Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya tetap merestui pembangunan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung meski dikerjakan tanpa uang negara.

Faisal menuding proyek yang ditaksir menelan investasi US$5,5 miliar tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari China.

"Sebut saja ada Rini Soemarno. Urus deal-nya kok bukan Pak Jonan (Menteri Perhubungan)? Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap supaya jelas," ujar Faisal di kantor PT PLN (Persero) Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).

Faisal mensinyalir, penunjukkan China Railway International Co Ltd sebagai kontraktor dalam proyek tak lepas dari adanya pinjaman China kepada beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun lalu.

Selain itu, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini juga menyoroti pembentukan konsorsium empat BUMN dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang nantinya akan menjadi mitra China Trailway dalam pengerjaan jalur kereta 142 kilometer.

Meski diklaim tak akan menggunakan Anggaran Penerimaan Negara dan Belanja Negara (APBN), namun Faisal mencium bahwa konsorsium tersebut akan tetap mengeluarkan kocek perusahaan yang diperoleh dari mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Saya tidak suka akal-akalan seperti begitu. Jadi, perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno," kata Faisal.

Berangkat dari hal ini, ia pun meminta Jokowi mengevaluasi kembali rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan bisa selesai pada 2019 mendatang.

Sebab dia menilai keputusan Presiden melanjutkan proyek kereta cepat lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak memperoleh informasi yang utuh mengenai analisa pengadaan jalur kereta cepat.

"Saya itu pendukung Pak Jokowi dan Presiden kita tidak bodoh. Tapi berikan informasi karena prosesnya tidak jelas. Sumber informasinya itu ada yang salah informasi sehingga presiden putuskan itu dengan informasi yang kurang lengkap," imbuh Faisal.

Sampai artikel ini diturunkan, Menteri Rini belum membalas pesan singkat yang diajukan CNNIndonesia.com


http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...-kereta-cepat/

KA Cepat Jakarta-Bandung yang berjarak sekitar 150 km, dengan 6 stasiun pemberhentian. Logis sebagai KA Cepat nggak?

Klaim pemerintah perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh selama 30 menit.

Menurut ilmu fisika dasar kelas 1 SMP : kecepatan rerata dinyatakan dengan v = s/t.

Kecepatan maksimum KCBC diklaim 300 km/jam.

Jika v = 300 km/jam dan s = 150 km, maka waktu tempuh kereta t = s/v = 150 km/300 km/jam = 1/2 jam = 30 menit.

Jika ada 6 stasiun perhentian dan masing-masing stasiun berhenti selama 4 menit saja, maka waktu yang diperlukan untuk berhenti adalah 6 stasiun x 4 menit/stasiun = 24 menit.

Sehingga jika tanpa mempertimbangkan percepatan dalam gerak lurus berubah beraturan (GLBB), artinya ketika mulai bergerak KCBC langsung kecepatan penuh hingga berhenti, maka waktu yang diperlukan dari stasiun Bandung menuju stasiun Jakarta adalah:

Waktu di jalan + Waktu di perhentian stasiun = 30 menit + 24 menit = 54 menit atau hampir mendekati satu jam untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta.

Masih layak disebut kereta cepat? Pake travel Baraya atau Cipaganti saja cuma butuh waktu sekitar 2 jam atau setengahnya.

Saya koq ndak begitu yakin kereta cepat ini akan digemari kecuali pada awal-awal beroperasi. Itu pun karena karakter masyarakat Indonesia yang demen euforia. Suka coba hal baru, menggebu-gebu, kemudian biasa saja, bahkan melupakan. Persis seperti ketika euforia memilih presiden yang menandatangani prasasti typo KCBC ini.

*Catatan: KCBC = Kereta Cepat Buatan Cina.