan Rini enggak satu suara," kata dia di Jakarta, Jumat (26/02/2016).

Disamping adanya ketidakharmonisan tersebut, lanjut dia, proyek itu juga masih menyisakan banyak permasalahan yang belum transparan. Salah satunya, Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diduga maladministrasi.

"Memang ada masalah satu perizinan, kedua investasi APBN apa non APBN. Ketiga azas manfaatnya, manfaat enggak nih kereta cepat. Oke kita dorong bersama dengan non APBN. Saya harap Perpres 107 itu jadi landasan tidak ada jaminan pemerintah tapi murni swasta. Ini aja problemnya. Terus kalau ke Bandung kan sudah ada tol. Nah ini ada apa-apa ? untuk apa lagi kereta cepat," ungkap dia.

Menyikapi kondisi tersebut, kata dia, dirinya berharap agar pimpinan Komisi V mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi VI untuk mendapat penjelasan dari Menteri BUMN sebagai pengawas konsorsium perusahaan-perusahaan pelaksana proyek tersebut. Untuk kemudian diselaraskan dengan penjelasan Menteri Perhubungan.

"Kalau ada Rini lebih klop lagi. Kita serahkan ke bu Rini," pungkas dia.(yn)

http://www.teropongsenayan.com/32206...terancam-retak

makin g jelas dah nih rejim emoticon-Cape d... (S)
0
892
4
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan