Karyawan PT Dok & Perkapalan Mogok
Jumat, 11 Desember 2015 | 11:11



Ratusan massa karyawan PT DKB melakukan aksi unjuk rasa damai dan demo untuk menuntut hak-hak kesejahteraan dan normatif mereka sebagai karyawan‎ serta menentang penjualan aset perusahaan yang merugikan karyawan, Jumat (11/12) pagi [SP/Carlos Roy Fajarta Barus]

JAKARTARatusan massa karyawan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), Jumat (11/12), melakukan aksi mogok kerja.

Mereka kemudian menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sindang Laut dan Jalan Cilincing Raya, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Aksi demo dan mogok kerja para karyawan perusahaan berplat merah itu (Badan Usaha Milik Negara - BUMN) sebagai bentuk protes mereka untuk menuntut pihak dir‎eksi PT DKB menyelesaikan tanggung jawab pembayaran hak normatif karyawan mulai dari dana pensiun, dana Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), serta gaji bulanan dan uang lembur yang belum dibayarkan.

‎Ketua Umum Serikat Pekerja DKB Grup, Tati Hartati, mengatakan aksi ini adalah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh karyawan DKB baik yang ada di Cirebon, Banjarmasin, Semarang, Palembang, Galangan I, Galangan II, Galangan III, dan Airin dengan total keseluruhan mencapai 1.300 karyawan.

‎"Tuntutan kami adalah hak normatif yang belum dibayarkan diantaranya adalah mengenai dana pensiun sebesar Rp 164 miliar yang belum dibayarkan, sedangkan gaji kami selalu dipotong oleh pihak perusahaan, begitu juga Jamsostek Ketenagakerjaan, ada dana kami sebesar Rp 4 miliar yang belum dibayarkan padahal gaji kita sudah dipotong," ujar Tati, Jumat (11/12) pagi di akses masuk menuju Jalan Sindang Laut.

‎Selain dana pensiun dan dana Jamsostek, uang lembur karyawan PT DKB Persero juga belum dibayarkan sejak Juli 2015, selain itu insentif premi-premi masuk tanki juga belum dibayarkan, termasuk diantaranya iuran dari SP DKB belum dibayarkan oleh perusahaan meski gaji karyawan sudah dipotong setiap bulannya.

"Bila tuntutan ini tidak ditanggapi dan ditindakanjuti, kami akan melakukan aksi mogok ini selama 3 bulan terhitung kemarin (10/12) hingga Maret 2016‎, sampai ada keputusan dari Menteri BUMN, kami tidak akan melakukan negosiasi dengan direksi atau komisaris, kami ingin melakukan negosiasi kepada Deputi, Menteri, atau Presiden RI," tambahnya.

Menurut Tati, aksi mereka itu dimaksudkan untuk kebangkitan PT DKB itu sendiri, karena selama ini DKB perlu melakukan restrukturisasi baik dari segi keuangan maupun Sumber‎ Daya Manusia (SDM).

"Keuangan DKB sejak 5 tahun terakhir sudah terjun bebas baik dari segi pendapatan, gaji kami saja dalam sebulan bisa dicicil hinga tiga kali, ‎malahan bulan November 2015 ini ada yang hanya menerima 40-50%, padahal katanya akan dilunasi sepenuhnya," lanjutnya.

Selain meminta pemenuhan kesejahteraan karyawan, Serikat Pekerja PT DKB juga menolak rencana relokasi aset perusahaan baik berupa Kantor Pusat, PT Airin, Galangan I, Galangan II, dan Galangan III yang akan dilakukan direksi dengan PT Pelindo II yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tertanggal 16 Oktober 2015.

‎"Kami bekerja di core bisnis PT DKB dalam pembuatan kapal, tapi setelah kami lihat perkembangannya, banyak pembangunan dan pesanan kapal maupun perbaikan kapal yang mangkrak, total kerugian mencapai Rp 81 miliar," ucap Tati.

‎Sementara itu, Wakil Ketua Serikat Pekerja (SP) Logam Elektronik Mesin (LEM) SPSI PT DKB, Sukidi, mengatakan dirinya pernah memberikan secarik kertas kepada Presiden RI, Joko Widodo saat datang ke kantor pusat April 2015 lalu untuk membagikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Sampai saat ini belum ada solusi dan respon dari bapak Presiden, padahal isi dari secarik kertas itu adalah jeritan hati dari para karyawan yang sudah puluhan tahun mengabdi pada perusahaan ini," kata Sukidi.

Sukidi mengungkapkan memang sejak pemberian secarik kertas itu ada pergantian satu orang direksi, namun justru kondisi perusahaan malah semakin merosot dan ke-4 direksi tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya.

"Isi kertas itu adalah hak normatif karyawan yang belum diberikan, seperti Jamsostek‎ dipotong setiap bulan tapi tidak disetorkan ke Jamsostek jadi kami sulit mengklaim, dana pensiun kami dipotong tapi kami meminta uang pensiun diberikan uangnya juga tidak ada, BPJS yang diberikan pak Jokowi ke sini juga belum dibayar sehingga kalau kami mau berobat juga ditolak BPJS," lanjutnya.

Bahkan menurut Sukidi, iuran karyawan untuk organisasi yang nominalnya hanya sebesar Rp 3 ribu-5 ribu juga dipotong dari Agustus 2015 lalu, sehingga Serikat Pekerja tidak bisa bergerak.

"Kalau kondisi seperti ini apa kita akan diam saja? Kalau kita diam saja kita akan mati, mudahan dengan kita bergerak seperti ini ada solusi dari pihak-pihak yang terkait," tutupnya.

Menurut hasil pengamatan SP di lokasi, ‎ratusan karyawan melakukan aksi demonstrasi damai dengan berorasi di akses masuk menuju PT DKB di Jalan Sindang Laut.

Aksi damai itu tidak sampai menutup akses jalan dan mereka berorasi dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan mengikuti instruksi dari pihak koordinator aksi demo dengan tertib dan membuka lajur apabila ada kendaraan yang akan masuk ke dalam kantor mereka. [C-7/L-8]

http://sp.beritasatu.com/home/karyaw...n-mogor/104021