Komite Pengawas (Oversight Committee) Pelindo II menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Pansus Pelindo II terkait perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Saya siap untuk dipanggil dan memberikan keterangan, karena memang tugas saya sebagai pengawas. Kalau orang mau tahu soal Pelindo II, ya panggil pengawasnya. Sekarang ini justru public opinionnya sepertinya mau diarahkan ke satu pihak,” kata Lin Che Wei, salah satu anggota komite pengawas Pelindo II, Senin (23/11/2015).

Ia juga mengatakan bahwa, jika ingin mendapatkan informasi yang seimbang, memang sudah seharusnya memanggil Komite Pengawas dan juga Komisaris Pelindo II. Karena secara prosedur tidak ada yang dilanggar dalam proses perpanjangan konsesi JICT,” ujarnya.

Komite Pengawas juga menekankan agar proses perpanjangan kontrak dilakukan secara transparan dan memberikan hasil yang terbaik untuk Pelindo II.

“Kami mengingatkan Pelindo agar mendapatkan harga optimum, dan harus ditawarkan secara baik. Pertimbangan dan concern Pelindo waktu itu adalah keberlangsungan pembangunan. Dan kami juga ingin menjaga agar pembangunan pelabuhan lain terlaksana dengan baik,” katanya.

Perpanjangan konsesi JICT dinilai telah berjalan secara transparan dan memberikan keuntungan yang paling optimal bagi kepentingan Pelindo II dan Indonesia.

Sebagai contoh, kepemilikan saham Pelindo II di JICT kini menjadi mayoritas (51%). Pelindo juga mengantongi pendapatan dari sewa JICT senilai 85 juta dollar AS, naik dua kali lipat daripada kontrak sebelumnya.

Pelindo II juga tidak perlu membayar biaya technical know how sampai tahun 2019 yang besarnya mencapai 41,3 juta dollar AS. Dari perpanjangan ini, Pelindo II mendapat pembayaran uang muka senilai 215 juta dollar AS yang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan lainnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015...aksi.di.Pansus

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) secara resmi mengajukan somasi kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Somasi tersebut terkait adanya kesan inkonsitensi antara laporan hasil kajian perpanjangan kontrak kerjasama Jakarta International Container Terminal (JICT) pada tanggal 27 April 2015 dan penjelasan yang diberikan kepada Pansus Pelindo II DPR RI tanggal 23 November 2015 lalu.

Direktur Keuangan IPC, Orias Petrus Moedak menjelaskan, kajian yang dilakukan tim gabungan FRI & Bahana dengan mengunakan skenario termination (pemutusan kerjasama) dalam review perpanjangan kerjasama itu tidak relevan.

“Karena termination date (tanggal pemutusan) sesuai dengan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara IPC dan JICT secara definisi hanya ditetapkan berdasarkan adanya kelalaian atau keadaan kahar,” jelasnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11/2015).

IPC sejak awal menetapkan lingkup pekerjaan konsultan keuangan dalam rangka perpanjangan kerjasama tanpa pernah menyebutkan adanya pengakhiran perjanjian yang lama (1999-2019). Hal ini diberlakukan secara konsisten dalam penugasan konsultan keuangan.

IPC kecewa dan menyesalkan kesaksian Bahana Securities yang berbeda ketika bersama-sama dalam Tim Gabungan (Bahana bersama FRI) di depan Pansus Pelindo perihal perhitungan perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh IPC kepada Hutchison Ports Holding (HPH).

Penunjukan Bahana oleh IPC merupakan hasil kesepakatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris IPC untuk memberikan pendapat profesional dan final secara independen atas perbedaan hasil review dari Deutsche Bank dan FRI, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bersama.

“Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris sudah sepakat apapun hasil yang dikeluarkan oleh Bahana pada saat itu, kami jadikan rujukan terkait lanjut atau tidaknya perpanjangan kerjasama di JICT,” tambahnya. Dari hasil kesimpulannya, Bahana menyatakan bahwa proposal HPH kepada IPC terkait perpanjangan kontrak layak untuk dipertimbangkan.

IPC menilai pemaparan perhitungan Tim Gabungan yang turut ditandatangi Bahana pada 23 November 2015 tidak menunjukkan konsistensi dan komitmen mereka sebagai Konsultan Keuangan Terkait Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan atau Pengoperasian PT JICT dan KSO Koja.

“Pemahaman transaksi dan perhitungan yang disampaikan Tim Gabungan pada 23 November 2015 kepada Pansus yang sangat berbeda dengan dokumen laporan yang Bahana sampaikan kepada IPC pada 27 April 2015 berakibat sangat merugikan kami. Untuk itu IPC menyampaikan somasi terhadap Bahana,” ujar Orias.

Dalam dokumen yang turut ditandatangani Tima Gabungan, termasuk Bahana, pada 23 November 2015 atas permintaan Pansus DPR, Bahana yang bertugas melakukan reviewkajian Deutsche Bank dan FRI justru memuat pernyataan yang terkesan menegasikan kajian yang mereka lakukan sendiri pada 27 April 2015.

‎”Ini dua hal yang berbeda, Bahana diminta Direksi dan Komisaris IPC untuk melakukan penghitungan perpanjangan kontrak. Jadi dasarnya bukan menggunakan terminasi. Sementara hasil kerja Tim Gabungan menggunakan skenario terminasi. Jelas hitungannya berbeda dan perlu dijelaskan kepada publik,” jelasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2375...-somasi-bahana