Sudirman Said (SS) bukanlah sosok yang punya prestasi mentereng untuk menduduki kursi prestisius, menteri ESDM. Dia pernah jadi Senior Vice President (SVP) untuk Integrated Supply Chain Pertamina tapi dia didepak karena menyalahi aturan pengadaan minyak saat melakukan kontrak dengan Perusahaan Migas Libya. (Baca di: http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=266041)

Tahun 2008 itu, SS melakukan kontrak dengan Perusahaan Migas Libya dengan penunjukan langsung. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tanpa persetujuan SVP lainnya. Kontrak itu kemudian dibatalkan dan SS pun didepak dari Pertamina. (Baca di: http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=266041)

Orang seperti itukah yang pantas menjadi menteri ESDM dan diharapkan bisa memperbaiki persoalan sumberdaya mineral di Indonesia?

Sejatinya, SS bukanlah sosok yang diharapkan mengisi posisi itu. Ari Sumarno, mantan Dirut Pertamina saat SS menjadi SVP Pertamina lebih dijagokan jadi menteri ESDM apalagi dia merupakan salah satu tokoh yang mendukung kampanye Jokowi-JK. Tapi, karena adiknya, Rini Soemarno, akan diplot sebagai menteri BUMN, Ari tak jadi dipilih.

Jika tak bisa menjadi menteri, Ari perlu punya orang yang bisa membantunya mengamankan bisnis minyaknya. Pilihan jatuh pada SS, sosok yang sudah lama menjadi kaki tangannya di Pertamina maupun bisnis lainnya, Concord Energy.

Tapi, Ari tak bisa bekerja sendirian. Jokowi pasti menolak nama SS, orang yang tak punya prestasi dalam persoalan minyak dan tidak ahli dalam hak teknis maupun bisnis. Nilai lebihnya hanya pada bidang pelatihan SDM di sektor energi. Lalu, Ari membentuk tim yang yang dibantu oleh JK dan Sjafrie Syamsoedin. Grup Indika juga membantunya. Indika adalah tempat di mana SS mengabdi setelah didepak dari Pertamina. (Baca di: http://www.beritasatu.com/nasional/2...rman-said.html)

Mereka yang membantu ini punya kepentingan untuk meloloskan perpanjangan kontrak Freeport. Jika Freeport tetap beroperasi setelah kontraknya habis pada 2021, semuanya akan memperoleh bagian bisnisnya masing-masing. Kerja keras semuanya akhirnya mampu meloloskan nama SS sebagai ESDM 1. (baca di: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...eport-di-papua)

Selanjutnya bisa ditebak. Tanpa kemampuan yang mumpuni, SS kewalahan menjalankan program kerjanya di kementerian ESDM. Serapan anggarannya sangat rendah. Hingga 18 November 2015, anggaran yang terserap hanya 32,40%. Selain itu ESDM gagal menangani BBM bersubsidi, proyek 35 ribu MW kacau balau, kondisi internal ESDM juga buruk, dan masih banyak program lain yang tidak berjalan. (Baca: http://politik.rmol.co/read/2015/11/...erja-Terburuk-)

SS masuk ke dalam jajaran sebagai menteri berkinerja terburuk di kabinet kerja. Selain itu, SS juga bermasalah saat pelantikan eselon 1 ESDM, bukti bahwa dia tak cakap mengelola kementerian yang dipimpinnya. (Baca: http://ekbis.sindonews.com/read/9998...kan-1431323994)

SS juga sempat mengurus proposal percepatan perpanjangan kontrak Freeport yang dia inisiasi tapi prosesnya berlarut-larut karena ditolak oleh Presiden Jokowi. Publik jelas sudah lupa adanya kedekatan SS dengan Freeport saat dia berkicau tentang Setya Novanto yang meminta saham di Freeport. (Baca: http://www.jpnn.com/read/2015/11/17/...-Ini-Buktinya-)

Catatan buruk kinerja SS ini pastinya membuat dirinya masuk daftar untuk diganti. Presiden Jokowi sudah punya rencana untuk menggantinya, tapi sampai saat ini posisi SS masih banyak yang mengamankan.

Jumat, 6 November 2015 di Bandar Lampung, saat SS dan Rini Soemarno mendampingi Jokowi untuk kunjungan dan monitoring perkembangan proyek nasional di sana, Jokowi mengutarakan pada Rini secara lisan akan memecat Rini. Jika Rini diganti, SS disinyalir juga akan di-reshuffle. Penyampaian lisan itu direspon Rini dengan muka masam khasnya karena sangat kecewa dengan keputusan Presiden. (baca di: http://nasional.kompas.com/read/2015...i.Rini.Dicopot)

Selain mengkhawatirkan nasibnya sendiri, Rini juga khawatir dengan nasib SS. SS adalah orang kepercayaan Ari Soemarno (orang menyebutnya sebagai the real ESDM 1), kakak Rini Soemarno, jelas saja dia tidak sepakat SS diganti. Rini Soemarno sendiri juga ada dalam tim untuk meyakinkan SS diangkat menjadi menteri ESDM. Rini Soemarno adalah lingkaran dalam Jokowi menyiapkan kabinet kerja, karena dia adalah ketua tim transisi.

SS pun membentuk tim bayangan yang selalu mendampingi secara intens dalam menyusun strategi politik dan penggalanangan opini media (yang diketuai oleh Muchlis Hasyim, pemain utama tabloid Obor Rakyat di era kampanye pemilihan Presiden 2014, yang sangat gencar menyerang dan menebar kebencian pada Jokowi-JK melalui liputan dan artikelnya). (http://www.tribunnews.com/nasional/2...yim-di-bandung)

Harapannya: Jokowi akan mendengarkan itu dan berubah pikiran agar tak jadi mendepaknya dari Kabinet Kerja. Apa yang dilakukan dalam drama pencatutan nama adalah bagian dari strategi ini.

Jika dilihat dari sisi lain, apa yang dilakukan oleh SS ini bisa jadi blunder untuk dirinya. Dia membuka isu krusial yang bersifat strategis dan sensitif ke publik tanpa melaporkan sebelumnya ke atasannya, Jokowi. Apalagi, percakapan pencatutan yang direkam oleh Ma’roef Sjamsoeddin bisa dinilai ilegal. (baca di: http://www.merdeka.com/politik/ini-t...-freeport.html)
Ma’roef, Dirut perusahaan asing (Freeport) di Indonesia, bukanlah aparat penegak hukum atau petugas intelijen negara. Ia merekam percakapan dirinya dan membuka ke publik.

Lebih parahnya lagi, rekaman itu dipakai SS menggalang simpati publik. pertemuan itu sendiri sudah terjadi 4 bulan lalu dan baru dibuka SS di saat kondisinya genting, dan ketika tahu dirinya akan dicopot Jokowi.

Drama pencatutan nama ini tak lain untuk mengamankan posisi SS sebagai menteri ESDM. Menteri tanpa prestasi dan dikenal buruk kinerjanya.