- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dahsyatnya Manfaat Proyek Kereta di Luar Jawa oleh Jokowi bisa sadarkan Haters
TS
hatree.com
Dahsyatnya Manfaat Proyek Kereta di Luar Jawa oleh Jokowi bisa sadarkan Haters
Quote:
Manfaat dari pembangunan jaringan rel, lanjut Hermanto, akan dirasakan dalam jangka panjang dan jangka pendek.
"Kalau dibangun nanti ada pergerakan dan ada pertumbuhan perkotaan. Ini manfaatnya jangka panjang, istilahnya yang manfaatkan anak cucu kita. Artinya 5 tahun ke depan belum ada hasil," tambahnya.
Namun dalam jangka pendek, manfaat yang bisa dirasakan adalah penyerapan tenaga kerja saat pembangunan dan pengoperasian. Manfaat lain adalah penyerapan produk dan jasa industri perkeretaapian dalam negeri.
Untuk sumber daya manusia, pemerintah akan merekrut tenaga kerja lokal guna mengoperasikan kereta di luar Jawa.
"PT KAI ke Sulawesi. Mereka mau cari bibit (tenaga kerja) karena Presiden menyatakan untuk operasional itu orang daerah, kalau hanya KAI pasti kurang. Maka mereka dilatih dulu. Kita ada akademi perkeretaapian di Madiun dan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) di Bekasi," ujarnya.
Untuk pengadaan bahan baku proyek, Kemenhub mengklaim akan memanfaatkan industri lokal. Indonesia, lanjut Hermanto, telah mampu membangun material rel seperti beton untuk rel hingga persinyalan. Untuk armada atau rolling stock, Indonesia memiliki PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Jawa Timur. Proyek ini dipercaya bisa menggairahkan industri perkeretaapian lokal.
"Contoh saja, kita bangun lintas utara (double track) Jakarta-Surabaya kemarin, itu 10% dari luar, sisanya (90%) dari dalam negeri, yang 10% itu hanya pengadaan rel dan pengadaan wesel. Yang lain, semua dipenuhi dari dalam negeri," tambahnya. 1
Kereta Cepat Akan Hubungkan Kota Besar di Jawa dan Luar Jawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) di Indonesia. Jokowi menilai pembangunan kereta cepat seperti rute Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km) sebagai bagian dari rencana besar perkeretaapian nasional.
Kereta cepat ditargetkan akan menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa. Hal ini disampaikan Jokowi dalam kicauannya di twitter @jokowi seperti dikutip detikFinance, Kamis (28/1/2016).
"Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa," tweet Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi memandang kereta sebagai transportasi masa depan transportasi Indonesia untuk jalur darat. Lanjut Jokowi, kota-kota besar yang padat penduduknya harus mengembangkan moda transportasi massal berbasis kereta.
"Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini," sebutnya.
Niat Jokowi ternyata sejalan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2011-2030 yang disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di dalam rencana itu, terangkum pengembangan kereta cepat di Pulau Jawa.
Ternyata, pengembangan HST menyambungkan antara ujung barat dan timur di Pulau Jawa yakni dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur.
Pengembangan kereta cepat rute Merak-Banyuwangi dilakukan secara bertahap. Fase I untuk periode 2021-2025, proyek HST menghubungkan Jakarta-Surabaya. Fase II untuk periode 2026-2030, kereta cepat dibangun dari Surabaya-Banyuwangi dan Jakarta-Merak. 2
Salah satu Pembangunannya yaitu Kereta Api Trans-Sulawesi
Pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi ruas Makassar-Parepare mulai memasuki tahapan baru berupa pembantalan jalur. Menurut rencana, pengerjaan tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (21/8/2015) besok, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan rencana pembantalan jalur KA trans-Sulawesi itu di Makassar, Rabu (19/8/2015). "Ini adalah jalur kereta api pertama yang dibangun oleh bangsa sendiri sejak kemerdekaan," katanya.
Ia pun berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga moda transportasi kereta api publik pertama di Pulau Sulawesi itu bisa dinikmati pada 2017. "Kereta api akan mengubah peradaban Sulsel. Tidak ada negara yang maju tanpa kereta api," ujarnya.
Peletakan batu pertama pembangunan jalur KA trans-Sulawesi dilaksanakan pada 12 Agustus 2014 oleh Menteri Perekonomian saat itu, Chairul Tanjung. Ruas pertama yang dibangun, yakni sepanjang 146 kilometer, melintasi Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, dan Parepare.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulawesi Selatan Masykur A Sulthan mengatakan, tahap awal pembangunan adalah pembebasan 30 kilometer lahan di wilayah Kabupaten Barru.
"Saat ini pembayaran lahan sudah mencapai 60 persen dan sisanya akan diselesaikan bulan ini," ujar Masykur.
Ia menambahkan, biaya pembebasan lahan ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 108 miliar. Adapun pembebasan lahan tahap kedua hingga selesai akan dibiayai oleh APBN. Untuk tahap kedua, lahan yang akan dibebaskan sepanjang 70 kilometer di wilayah Pangkep dan Maros dengan anggaran Rp 200 miliar.
Masykur mengatakan, pembantalan yang akan dilakukan besok, yakni di lintasan lahan yang telah siap di wilayah Barru. Hal itu bersamaan dengan pengerjaan lahan di bagian lintasan yang lain. Sementara itu, pemasangan badan rel dijadwalkan dilaksanakan pada Oktober nanti.
Pakar transportasi Universitas Hasanuddin, M Yamin Jinca, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek pembebasan lahan. Jika tak ditangani dengan baik, hal itu dapat menghambat rencana pembangunan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk tim penilai internasional independen proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim penilai itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembentukan tim penilai itu tertuang dalam peraturan presiden (perpres). Mereka bertugas menentukan konsultan internasional yang mendapat kewenangan menilai proposal proyek kereta cepat selambat-lambatnya 31 Agustus 2015.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diputuskan siapa konsultan independen itu. Keputusan akan dibuka ke publik dengan standar internasional sehingga memberi kepuasan bagi pihak yang mengajukan proposal proyek," kata Pramono.
Perpres yang dimaksud juga mengatur tentang aspek sosial, budaya, dan tenaga kerja dalam mengambil keputusan. Pramono belum bisa menyebutkan nomor perpres yang dimaksud karena memang baru ditandatangani Presiden kemarin. 3
URL DCMA : http://www.hatree.net/2016/02/dahsya...#ixzz3zeOKwseJ
"Kalau dibangun nanti ada pergerakan dan ada pertumbuhan perkotaan. Ini manfaatnya jangka panjang, istilahnya yang manfaatkan anak cucu kita. Artinya 5 tahun ke depan belum ada hasil," tambahnya.
Namun dalam jangka pendek, manfaat yang bisa dirasakan adalah penyerapan tenaga kerja saat pembangunan dan pengoperasian. Manfaat lain adalah penyerapan produk dan jasa industri perkeretaapian dalam negeri.
Untuk sumber daya manusia, pemerintah akan merekrut tenaga kerja lokal guna mengoperasikan kereta di luar Jawa.
"PT KAI ke Sulawesi. Mereka mau cari bibit (tenaga kerja) karena Presiden menyatakan untuk operasional itu orang daerah, kalau hanya KAI pasti kurang. Maka mereka dilatih dulu. Kita ada akademi perkeretaapian di Madiun dan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) di Bekasi," ujarnya.
Untuk pengadaan bahan baku proyek, Kemenhub mengklaim akan memanfaatkan industri lokal. Indonesia, lanjut Hermanto, telah mampu membangun material rel seperti beton untuk rel hingga persinyalan. Untuk armada atau rolling stock, Indonesia memiliki PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Jawa Timur. Proyek ini dipercaya bisa menggairahkan industri perkeretaapian lokal.
"Contoh saja, kita bangun lintas utara (double track) Jakarta-Surabaya kemarin, itu 10% dari luar, sisanya (90%) dari dalam negeri, yang 10% itu hanya pengadaan rel dan pengadaan wesel. Yang lain, semua dipenuhi dari dalam negeri," tambahnya. 1
Kereta Cepat Akan Hubungkan Kota Besar di Jawa dan Luar Jawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) di Indonesia. Jokowi menilai pembangunan kereta cepat seperti rute Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km) sebagai bagian dari rencana besar perkeretaapian nasional.
Kereta cepat ditargetkan akan menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa. Hal ini disampaikan Jokowi dalam kicauannya di twitter @jokowi seperti dikutip detikFinance, Kamis (28/1/2016).
"Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari rencana besar kita menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa," tweet Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi memandang kereta sebagai transportasi masa depan transportasi Indonesia untuk jalur darat. Lanjut Jokowi, kota-kota besar yang padat penduduknya harus mengembangkan moda transportasi massal berbasis kereta.
"Kereta api masa depan transportasi massal kita. Kota-kota yang padat penduduknya harus sudah menggunakan moda transportasi ini," sebutnya.
Niat Jokowi ternyata sejalan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2011-2030 yang disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di dalam rencana itu, terangkum pengembangan kereta cepat di Pulau Jawa.
Ternyata, pengembangan HST menyambungkan antara ujung barat dan timur di Pulau Jawa yakni dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur.
Pengembangan kereta cepat rute Merak-Banyuwangi dilakukan secara bertahap. Fase I untuk periode 2021-2025, proyek HST menghubungkan Jakarta-Surabaya. Fase II untuk periode 2026-2030, kereta cepat dibangun dari Surabaya-Banyuwangi dan Jakarta-Merak. 2
Salah satu Pembangunannya yaitu Kereta Api Trans-Sulawesi
Pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi ruas Makassar-Parepare mulai memasuki tahapan baru berupa pembantalan jalur. Menurut rencana, pengerjaan tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (21/8/2015) besok, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengemukakan rencana pembantalan jalur KA trans-Sulawesi itu di Makassar, Rabu (19/8/2015). "Ini adalah jalur kereta api pertama yang dibangun oleh bangsa sendiri sejak kemerdekaan," katanya.
Ia pun berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga moda transportasi kereta api publik pertama di Pulau Sulawesi itu bisa dinikmati pada 2017. "Kereta api akan mengubah peradaban Sulsel. Tidak ada negara yang maju tanpa kereta api," ujarnya.
Peletakan batu pertama pembangunan jalur KA trans-Sulawesi dilaksanakan pada 12 Agustus 2014 oleh Menteri Perekonomian saat itu, Chairul Tanjung. Ruas pertama yang dibangun, yakni sepanjang 146 kilometer, melintasi Makassar, Maros, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Barru, dan Parepare.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulawesi Selatan Masykur A Sulthan mengatakan, tahap awal pembangunan adalah pembebasan 30 kilometer lahan di wilayah Kabupaten Barru.
"Saat ini pembayaran lahan sudah mencapai 60 persen dan sisanya akan diselesaikan bulan ini," ujar Masykur.
Ia menambahkan, biaya pembebasan lahan ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp 108 miliar. Adapun pembebasan lahan tahap kedua hingga selesai akan dibiayai oleh APBN. Untuk tahap kedua, lahan yang akan dibebaskan sepanjang 70 kilometer di wilayah Pangkep dan Maros dengan anggaran Rp 200 miliar.
Masykur mengatakan, pembantalan yang akan dilakukan besok, yakni di lintasan lahan yang telah siap di wilayah Barru. Hal itu bersamaan dengan pengerjaan lahan di bagian lintasan yang lain. Sementara itu, pemasangan badan rel dijadwalkan dilaksanakan pada Oktober nanti.
Pakar transportasi Universitas Hasanuddin, M Yamin Jinca, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek pembebasan lahan. Jika tak ditangani dengan baik, hal itu dapat menghambat rencana pembangunan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk tim penilai internasional independen proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim penilai itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembentukan tim penilai itu tertuang dalam peraturan presiden (perpres). Mereka bertugas menentukan konsultan internasional yang mendapat kewenangan menilai proposal proyek kereta cepat selambat-lambatnya 31 Agustus 2015.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diputuskan siapa konsultan independen itu. Keputusan akan dibuka ke publik dengan standar internasional sehingga memberi kepuasan bagi pihak yang mengajukan proposal proyek," kata Pramono.
Perpres yang dimaksud juga mengatur tentang aspek sosial, budaya, dan tenaga kerja dalam mengambil keputusan. Pramono belum bisa menyebutkan nomor perpres yang dimaksud karena memang baru ditandatangani Presiden kemarin. 3
URL DCMA : http://www.hatree.net/2016/02/dahsya...#ixzz3zeOKwseJ
Berkat Jokowi masyarakat luar jawa bisa naik kereta tanpa perlu datang ke jawa
0
4.3K
Kutip
33
Balasan
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan