NU: Koruptor Tak Layak Hidup

Selasa, 17 November 2015 05:15 By : baiquni

Said Aqil Siradj menyatakan mereka yang mengemplang uang negara termasuk orng zalim.

Dream - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengatakan para koruptor perlu dihukum berat. Sebab, koruptor telah berperan besar terhadap kebangkrutan negara.

"Koruptor yang membuat bangkrut negara tidak layak hidup. Di Alquran itu disebut," kata Said Aqil di Gedung PB NU, Jakarta, Senin 16 November 2015.

Menurut dia, koruptor yang mengemplang uang negara dan menyebabkan ekonomi negara kacau adalah orang zalim. Untuk itu, kata dia, wacana hukuman pencabutan hak politik para koruptor tidak cukup untuk menebus 'dosa' yang dilakukan.

"Koruptor yang membangkrutkan negara harus dihukum seberat-beratnya, semisal potong tangan dan kedua kaki, bahkan tidak layak diberi kesempatan hidup di muka bumi," tegas dia.

Sementara, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja, hukuman bagi para koruptor telah diatur di dalam undang-undang. Dan KPK selalu mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk menuntut para koruptor.

"Kami dulu mengajukan hukuman pencabutan hak politik bagi para koruptor saja enggak bisa. Kami terikat dengan Undang-undang yang berlaku," kata dia.

Sumber

***********************************************************************

(Selasa, 04/08/2015 23:00)
Koruptor, NU Rekomendasikan Pemiskinan sampai Hukum Mati

Jombang, NU Online
Ketua Komisi F yang juga Wakil Sekjen PBNU Masduqi Baidlawi mengatakan, koruptor harus dihukum maksimal. Sebab, korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang.

“Selain korupsi, pencucian uang (money laundry) juga masuk kategori ini,” ucap Masduqi kepada NU Online usai memimpin rapat komisi F yang di gedung KH M Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng Cukir, Diwek, Jombang, Selasa (4/8).

Para muktamirin bersikap, lanjut Masduqi, NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya. Selain itu, juga melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor. “Terpenting, NU musti mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang,” tandasnya.

Cak Duqi, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa para koruptor akan menerima sanksi meliputi sanksi moral, sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. “Tapi, hukuman berat ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Anggota komisi F juga sepakat tentang pemberian hukuman yang lebih berat lagi bagi penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi. Sebaliknya, negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi.

Anggota Komisi F Alissa Wahid menambahkan, NU menolak praktek kriminalisasi terhadap seluruh pegiat anti-korupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.

“Penegak hukum yang menangani terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum,” papar Alissa.

Putri sulung Gus Dur ini berharap alim ulama serta para pemuka agama dan tokoh masyarakat menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti-korupsi. “Mari kita dukung pemberantasan korupsi yang membuat republik ini sakit,” pungkasnya. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Sumber

***********************************************************************

Silahkan NU bersih2 dimulai dari KADER SENDIRI :