REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan perlu adanya independensi sistem keuangan dewan dari kontrol pemerintah. Sebab menurutnya, selama ini anggaran pengawasan yang dilakukan dewan, masih ditentukan anggarannya oleh pemerintah.

"DPR mesti mengawasi pemerintah, tapi budgetnya mengemis ke menteri keuangan. Kan bisa jadi alat politik. Dewan mau memodernisasi diri tidak boleh, karena mesti nunggu dari pemerintah," jelasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat”, di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Ia menilai hal tersebut, pasalnya, aspirasi masyarakat terhadap anggota dewan sangat tinggi. Di sisi lain, persoalan tentang keuangan, baik yang bersifat politik dan pribadi, tidak jelas.

Sehingga, hal tersebut, banyak membuat anggota dewan terkena korupsi karena tidak memiliki anggaran pribadi yang cukup untuk memenuhi aspirasi dalam rangka membangun daerah pemilihannya.

"Persepsi publik tentang uang politik dan uang pribadi sangat kacau. Oleh karena itu, korupsi dalam perspektif etik, di dewan sangat marak. Negara kita itu tidak berani punya sikap tentang mana yang publik, mana yang private secara tegas," katanya.

Oleh karena itu, Fahri mengingatkan bahwa aspirasi harus berbasis pada anggaran yang diatur dalam mekanisme legal berupa Dana Aspirasi atau yang dikenal dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

"Bahwa anda boleh aspiratif kepada masyarakat, tapi kalau anda tidak siap secara logistik (keuangan) saat tampil di publik, maka anda akan habis juga," ujar Fahri.

Fahri berharap dengan adanya sistem penganggaran yang jelas dari negara seperti UP2DP tersebut, membuat dewan lebih konkrit dalam menjalankan fungsi aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan soal pembangunan yang diperlukan di daerah pemilihan.

http://www.fahrihamzah.com/fahri-keu...ndependen.html

http://m.republika.co.id/berita/nasi...rus-independen

Alasan logis nggo korupsi soko sumber valid

Rame ki