- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
PDIP Tuding Divestasi Freeport Gara-Gara Kesalahan Rezim SBY
TS
zitizen4r
PDIP Tuding Divestasi Freeport Gara-Gara Kesalahan Rezim SBY
Politisi PDIP Lempar Persoalan Divestasi Saham Freeport ke SBY
17 JAN 2016 07:26
SBY
Rimanews- Enam hari sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden, tepatnya 14 Oktober 2014, Presiden SBY mengeluarkan PP Nomor 77. PP 77 adalah PP tentang perubahan ketiga dari PP 23 tahun 2010 yg diubah dengan PP 24 tahun 2012 dan selanjutnya diubah lagi melalui PP 77 tahun 2014.
Dalam PP 24 tahun 2012 semua IUP dan IUPK investasi asing diwajibkan melakukan divestasi saham pada Indonesia sebesar 51%. Hak Indonesia untuk mendapatkan 51% saham Freeport itu kemudian berkurang menjadi hanya 30% setelah keluarnya PP 77, tepat nya pasal 97 ayat 1c dan 1d.
"Sulit dipahami urgensi dari dikeluarkannya PP itu, lebih sulit lagi memahami motif apa di balik PP itu, tapi yang jelas, akibat PP itu maka Indonesia kehilangan sekitar 21% saham Freeport yg akan di divestasi. Sebaliknya, PP itu justeru "memberikan" 21% saham Freeport pada Freeport," kata anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu dalam siaran persnya kepada Rimanews, Minggu (17/1/2016).
Kehilangan 21% saham Freeport lanjut Adian, itu sama saja kehilangan hampir 45 triliun rupiah nilai saham atau berpotensi kehilangan kira-kira Rp20 triliun keuntungan rata-rata Freeport setiap tahun.
"Untuk mencegah kerugian yang luar biasa besar itu maka sebelum melakukan divestasi saham Freeport, Presiden Jokowi harus berani mengubah kembali PP 77 khususnya pasal 97 ayat 1 c dan 1 d kemudian memberlakukan kembali prosentase divestasi saham bagi investor asing sebesar 51% sebagaimana tertulis di PP 24 tahun 2012.
Untuk itu kepada menteri-menteri terkait jangan berbicara sekedar angka-angka besaran saham dan nilai rupiahnya tetapi sebaiknya mempelajari dahulu perubahan PP dari PP 23, 24 hingga 77 yang berhubungan dengan naik turunnya divestasi saham investasi asing di pertambangan dan kaitannya terhadap Nawacita dan Trisakti sebelum berbicara pada publik dan Presiden.
http://nasional.rimanews.com/politik...reeport-ke-SBY
PDIP Tuding Divestasi Freeport Gara-Gara SBY, Demokrat Protes
Selasa, 19 Jan 2016 - 16:22:06 WIB
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyadi tak terima tudingan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu terkait divestasi saham PT. Freeport.
Adian menyebut bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 dikeluarkan Presiden ke-6 SBY berdampak divestasi saham PT. Freeport yang merugikan Negara Republik Indonesia (RI) puluhan triliun.
Sebelumnya, Adian mengatakan bahwa PP Nomor 77 Tahun 2014 merugikan Indonesia, karena memperkecil persentase kewajiban divestasi saham Freeport, yang semula 51% menjadi hanya 30%.
Namun, Mulyadi bereaksi atas pernyataan Adian. Mulyadi menganggap rekannya di DPR itu tidak mengerti PP 77 tersebut.
"Justru PP 77 tersebut memperjelaskan dan mengklasifikasi secara detail dari PP 24 karena kedua PP tersebut dibuat era SBY," tandas dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (18/01/2016).
Mulyadi menjelaskan bahwa jenis penambangan itu ada beberapa klasifikasi dengan resiko modal dan kebutuhan teknologi yang berbeda. Misalnya, untuk kegiatan penambangan yang tidak melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 51 % secara bertahap.
Sedangkan untuk kegiatan penambangan dengan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 40% secara bertahap, tambah dia.
Adapun, penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah divestasi sahamnya diatur sampai 30% secara bertahap.
“Dalam PP itu sudah diatur jelas mekanisme aturan mainnya dengan baik. PP No.77 adalah PP tentang perubahan ketiga dari PP No.23 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No.24 Tahun 2012, dan selanjutnya diubah lagi melalui PP No.77 Tahun 2014," terang dia.
http://www.teropongsenayan.com/27697...emokrat-protes
Tidak Segera Divestasi, Freeport Terancam Default
23 Nov 2015 at 15:10 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan PT Freeport Indonesia bisa dinyatakan gagal (default), jika tidak segera merealisasikan rencana pelepasan saham (divestasi) sebesar 10,64 persen sesuai ketentuan kepada pemerintah.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot bahkan mengaku pihaknya sudah melayangkan surat teguran terkait divestasi tersebut. Penawaran harga divestasi oleh Freeport seharusnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2015.
"Mekanismenya, kalau mereka nggak memenuhi kewajiban, kita akan kasih peringatan-peringatan, kemudian ada teguran, dan bisa default," tutur Bambang, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Dia mengungkapkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tidak menetapkan batas akhir. Namun pemerintah ingin perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut segera melakukan divestasi.
"Nggak ada batas akhirnya. Di PP 77 kan nggak ada (batas waktu). Biarin saja dia (Freeport ) ngomong gitu (ga ada mekanismenya)," tuturnya.
Pastinya, menurut dia, jika Freeport tidak segera melakukan pelepasan saham maka pemerintah akan terus menegur.
Selanjutnya, jika teguran tersebut tidak diindahkan maka Freeport Indonesia bisa dinyatakan default memenuhi ketentuan.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport wajib melepas sahamnya sebesar 30 persen ke investor nasional karena diklasifikasikan sebagai perusahaan pertambangan bawah tanah (underground mining).
Freeport hingga 2020 masih harus melepas 20,64 persen sahamnya, mengingat pemerintah sampai saat ini baru memiliki 9 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Namun untuk tahap awal, Freeport hanya diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya pada tahun ini guna menggenapi menjadi 20 persen kepemilikan nasional. Sementara 10 persen sisanya baru masuk masa penawaran divestasi pada 2020.
Penawaran harga divestasi oleh Freeport seharusnya diserahkan ke pemerintah pada 14 Oktober lalu, untuk kemudian dievaluasi kewajaran harganya selama maksimal 90 hari.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah belum sepakat dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan besaran mekanisme perhitungan harga sahamnya.
Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Heriyanto mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Freeport Indonesia telah menawarkan sahamnya ke pemerintah, namun penawaran saham tersebut tidak disertai besaran harga saham.
Heriyanto mengungkapkan, Freeport menginginkan harga saham divestasi mengacu pada besaran investasi dan cadangan mineral hingga 2041. Sedangkan pemerintah ingin nilai saham hanya berdasarkan aset investasi yang sudah ditanamkan Freeport di Indonesia.
Menurut Heriyanto, pihaknya akan terus mencari skema yang tepat. Karena disvestasi Freeport masuk dalam rangkaian pembahasan amendemen kontrak karya. "Kami masih terus melakukan pembahasan terkait divestasi ini," tutupnya
http://bisnis.liputan6.com/read/2372...rancam-default
Setelah Freeport menawarkan saham-sahamnya, inilah yang terjadi ....
---------------------------
Freeport dipaksa disvestasi. Sudah mereka lakukan, tapi dinilai tawarannya kemahalan dan Pemerintah ngaku nggak punya duit (baca disinidan disini). Lhaa ... emang sedari awal memang niat Freeport enggak mau kok disuruh menjual saham-sahamnya itu ke Indonesia. Gitu aja kok pada ribet sendiri? Upaya yang dilakukan Setyo Novanto untuk "minta saham" itu, gratisan dari Freeport, bisa jadi betul, karena dia tahu Pemerintah nggak bakalan mampu membelinya, jadi dia minta digratiskan aja!
:
17 JAN 2016 07:26
SBY
Rimanews- Enam hari sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden, tepatnya 14 Oktober 2014, Presiden SBY mengeluarkan PP Nomor 77. PP 77 adalah PP tentang perubahan ketiga dari PP 23 tahun 2010 yg diubah dengan PP 24 tahun 2012 dan selanjutnya diubah lagi melalui PP 77 tahun 2014.
