LITSUS PILKADA SUMATRA BARAT 2015
https://litsuspilkada2015.wordpress.com/2015/11/29/sumatra-barat/

Daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat pada Pilkada 2015




(nama calon)(tempat/tgl lahir bila ada)(L/P)(tempat tinggal)




1. Muslim Kasim-Fauzi Bahar
Partai pendukung: PAN, Nasdem, PDIP, Hanura

H Muslim Kasim Datuk Sinaro Basa, Ak, MM (Padang Pariaman, 28 Mei 1942)(L)(Padang)
CV di situs KPU
wiki: Muslim Kasim
FB page: Muslim Kasim
twitter: @MuslimKasim_
-Wakil Gubernur Sumatra Barat 2010-2015
-Bupati Padang Pariaman 2000-2010
-sebelumnya berkarier di Badan Urusan Logistik (Bulog); terakhir menjabat Ka Dolog Sumbar (1998-2000)
-alumnus S2 Manajemen Universitas Negeri Padang (2004)
-ketua umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Pariaman
-ketua umum Kwartir Daerah Pramuka Sumbar
-ketua umum Persatuan Olahraga Berburu Babi (Porbi) Padang Pariaman
-ketua umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Sumbar
-ketua Forum Pembuka Sejarah Sumatra Barat
-anggota Dewan Pembina Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sumbar
-ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Sumbar
-pembina Perkumpulan Silek Tradisi Minang Rancak Basamo Salingka Marapi Salirik Gunuang Singgalang
-juga didukung Demokrat; PPP Romahurmuzy; Golkar; Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono; Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigoe; tokoh Minang perantauan seperti Mufidah Jusuf Kalla, Azwar Anas, Syafi'i Ma'arif
-besan pengusaha pemilik MCB Group (Basko Grand Mall Padang, Premier Basko Hotel Padang) dan Harian Haluan Basrizal Koto
Rekam jejak sebagai Wakil Gubernur Sumatra Barat
-turut mengajukan uji materi UU Pemilu ke MK untuk menghapus ketentuan kepala daerah mundur kalau menjadi caleg; permohonannya ditolak (2013)
-dilaporkan LBH Padang ke Kejaksaan Tinggi Sumbar karena mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran (2012)
Rekam jejak sebagai Bupati Padang Pariaman
-menggagas proyek pembangunan Waterboom di Molibou Anai; proyek itu bermasalah dan diusut Kejaksaan Tinggi Sumbar karena dugaan korupsi
-pada masa jabatannya, Padang Pariaman mengalami beberapa kali bencana tanah longsor: 2009, 2007
Penghargaan yang didapat sebagai Bupati Padang Pariaman
Adibakti Bina Bahari dari KemenKKP (2009); Citra Bakti Abdi Negara (2009); laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (2009); Satyalencana Pembangunan (2008); Kabupaten Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik (2007); Tokoh Peduli Kemiskinan dari Universitas Andalas Padang (2006); Manggala Karya Kencana BKKBN (2006)
LHKPN
2013, sebagai Wakil Gubernur Sumatra Barat
Total harta Rp4,5 miliar, utang Rp0
--2 bangunan+tanah, 1 tanah di Padang
--1 bangunan+tanah, 4 bangunan di Kota Bandung
--1 tanah di Kota Bekasi, Jabar
--2 bangunan di Jakarta Timur
--1 bangunan+tanah di Badung, Bali
--3 bangunan+tanah di Tangerang Selatan, Banten
--2 mobil (Honda Accord, Jeep Willys)
--logam mulia, harta bergerak lainnya
--uang tunai

Letkol TNI-AL (Purn) Dr Fauzi Bahar Effendi Datuak Nan Sati (Padang, 16 Agustus 1962)(L)(Bantul, DI Yogyakarta)
CV di situs KPU
wiki: Fauzi Bahar
twitter: @FauziBahar_
FB: Fauzi Bahar
-Walikota Padang 2004-2014
-sebelumnya anggota TNI-AL (1987-2004)
-alumnus S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (2010)
-ketua DPD PAN Padang
-ketua umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumbar
-ketua Majelis Dzikir SBY Nurussalam Padang
-beberapa kali mengajak investor ke Sumbar: investor Tiongkok dan Korea yang akan membangun pabrik minyak sawit di Pasaman Barat; investor Tiongkok yang tertarik tambang emas di Solok Selatan; investor Arab Saudi yang tertarik Solok Selatan (2012); delegasi investor Tiongkok di Padang (2011)
-mengusulkan pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi
-calon gubernur Sumbar pada Pilkada 2010 (didukung PAN & PPP), kalah dari Irwan Prayitno
Rekam jejak sebagai Walikota Padang
-terekam memaki Gubernur Irwan Prayitno dan PKS pada pidato perpisahannya sebagai Walikota Padang, karena menganggap Gubernur dan PKS mendalangi demonstrasi menolak investor Lippo Group (2014)
-mendukung pembangunan superblok dan rumah sakit oleh Lippo Group di Padang, yang menimbulkan kontroversi karena dituduh sebagai sarana Kristenisasi
-yang belum tercapai sesudah masa jabatannya berakhir: pembangunan terminal angkot, Pasar Raya, jalan bypass, dan penanggulangan kemacetan
-tidak berhasil membangkitkan dan menata Pasar Raya Padang, bertahun-tahun sesudah Pasar Raya hancur karena gempa 2009; Pasar Raya masih acak-acakan, semrawut, macet, kotor
-diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi PLTU Teluk Sirih oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar (2014)
-dilaporkan ke KPK atas tuduhan terlibat korupsi pembangunan Pasar Raya pascagempa; laporan itu tak ditindaklanjuti KPK (2013)
-menggagas program Pesantren Ramadhan dan Didikan Subuh untuk anak sekolah
-sempat aktif memberantas tempat maksiat: membongkar pondok mesum di Bukit Lampu (2013); menyegel Kafe Fellas yang ditemukan menampilkan tari telanjang (2011); namun tempat maksiat di Padang masih terus ada, misalnya tenda ceper di pantai (2014)
-menyatakan APBD membiayai kegiataan keagamaan semua agama, termasuk contohnya kegiatan pastoral untuk siswa Kristen (2013)
-memindahkan lokasi Balaikota Padang ke Aia Pacah (2013)
-mengalihfungsikan tiga terminal angkutan darat: terminal Andalas menjadi pusat perbelanjaan Plaza Andalas, terminal angkot menjadi Sentra Pasar Raya, dan terminal Aia Pacah menjadi Balaikota; akibatnya Padang tak punya terminal yang jelas untuk angkutan dalam kota maupun antar kota
-memulai pembangunan Pasar Modern Simpang Haru (2013)
-mengadakan Perda Padang no 32/2009 yang memudahkan investor dengan nilai investasi di atas Rp 1 triliun
-dilaporkan Forum Warga Kota Padang ke KPK pada 2010 atas dugaan penggelapan dana bantuan gempa Padang; KPK masih mengumpulkan info (2011)
-Padang dinilai sebagai daerah dengan perekaman data E-KTP terbaik nasional (2011)
-pada masa kepemimpinannya, Padang mengalami gempa pada 2009 dan 2007
-menggagas megaproyek Padang Bay City (2008)
-pada 2008 membuat Instruksi Walikota yang mewajibkan siswi sekolah umum di Padang berbusana Muslim; efek sampingnya, kadang siswi non-Muslim terpaksa harus berbusana Muslim juga, dan banyak yang memilih pindah sekolah ke luar Sumbar
-mencopot papan nama markas Jemaah Ahmadiyah Indonesia Padang dengan alasan demi keamanan warga Ahmadiyah (2008)
-menyegel Masjid Baitul Izza milik aliran Jamiyatul Islamiyah yang difatwa sesat MUI Sumbar (2006)
-mengubah motto Padang menjadi "Padang Kota Tercinta, Kujaga dan Kubela" (2005)
Penghargaan yang didapat sebagai Walikota Padang
Indonesian Zakat Development Figure (2011); Satyalencana Pembangunan (2011); salah satu dari 106 Pemimpin Muda versi PKS (2008); Adi Manggala Krida dari Menpora (2007); Investment Award dari West Sumatra Investment Forum (2007); Tokoh Peduli Kemiskinan dari Universitas Andalas Padang (2006); Pembina Karang Taruna Terbaik Nasional (2006)
LHKPN
2012, sebagai Walikota Padang
Total harta Rp 7,6 miliar + USD 39.000, utang Rp 0
--1 bangunan+tanah di Padang, 7 tanah di Padang
--3 tanah di Jakarta Timur
--1 bangunan+tanah di Jakarta Utara
--1 mobil Suzuki Swift, 1 sepeda motor
--1 pabrik batu bata
--logam mulia
--surat berharga
--uang tunai rupiah & dolar AS
--piutang

=====

2. Irwan Prayitno-Nasrul Abit
Partai Pendukung: Gerindra, PKS

Prof Dr H Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa (Yogyakarta, 20 Desember 1963)(L)(Padang)
CV di situs KPU
wiki: Irwan Prayitno
website: Irwan-Prayitno.com
twitter: @IrwanPrayitno
FB page: Irwan Prayitno
instagram: @IrwanPrayitno
-Gubernur Sumatra Barat 2010-2015
-anggota FPKS DPR 2009-2010, 2004-2009; anggota F-Reformasi DPR 1999-2004 (Partai Keadilan)
-anggota Majelis Syuro PKS
-pendiri dan ketua pertama Partai Keadilan cabang Malaysia
-alumnus S3 Manajemen Pendidikan Universiti Putra Malaysia (2000)
-guru besar Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Jakarta (sejak 2008)
-anggota Dewan Penasihat PP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
-anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang & Industri (Kadin) Sumbar
-ketua Dewan Penasihat RSUP M Djamil Padang
-pendiri Yayasan Pendidikan Adzkia
-calon gubernur Sumbar pada Pilkada 2005 (didukung PKS & Partai Bintang Reformasi), kalah dari Gamawan Fauzi
-ke-10 anaknya adalah hafidz Qur'an
-murabbi (pembina kader tarbiyah) Walikota Padang 2014-2019 Mahyeldi Ansharullah
-setuju biaya kampanye pilkada dibiayai negara
-ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Sumbar pada Pilpres 2014; Prabowo-Hatta meraih 76,9% suara di Sumbar
-juga didukung Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS)
Rekam jejak sebagai Gubernur Sumatra Barat
-angka kemiskinan di Sumbar berkurang, dari 9,30 pada 2010 menjadi 7,31 persen pada 2015
-menolak pembelian mobil dinas baru dan pembangunan rumah dinas baru
-sejak dilantik, lebih banyak berkantor di rumah dinas karena kantor Gubernur Sumbar rusak sesudah gempa 2009 dan dia memilih mengutamakan pembangunan kawasan terdampak gempa ketimbang memperbaiki kantor Gubernur
-biasa menggunakan kelas ekonomi dalam perjalanan dinas dengan pesawat
-dikecam media karena pergi ke Jerman ketika Mentawai baru saja kena gempa; dia beralasan kunjungannya karena undangan KBRI Jerman dan sudah direncanakan lama
-Bupati Solok 2010-2015 Syamsu Rahim menyebut dia "kurang bisa melaksanakan etika hubungan antara Pemprov dan Pemkab/kota, mendahulukan menghubungi partainyaketimbang kepala daerah yang dituju"
-menandatangani MoU pembangunan jalur kereta dari Padang ke Bandara Internasional Minangkabau
-menggagas dan memulai pembangunan Main Stadium Sumbar di Padang Pariaman
-membangun jalan Sicincin-Malalak
-disebut situs kababaik.com belum banyak memberi kontribusi bagi pariwisata Sumbar
-Sumbar berswasembada beras sejak 2012
-LKPJ Gubernur 2010-2015 dinilai negatif oleh FPPP, FGerindra, FNasdem DPRD Sumbar
-merencanakan membangun pusat industri kreatif Sumbar di Padang Pariaman
-Wagub Muslim Kasim berkomentar "gubernur dikelilingi lingkaran, dia lebih banyak menerima pendapat dari lingkarannya itu, seperti gubernur hanya untuk kalangan komunitas tertentu saja"
-menganggap pencoretan seluruh dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD 2015 oleh Mendagri kurang realistis
-biasa melakukan "trabas", mengunjungi daerah terpencil dengan sepeda motor trail
-ingin mengusulkan agar Provinsi Sumbar menjadi Daerah Istimewa (2014)
-meningkatkan penghimpunan zakat PNS Pemprov Sumbar sebanyak 500% dari 2013 ke 2014
-melanjutkan proyek Jalan Bypass Padang yang mandek 20 tahun (2013); juga menyelesaikan banyak proyek jalan lain: jalan pantai Padang (2010-2012), Padang-Painan (2011-2013)
-menuntaskan Jembatan Kelok 9 (2013); Jembatan Bayang dan Sikabau di Pasaman Barat; Jembatan UIang Aling di Solok Selatan (2013);
-diduga menyalurkan dana bansos APBD Sumbar untuk kegiatan Safari Dakwah PKS; kasusnya sempat diselidiki Polda Sumbar namun penyelidikannya dihentikan karena tak ditemukan unsur tindak pidana (2013)
-turut menghadiri acara peletakan batu pertama superblok Lippo Plaza Padang yang mencakup hotel, mall, dan RS Siloam; kemudian menyatakan mendukung penolakan pendirian RS Siloam kalau terkait Kristenisasi (2013)
-menandatangani MoU percepatan pengembangan energi terbarukan dengan KemenESDM, fokus ke ekspplorasi panas bumi di Sumbar (2013)
-Sumbar bisa menurunkan jumlah anak rata-rata per keluarga dari 3,4 pada 2010 ke 2,6 pada 2012
Rekam jejak sebagai anggota DPR
-mengusulkan UU no 27/2003 tentang Panas Bumi
-pernah ditawari menjadi Menristek dalam pemerintahan Megawati
-pada Pilpres 2004, menjadi penghubung antara PKS dan capres Amien Rais; sesudah Amien Rais kalah di putaran pertama, dia meyakinkan PKS untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono
-berperan dalam melobi partai-partai lain menjadikan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR 2004-2009
-ketua Pansus RUU Pariwisata, Pansus RUU Badan Hukum Pendidikan
Penghargaan yang didapat sebagai Gubernur Sumatra Barat
Laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (2015, 2014, 2013, 2012); Nilai Tertinggi Nasional dalam kepatuhan terhadap UU no.25/2009 tentang Pelayanan Publik (2014); Most Improved Travel Club Tourism Award (2014); Satyalencana Kebaktian Sosial (2014); Anugrah Aksara Utama dari Mendikbud (2014); Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa dari Wapres (2014); Anugrah Parahita Ekapraya dari KemenPPPA (2014); Adhikarya Pangan Nusantara (2013); Nugra Jasadarma Putraloka dari Perpustakaan Nasional (2013); Satyalencana Pembangunan (2012); Penghargaan Prabawa dari KemenESDM atas komitmen dalam pengembangan energi terbarukan (2012)
LHKPN
2014, sebagai Gubernur Sumatra Barat
Total harta Rp5,6 miliar, utang Rp1,6 miliar
--1 bangunan+tanah, 3 tanah di Padang
--5 bangunan di Jakarta Timur
--1 bangunan+tanah di Jakarta Selatan
--2 tanah di Kab Bogor, Jabar
--1 mobil Toyota Yaris
--1 perumahan, 1 usaha makanan
--logam mulia, batu mulia, benda bergerak lainnya
--surat berharga
--uang tunai
--piutang

H Nasrul Abit (Pesisir Selatan, 24 Desember 1954)(L)(Painan)
CV di situs KPU
wiki: Nasrul Abit
FB: Nasrul Abit
-Bupati Pesisir Selatan 2005-2015
-Wakil Bupati Pesisir Selatan 2000-2005
-sebelumnya PNS Depkes di Prov. Lampung (1977-2000)
-anggota Dewan Penasihat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Sumbar
-keputusan pencalonannya oleh DPP Gerindra dipertanyakan oleh pansel Gerindra Sumbar karena dia tak lolos verifikasi pansel
-sebelumnya adalah kader Demokrat
Rekam jejak sebagai Bupati Pesisir Selatan
-membangun Pantai Carocok Painan dan Pantai Mandeh menjadi objek wisata baru; juga berencana membangun jalan layang yang menghubungkan berbagai objek wisata di Pessel
-pertumbuhan ekonomi Pessel naik dari 5,5% pada 2010 menjadi 5,83% pada 2013
-membebaskan biaya pendidikan di SD dan SMP Pessel sejak 2006
-menerbitkan surat edaran larangan meminta sumbangan di jalan
-memulai pembangunan RSUD M. Zein Painan
-menurut DPRD Pessel, pencapaiannya dalam bidang ekonomi dan pangan belum memuaskan; PAD Pessel hanya 6% PAD Sumbar, bahkan di bawah Mentawai
-turut mengajukan uji materi UU Pemilu ke MK untuk menghapus ketentuan kepala daerah mundur kalau menjadi caleg; permohonannya ditolak (2013)
Penghargaan yang didapat sebagai Bupati Pesisir Selatan
Best Local Government in Performance Excellence dari Kharisma Tujuh Media (2015); Baznas Award 2015; Top Leader Award 2015 dari Yayasan Nirwana Indonesia; Transmigrasi Award dari MenDPT (2014, 2013); Penghargaan Prestasi Akuntabilitas Kinerja dari MenPANRB (2014); Piagam Raksaniyata dari MenhutLH (2014); Pemuda Award dari KNPI Sumbar (2014); Penghargaan Aksara Madya dari Mendikbud (2014); laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (2014); Satyalencana Pembangunan (2014, 2009); Adiwiyata dari MenLH (2013); RTRW Terbaik Sumbar (2013); Wahana Tata Nugraha dari Menhub (2013, 2010, 2008); Kalpataru (2013); Adipura (2013, 2008); Tokoh Pedesaan Sehat dari MenPDT (2013); Manggala Karya Kencana BKKBN (2009); Adibakti Mina Bahari dari MenKP (2008); Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menkes (2008, 2007); Leadership Award dari MenPAN (2008)
LHKPN
2010, sebagai Bupati Pesisir Selatan
Total harta Rp1,8 miliar, utang Rp18 juta
--2 tanah di Pesisir Selatan
--1 bangunan+tanah di Padang
--1 bangunan+tanah di Kota Bandung
--2 bangunan+tanah, 2 tanah di Bandarlampung
--1 tanah di Lampung Selatan
--2 mobil (Toyota Kijang Innova, Honda CRV), 1 sepeda motor
--1 perkebunan
--logam mulia, batu mulia
--uang tunai

