Anggota Panitia Khusus Pelindo II dari PKB Daniel Johan mengatakan selama tiga pekan bekerja, pansus menemukan kegagalan pengelolaan Pelindo II di bawah kepemimpinan RJ Lino.
"Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan dikelola nasional namun justru bangga diserahkan kepada pihak asing," katanya di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Dia mengatakan pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta atau Jakarta International Container Terminal (JICT) sejak 1999 dikelola Hutchinson Port Holding (HPH), sebuah perusahaan asal Hong Kong, dan seharusnya kontrak habis pada 2019.
Menurut anggota Komisi IV DPR itu, Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa karena akan lebih menguntungkan bagi Indonesia.
"Pekerjaan itu pasti bisa kita kerjakan karena tidak susah, namun dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," ujarnya.
Daniel mengatakan salah satu misi Pansus Pelindo II adalah memberi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia sudah tidak mau lagi hanya menjadi sapi perahan.
Indonesia menurut dia harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dari setiap pengelolaan investasi asing.
"Karena itu, Pelindo II juga harus dijadikan pionir untuk niatan itu," katanya.
Dia menjelaskan, Pansus Pelindo II DPR mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat Lino tunduk.
Setelah ditelusuri, menurut dia, ketahuan di baliknya ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia.
"Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing," katanya.
Selain menyerahkan aset penting seperti JICT kepada asing, menurut dia, Lino juga memiliki sejumlah kegagalan dalam memimpin manajemen perusahaan itu.
Dia mencontohkan, adanya masalah ketenagakerjaan, kisruh manajemen, dan belum selesainya terminal peti kemas baru di Kalibaru yang berdasarkan Perpres seharusnya selesai di tahun ini.
"Lalu manajemen gali lubang tutup lubang. Pinjam uang untuk menutup utang, begitu terus," ujarnya.

http://www.beritateratas.com/2015/11...emerintah.html