Dalam PP 24 tahun 2012 semua IUP dan IUPK investasi asing diwajibkan melakukan divestasi saham pada Indonesia sebesar 51%. Hak Indonesia untuk mendapatkan 51% saham Freeport itu kemudian berkurang menjadi hanya 30% setelah keluarnya PP 77, tepat nya pasal 97 ayat 1c dan 1d.
"Sulit dipahami urgensi dari dikeluarkannya PP itu, lebih sulit lagi memahami motif apa di balik PP itu, tapi yang jelas, akibat PP itu maka Indonesia kehilangan sekitar 21% saham Freeport yg akan di divestasi. Sebaliknya, PP itu justeru "memberikan" 21% saham Freeport pada Freeport," kata anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu dalam siaran persnya kepada Rimanews, Minggu (17/1/2016).
Kehilangan 21% saham Freeport lanjut Adian, itu sama saja kehilangan hampir 45 triliun rupiah nilai saham atau berpotensi kehilangan kira-kira Rp20 triliun keuntungan rata-rata Freeport setiap tahun.
"Untuk mencegah kerugian yang luar biasa besar itu maka sebelum melakukan divestasi saham Freeport, Presiden Jokowi harus berani mengubah kembali PP 77 khususnya pasal 97 ayat 1 c dan 1 d kemudian memberlakukan kembali prosentase divestasi saham bagi investor asing sebesar 51% sebagaimana tertulis di PP 24 tahun 2012.
Untuk itu kepada menteri-menteri terkait jangan berbicara sekedar angka-angka besaran saham dan nilai rupiahnya tetapi sebaiknya mempelajari dahulu perubahan PP dari PP 23, 24 hingga 77 yang berhubungan dengan naik turunnya divestasi saham investasi asing di pertambangan dan kaitannya terhadap Nawacita dan Trisakti sebelum berbicara pada publik dan Presiden.
http://nasional.rimanews.com/politik...reeport-ke-SBY
PDIP Tuding Divestasi Freeport Gara-Gara SBY, Demokrat Protes
Selasa, 19 Jan 2016 - 16:22:06 WIB
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyadi tak terima tudingan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu terkait divestasi saham PT. Freeport.
Adian menyebut bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2014 dikeluarkan Presiden ke-6 SBY berdampak divestasi saham PT. Freeport yang merugikan Negara Republik Indonesia (RI) puluhan triliun.
Sebelumnya, Adian mengatakan bahwa PP Nomor 77 Tahun 2014 merugikan Indonesia, karena memperkecil persentase kewajiban divestasi saham Freeport, yang semula 51% menjadi hanya 30%.
Namun, Mulyadi bereaksi atas pernyataan Adian. Mulyadi menganggap rekannya di DPR itu tidak mengerti PP 77 tersebut.
"Justru PP 77 tersebut memperjelaskan dan mengklasifikasi secara detail dari PP 24 karena kedua PP tersebut dibuat era SBY," tandas dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (18/01/2016).
Mulyadi menjelaskan bahwa jenis penambangan itu ada beberapa klasifikasi dengan resiko modal dan kebutuhan teknologi yang berbeda. Misalnya, untuk kegiatan penambangan yang tidak melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 51 % secara bertahap.
Sedangkan untuk kegiatan penambangan dengan melakukan pengolahan dan/atau pemurnian divestasi sahamnya diatur sampai 40% secara bertahap, tambah dia.
Adapun, penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah divestasi sahamnya diatur sampai 30% secara bertahap.
“Dalam PP itu sudah diatur jelas mekanisme aturan mainnya dengan baik. PP No.77 adalah PP tentang perubahan ketiga dari PP No.23 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No.24 Tahun 2012, dan selanjutnya diubah lagi melalui PP No.77 Tahun 2014," terang dia.
http://www.teropongsenayan.com/27697...emokrat-protes
Tidak Segera Divestasi, Freeport Terancam Default
23 Nov 2015 at 15:10 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan PT Freeport Indonesia bisa dinyatakan gagal (default), jika tidak segera merealisasikan rencana pelepasan saham (divestasi) sebesar 10,64 persen sesuai ketentuan kepada pemerintah.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot bahkan mengaku pihaknya sudah melayangkan surat teguran terkait divestasi tersebut. Penawaran harga divestasi oleh Freeport seharusnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2015.
"Mekanismenya, kalau mereka nggak memenuhi kewajiban, kita akan kasih peringatan-peringatan, kemudian ada teguran, dan bisa default," tutur Bambang, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Dia mengungkapkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tidak menetapkan batas akhir. Namun pemerintah ingin perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut segera melakukan divestasi.
"Nggak ada batas akhirnya. Di PP 77 kan nggak ada (batas waktu). Biarin saja dia (Freeport ) ngomong gitu (ga ada mekanismenya)," tuturnya.
Pastinya, menurut dia, jika Freeport tidak segera melakukan pelepasan saham maka pemerintah akan terus menegur.
Selanjutnya, jika teguran tersebut tidak diindahkan maka Freeport Indonesia bisa dinyatakan default memenuhi ketentuan.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport wajib melepas sahamnya sebesar 30 persen ke investor nasional karena diklasifikasikan sebagai perusahaan pertambangan bawah tanah (underground mining).
Freeport hingga 2020 masih harus melepas 20,64 persen sahamnya, mengingat pemerintah sampai saat ini baru memiliki 9 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Namun untuk tahap awal, Freeport hanya diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya pada tahun ini guna menggenapi menjadi 20 persen kepemilikan nasional. Sementara 10 persen sisanya baru masuk masa penawaran divestasi pada 2020.
Penawaran harga divestasi oleh Freeport seharusnya diserahkan ke pemerintah pada 14 Oktober lalu, untuk kemudian dievaluasi kewajaran harganya selama maksimal 90 hari.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah belum sepakat dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan besaran mekanisme perhitungan harga sahamnya.
Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Heriyanto mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Freeport Indonesia telah menawarkan sahamnya ke pemerintah, namun penawaran saham tersebut tidak disertai besaran harga saham.
Heriyanto mengungkapkan, Freeport menginginkan harga saham divestasi mengacu pada besaran investasi dan cadangan mineral hingga 2041. Sedangkan pemerintah ingin nilai saham hanya berdasarkan aset investasi yang sudah ditanamkan Freeport di Indonesia.
Menurut Heriyanto, pihaknya akan terus mencari skema yang tepat. Karena disvestasi Freeport masuk dalam rangkaian pembahasan amendemen kontrak karya. "Kami masih terus melakukan pembahasan terkait divestasi ini," tutupnya
http://bisnis.liputan6.com/read/2372...rancam-default
Setelah Freeport menawarkan saham-sahamnya, inilah yang terjadi ....
Quote:
“Harga Divestasi Freeport Kemahalan”, Darmin: Pemerintah Akan Hitung Ulang…
19 Januari 2016 1:45 PM
Jakarta, Aktual.com — Sorotan publik terhadap penawaran Divestasi saham sebesar 10,64 persen dengan harga mencapai USD1,7 oleh pihak PT Freeport kepada pemerintah Indonesia dirasa ketinggian.
Menurut direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, bahwa harga tersebut jelas terlampau mahal dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
“Itu jelas sangat mahal,” tulis Marwan melalui pesan elektronik kepada Aktual.com, Selasa (19/1).
Sejauh ini berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah belum membahas hal tersebut.
Namun ia memastikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali atas nominal yang ditawarkan oleh pihak Freeport.
“Kita belum membicarakannya masalah itu, harganya semua itu harus dihitung lagi, bagaimana metode mereka menghitungnya,” kata Darmin saat ditemui di kantornya.
Diketahui pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, (13/1).
Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp 13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.
http://www.aktual.com/harga-divestas...-hitung-ulang/
Harga Saham Freeport Kemahalan, Unibraw: Audit Dulu Sebelum Divestasi
19 Januari 2016 3:02 PM
Jakarta, Aktual.com — Penawaran Divestasi saham sebesar 10,64 persen dengan harga mencapai USD1,7 oleh pihak PT Freeport kepada pemerintah Indonesai dinilai oleh ekonom terlampau mahal, pasalnya kondisi harga produksi sumber daya alam saat ini terus menurun.