=====
DATA PEMILU/PILKADA TERDAHULU

1. Hasil pilkada Sumatra Barat 2010:
Jumlah pemilih terdaftar: 3.319.459
Total suara sah 2.111.835
Perolehan suara:
Irwan Prayitno-Muslim Kasim (PKS, Hanura, Partai Bintang Reformasi) 657.763 (32,6%) > menang
Marlis Rahman-Aristo Munandar (Golkar, PDIP) 531.605 (26,4%)
Endang Irzal-Asrul Syukur (Demokrat, Gerindra) 410.567 (20,4%)
Fauzi Bahar-Yohannes Dahlan (PAN, PPP) 324.123 (16,1%)
Ediwarman-Husni Hadi (partai-partai kecil) 91.726 (4,6%)
Partisipasi: 63,6%

2. Hasil Pemilu Legislatif 2014 (DPR) Sumatra Barat (Dapil I & II)
Jumlah pemilih terdaftar: 3.747.037
Total suara sah: 2.405.993
Perolehan suara partai:
Nasdem: 214.493 (8,9%)
PKB: 88.370 (3,7%)
PKS: 205.760 (8,6%)
PDIP: 184.065 (7,7%)
Golkar: 403.249 (16,8%)
Gerindra: 348.280 (14,5%)
Demokrat: 302.231 (12,6%)
PAN: 226.648 (9,4%)
PPP: 206.296 (8,6%)
Hanura: 136.148 (5,7%)
PBB: 65.693 (2,7%)
PKPI: 24.106 (1,0%)

Tingkat partisipasi: 64,2%

Urutan berdasarkan suara terbesar: 1. Golkar; 2. Gerindra; 3. Demokrat; 4. PAN; 5. Nasdem; 6. PPP; 7. PKS; 8. PDIP; 9. Hanura; 10. PKB; 11. PBB; 12. PKPI