Jakarta - PT Freeport Indonesia akhirnya secara resmi mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia, yakni kepada Menteri ESDM, untuk mengajukan penawaran 10,64% sahamnya. Freeport mengajukan harga sebesar US$ 1,7 miliar untuk 10,64% saham tersebut.

Penawaran saham ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).

"Freeport telah mengirim surat ke Menteri ESDM, mereka telah menawarkan saham sesuai PP 77/2014 dimana mereka harus menawarkan 10,64% sahamnya. Dalam suratnya, mereka menyebutkan nilai 100% saham mereka US$ 16,2 miliar, maka 10,64% jadi US$ 1,7 miliar," ungkap Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, usai Penandatanganan Kontrak Barang dan Jasa Kementerian ESDM di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Setelah penawaran resmi diajukan Freeport, pemerintah akan segera membentuk tim yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menilai harga saham yang diajukan Freeport.

"Jadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi valuasi yang disampaikan Freeport," dia menambahkan.

Pemerintah juga dapat menunjuk konsultan independen untuk mengevaluasi nilai saham Freeport. ‎Hasil evaluasi akan dibawa pemerintah untuk bernegosiasi dengan Freeport.

"Selanjutnya akan disampaikan untuk bertemu Tim Freeport dan memutuskan harga yang disepakati kedua belah pihak," papar Bambang.

Bila harga saham sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Freeport, maka pemerintah tinggal memutuskan siapa dari pihak pemerintah yang mengeksekusi pembelian saham tersebut, apakah BUMN atau yang lainnya. "Secepatnya harus kita lakukan," pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. ‎Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.

http://finance.detik.com/read/2016/0...i-us-17-miliar

Auo pks piyungan doyan konspirasi sangkal nih . Gw curiga tuh teroris malahan memanfaatkan isu deadline ini untuk membangun opini publik dg cucokmologi antara bom sarinah dg deadline freeport . Oalah kaya gatau orang indonesia aja gampang diombang ambing