Menurut Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, pemerintah perlu mengaudit PT Freeport terlebih dahulu hingga mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari kelayakan harga Divestasi tersebut.
“Menurut saya, perlu di audit dulu harganya apa memang semahal itu, mengingat harga produk SDA saat ini terus menurun,” tulis Candra melalui pesan elektronik kepada Aktual.com Selasa (19/1).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini Freeport membutuhkan dana yang besar untuk investasi baru, informasi kebangkrutan Freeport sudah diketahui banyak pihak, pemerintah harus berhati-hati untuk membeli saham yang terlampau mahal tersebut.
Sebaiamana diketahui bahwa pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, 13/1.
Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.
http://www.aktual.com/harga-saham-fr...lum-divestasi/
BPK: Harga Divestasi Freeport Nilainya “Tidak Wajar”
19 Januari 2016 1:06 PM
Jakarta, Aktual.com — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VII, Achsanul Qosasih menyoroti harga saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan ke pemerintah dianggap tidak wajar. Menurut dia, harga saham Freeport 10,64 persen yang senilai US$1,7 miliar atau Rp 23 triliun itu dianggap di luar nilai kewajaran atau fair value.
“Nilai divestasinya itu kami anggap tidak wajar. Tidak sesuai nilai kewajaran (fair value). Jadi kalau bicara soal kewajaran itu tidak wajar,” tegas Achsanul di sela-sela acara Acara BPK, di Jakarta, Selasa (19/1).
Menurut dia, sejatinya masalah Freeport itu bukan ranahnya BPK. Auditor negara itu hanya mengawasi Freeport terkait dengan royalti atau dividennya yang diserahkan ke kas negara.
“Tapi saya sendiri terus mengawasi proses divestasi ini. Ini untuk menjaga-jaga kalau suatu saat DPR minta untuk melakukan audit terkait proses divestasi ini,” tutur dia.
Menurut Achsanul, divestasi ini penting dilakukan oleh pemerintah. Karena selama berpuluh-puluh tahun terus dikelola asing tentu sangat tidak baik.
“Jadi jangan terus (Freeport) dikelola oleh asing. Perlu juga dalam kasus ini bicara nasionalisme. Saya begini bukannya anti asing,” tegas dia.
Bahkan dalam proses divestasi ini juga, BPK mengingatkan agar diiringi dengan proses alih teknologi. Karena untuk mengelola tambang besar seperti Freeport butuh teknologi kuat. Ia mencontohkan salah satu BUMN yang semula dikelola asing, begitu dikelola putra Indonesia kinerjanya stagnan.
“Bukan soal SDM kita kurang mampu. Ini hanya soal market-nya. Jangan sampai matket kita malah nerkurang setelah dikelola kita,” ingat dia.
http://www.aktual.com/bpk-harga-dive...t-tidak-wajar/
Freeport Diambang Bangkrut, Yusri: Sebaiknya Pemerintah Tolak Harga Divestasi
19 Januari 2016 12:28 PM
Jakarta, Aktual.com — Penawaran harga saham atau divestasi PT Freeport Indonesia ke pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pekan lalu dianggap merugikan, dan nilai yang ditawarkan sangat mahal di tengah merosotnya harga saham Freeport.
Berbagai pihak pun menyarankan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan apakah menerima divestasi yang ditawarkan oleh Freeport tersebut.
Pengamat Energi dan Pertambangan, Yusri Usman mengingatkan kepada pemerintah jika jangka waktu operasi Freeport dalam Kontrak Karya (KK) sampai dengan tahun 2021, dan selama ini berdasarkan bukti surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM tertanggal 31 Agustus 2015 secara tegas menyatakan bahwa PT FI tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 dan bahkan terhadap isi Kontrak Karya tersebut.
