Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia menambah 84 negara bebas kunjungan ke Indonesia menjadi 174 negara. Penambahan yang tidak sedikit itu tentunya perlu dibarengi dengan peningkatan pengawasan.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Ronny F Sompie yakin, masalah keamanan bisa terjamin. Lembaga yang dipimpin ia sudah membangun sistem informasi online yang kuat.

"Kami sudah membangun sistem informasi manajemen keimigrasian, itu alat utama ketika kita mengawasi orang asing atau warga negara Indonesia yang akan melintas di tempat pemeriksaan," kata Ronny dalam acara Prime Time News Metro TV, Senin (1/2/2016).

Yang tidak boleh lalai, kata Ronny, pemeriksaan di luar jalur lalu lintas manusia. Ronny mendorong kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk turut membantu mengawasinya.

"Masalahnya di luar pemeriksaan ini yang perlu dibantu dari jaringan intelijen di lembaga terkait," lanjut Ronny.

Dengan adanya penambahan negara itu, Ronny menilai bukan tugas yang mudah. Pembebasan Visa bisa menjadi celah bagi tindakan terorisme, narkoba, perdagangan orang untuk berkembang di Indonesia.

Namun jika sinergitas antar lembaga dapat dilakukan dengan baik, Ronny yakin tindak kriminal yang selama ini dikhawatirkan bisa ditangkal. Misal, saat ini, Ditjen Imigrasi telah menerima data-data terkait penyebaran narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Di samping itu, Ditjen Imigrasi dibantu oleh 19 kantor perwakilan di luar negeri yang dapat membantu perolehan data internasional.

"Kita punya datanya dan sudah dimasukan ke sistem informasi manajemen keimigrasian," jelas Mantan Kapolda Bali tersebut
 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...embebasan-visa

---

Kumpulan Berita Terkait KEAMANAN NEGARA :

- Sistem Informasi Keimigrasian Jadi Tameng Utama Awasi Pembebasan Visa

- Bupati Cirebon Ingin Sekolah Putar Kembali Film G30S/PKI

- Bupati Cirebon: Komunis Bahaya Laten