TRIBUNJAMBI,COM, UNGARAN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno menilai desakan sejumlah pihak agar dirinya membuka dokumen mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah alamat.

Menurut Rini, dirinya tidak mempunyai kewenangan membuka dokumen proyek kereta cepat lantaran skema proyek tersebut bersifat business to business (B2B).

"Tidak bisa, karena itu business to busines. Gak bisa ke saya," kata Rini, dijumpai usai peresmian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) diKelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Minggu (07/02/2016) siang.

Proyek kereta cepat yang digarap oleh PT kereta cepat Indonesia China (KCIC), juga terdapat konsorsium BUMN didalamnya.

Rini menilai, proyek tersebut murni kerja sama bisnis antarperusahaan. Oleh sebab itu, berlaku kerahasiaan terhadap sejumlah kesepakatan yang dibuat antara konsorsium BUMN dengan pengusaha China.

"kereta cepat itu selama nanti prosesnya sudah benar (silahkan). Tapi yang harus ditekankan itu tidak terlepas PT KCIC ini adalah perusahaan swasta. Bahwa BUMN itu punya saham disitu, tetap sebagai perusahaan. Itu tentunya ada rahasia perusahaan yang dijaga," jelas dia.

Rini mempersilahkan jika pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator bermaksud membuka dokumen kereta cepat tersebut.

Tetapi bahwa ini di cek mengenai modalnya dari BUMN atau proyeknya sendiri, silahkan. Kemenhub sebagai regulator itu silahkan saja," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengaku, akan mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait dokumen proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dia mengatakan, MTI meminta kepada dua menteri tersebut untuk membuka dokumen mengenai proyek kereta cepat ke publik.

Dengan begitu, tidak hanya masyarakat umum, tapi juga para investor dapat mengambil sikap terkait pembangunan proyek kereta cepat sepanjang 142 kilometer tersebut.(Kontributor Ungaran, Syahrul Munir)

Rini Soemarno Mengaku Tak Tahu Kereta Cepat Masuk Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengaku tak tahu bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam daftar proyek strategis nasional.

Rini juga mengelak pihaknya mendorong proyek itu dimasukkan sebagai proyek strategis nasional.

"Enggak tahu. Saya enggak ngerti perpres itu. Itu tanya Mensesneg dan Seskab. Saya enggak tahu," kata Rini ditemui seusai rapat dengan DPD, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Malah, ketika dikonfirmasi bahwa proyek tersebut berpeluang mendapatkan jaminan dari pemerintah sesuai dengan regulasinya, Rini berkelit.

"Saya belum baca perpresnya. Tanya sendiri saja ke sana. Enggak ada urusan dengan saya," kata Rini.

Rini juga meminta wartawan mengonfirmasi ke BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bahwa proyek itu betul-betul ekonomis dan tidak akan menyusahkan BUMN pada kemudian hari.

"Tanya ke BUMN-nya, ekonomis atau tidak. Harap tanya ke mereka," kata Rini.

Sebagai informasi, proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam perpres tersebut, juga disebutkan bahwa pemerintah bisa memberikan jaminan kepada proyek yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Jaminan itu bisa diberikan bergantung kepada Menteri Keuangan.

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Bambang Priyo Jatmiko

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menilai, proyek kereta api cepat (high speed train/HST) bakal bernasib sama dengan proyek kelistrikan (Fast Track Programme/FTP) 10.000 megawatt (MW) 1 dan 2 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, kala itu proyek kelistrikan 10.000 MW didanai dari hasil pinjaman Bank Exim China, yang direncanakan akan selesai hingga akhir periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I atau selama lima tahun pertama.

"‎Namun yang terjadi? Hingga SBY berakhir pemerintahanya bersama Budiono, proyek pembangkit listrik hasil proyek tahap I, yang dicanangkan sebesar 10 ribu MW tersebut baru diselesaikan sekitar 8.500 MW, sisanya diharapkan selesai 2016," kata dia dalam rilisnya yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Sayangnya, tingkat keandalan (reliability) proyek tersebut dinilai tidak akan maksimal, atau hanya mampu sekitar 55% hingga 60%. Sebab, banyak pembangkit yang rusak dan tidak sesuai yang dijanjikan pemerintah China.

"Malah sialnya banyak pembangkit yang second hand dari China. Akibatnya, PLN rugi triliunan rupiah karena harus mengantikannya dengan genset berbahan bakar minyak, serta utang pemerintah terhadap pemerintah China bertambah," imbuhnya.

Selain itu, sambung Politisi Partai Gerindra ini, untuk bisa mencairkan dana pinjaman dari Bank Exim China itu pemerintah juga dipaksa untuk membeli pesawat made in China MA 60 yang digunakan Merpati Nusantara Airlines.

"‎Sekarang semua pesawat sudah hampir jadi bangkai dan Merpati Airlines harus menanggung utang sebesar Rp2,7 triliun dan sekarang ditanggung pemerintah, karena pemerintah waktu itu mengeluarkan Sovereign Guarantee berupa Subsidary Loan Agreement (SLA) walaupun katanya kerja sama pembelian pesawat MA60 itu B to B alias tidak menggunakan APBN," tutur Arief.

Menurutnya, pola penawaran kerja sama pembangunan infrastruktur dari China harus menjadi pelajaran untuk Presiden Jokowi berpikir ulang mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Arief menilai proyek itu akan bernasib sama dengan proyek pembangkit listrik ataupun pengadaan armada busway oleh China, yang banyak rusak dan tidak andal.

‎"Jadi, kami mendesak agar Jokowi segera membatalkan proyek kereta api cepat, jangan sampai konsorsium BUMN yang terlibat dalam kereta cepat rugi besar dan harus tutup akibat tidak sanggup membayar utang biaya pembangunan," tandasnya.
(izz)