“Tentu menjadi aneh kalau PT FI saat ini mau menjalankan proses divestasi 10,64 % dengan mengikuti ketentuan pasal 7C ayat d sesuai PP 77 thn 2014. Pasalnya, di saat harga sahamnya anjlok drastis dari USD60 per saham dan saat ini sudah mendekati USD4 per saham serta terburuk nomor 4 nilai sahamnya di bursa saham NY,” ujar Yusri kepada Aktual.com, Selasa (19/1).
Apalagi, saat ini utang Freeport semakin membesar sekitar USD21 milliar, sehingga Pemerintah harus lebih ekstra hati-hati dalam melakukan evaluasi terhadap tawaran divestasi Freeport.
“Bahkan, pemerintah mestinya menolak saja tawaran tersebut dan tidak memperpanjang lagi proses IUPK yang baru bisa dibahas awal tahun 2019,” ucapnya.
Yusri juga mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai Pemerintah saat ini membeli masalah yang sudah membelit keuangan PT FI.
“Freeport sangat berpotensi bangkrut. Sudah 48 tahun bangsa ini hanya dapat tulang, jangan malah sekarang membeli masalah untuk membayar utang PT Freeport Indonesia,” jelasnya.
http://www.aktual.com/217426-2/
19 Januari 2016 1:45 PM
Jakarta, Aktual.com — Sorotan publik terhadap penawaran Divestasi saham sebesar 10,64 persen dengan harga mencapai USD1,7 oleh pihak PT Freeport kepada pemerintah Indonesia dirasa ketinggian.
Menurut direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, bahwa harga tersebut jelas terlampau mahal dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
“Itu jelas sangat mahal,” tulis Marwan melalui pesan elektronik kepada Aktual.com, Selasa (19/1).
Sejauh ini berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah belum membahas hal tersebut.
Namun ia memastikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali atas nominal yang ditawarkan oleh pihak Freeport.
“Kita belum membicarakannya masalah itu, harganya semua itu harus dihitung lagi, bagaimana metode mereka menghitungnya,” kata Darmin saat ditemui di kantornya.
Diketahui pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, (13/1).
Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp 13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.
http://www.aktual.com/harga-divestas...-hitung-ulang/
Harga Saham Freeport Kemahalan, Unibraw: Audit Dulu Sebelum Divestasi
19 Januari 2016 3:02 PM
Jakarta, Aktual.com — Penawaran Divestasi saham sebesar 10,64 persen dengan harga mencapai USD1,7 oleh pihak PT Freeport kepada pemerintah Indonesai dinilai oleh ekonom terlampau mahal, pasalnya kondisi harga produksi sumber daya alam saat ini terus menurun.
Menurut Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, pemerintah perlu mengaudit PT Freeport terlebih dahulu hingga mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari kelayakan harga Divestasi tersebut.
“Menurut saya, perlu di audit dulu harganya apa memang semahal itu, mengingat harga produk SDA saat ini terus menurun,” tulis Candra melalui pesan elektronik kepada Aktual.com Selasa (19/1).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini Freeport membutuhkan dana yang besar untuk investasi baru, informasi kebangkrutan Freeport sudah diketahui banyak pihak, pemerintah harus berhati-hati untuk membeli saham yang terlampau mahal tersebut.
Sebaiamana diketahui bahwa pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, 13/1.
Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.
http://www.aktual.com/harga-saham-fr...lum-divestasi/
BPK: Harga Divestasi Freeport Nilainya “Tidak Wajar”
19 Januari 2016 1:06 PM
Jakarta, Aktual.com — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VII, Achsanul Qosasih menyoroti harga saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan ke pemerintah dianggap tidak wajar. Menurut dia, harga saham Freeport 10,64 persen yang senilai US$1,7 miliar atau Rp 23 triliun itu dianggap di luar nilai kewajaran atau fair value.
“Nilai divestasinya itu kami anggap tidak wajar. Tidak sesuai nilai kewajaran (fair value). Jadi kalau bicara soal kewajaran itu tidak wajar,” tegas Achsanul di sela-sela acara Acara BPK, di Jakarta, Selasa (19/1).
Menurut dia, sejatinya masalah Freeport itu bukan ranahnya BPK. Auditor negara itu hanya mengawasi Freeport terkait dengan royalti atau dividennya yang diserahkan ke kas negara.
“Tapi saya sendiri terus mengawasi proses divestasi ini. Ini untuk menjaga-jaga kalau suatu saat DPR minta untuk melakukan audit terkait proses divestasi ini,” tutur dia.
Menurut Achsanul, divestasi ini penting dilakukan oleh pemerintah. Karena selama berpuluh-puluh tahun terus dikelola asing tentu sangat tidak baik.
“Jadi jangan terus (Freeport) dikelola oleh asing. Perlu juga dalam kasus ini bicara nasionalisme. Saya begini bukannya anti asing,” tegas dia.
Bahkan dalam proses divestasi ini juga, BPK mengingatkan agar diiringi dengan proses alih teknologi. Karena untuk mengelola tambang besar seperti Freeport butuh teknologi kuat. Ia mencontohkan salah satu BUMN yang semula dikelola asing, begitu dikelola putra Indonesia kinerjanya stagnan.
“Bukan soal SDM kita kurang mampu. Ini hanya soal market-nya. Jangan sampai matket kita malah nerkurang setelah dikelola kita,” ingat dia.
http://www.aktual.com/bpk-harga-dive...t-tidak-wajar/
Freeport Diambang Bangkrut, Yusri: Sebaiknya Pemerintah Tolak Harga Divestasi
19 Januari 2016 12:28 PM
Jakarta, Aktual.com — Penawaran harga saham atau divestasi PT Freeport Indonesia ke pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pekan lalu dianggap merugikan, dan nilai yang ditawarkan sangat mahal di tengah merosotnya harga saham Freeport.
Berbagai pihak pun menyarankan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan apakah menerima divestasi yang ditawarkan oleh Freeport tersebut.
Pengamat Energi dan Pertambangan, Yusri Usman mengingatkan kepada pemerintah jika jangka waktu operasi Freeport dalam Kontrak Karya (KK) sampai dengan tahun 2021, dan selama ini berdasarkan bukti surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM tertanggal 31 Agustus 2015 secara tegas menyatakan bahwa PT FI tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 dan bahkan terhadap isi Kontrak Karya tersebut.
“Tentu menjadi aneh kalau PT FI saat ini mau menjalankan proses divestasi 10,64 % dengan mengikuti ketentuan pasal 7C ayat d sesuai PP 77 thn 2014. Pasalnya, di saat harga sahamnya anjlok drastis dari USD60 per saham dan saat ini sudah mendekati USD4 per saham serta terburuk nomor 4 nilai sahamnya di bursa saham NY,” ujar Yusri kepada Aktual.com, Selasa (19/1).
Apalagi, saat ini utang Freeport semakin membesar sekitar USD21 milliar, sehingga Pemerintah harus lebih ekstra hati-hati dalam melakukan evaluasi terhadap tawaran divestasi Freeport.
“Bahkan, pemerintah mestinya menolak saja tawaran tersebut dan tidak memperpanjang lagi proses IUPK yang baru bisa dibahas awal tahun 2019,” ucapnya.
Yusri juga mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai Pemerintah saat ini membeli masalah yang sudah membelit keuangan PT FI.
“Freeport sangat berpotensi bangkrut. Sudah 48 tahun bangsa ini hanya dapat tulang, jangan malah sekarang membeli masalah untuk membayar utang PT Freeport Indonesia,” jelasnya.
http://www.aktual.com/217426-2/
---------------------------
Freeport dipaksa disvestasi. Sudah mereka lakukan, tapi dinilai tawarannya kemahalan dan Pemerintah ngaku nggak punya duit (baca disinidan disini). Lhaa ... emang sedari awal memang niat Freeport enggak mau kok disuruh menjual saham-sahamnya itu ke Indonesia. Gitu aja kok pada ribet sendiri? Upaya yang dilakukan Setyo Novanto untuk "minta saham" itu, gratisan dari Freeport, bisa jadi betul, karena dia tahu Pemerintah nggak bakalan mampu membelinya, jadi dia minta digratiskan aja!
:Diubah oleh zitizen4r 20-01-2016 00:06
0
3.9K
41
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan